Rabu, 18 Sep 2019
  • Home
  • Hukum
  • YLBHI Mengkritisi Revisi Undang Undang Perkoperasian Terkait Pembiayaan

YLBHI Mengkritisi Revisi Undang Undang Perkoperasian Terkait Pembiayaan

Sejumlah Pasal dalam Revisi UU Perkoperasian Dinilai Tak Menjiwai Koperasi, Ngaku-ngaku Koperasi akan Dipenjara 5 Tahun
admin Selasa, 10 September 2019 17:51 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Pemerintah bersama DPR saat ini tengah mematangkan Revisi UU Perkoperasian. Rencananya, revisi UU ini akan disetujui menjadi undang-undang pada akhir masa jabatan DPR RI Periode 2014-2019 pada September ini. Namun belum saja disahkan, Revisi UU Perkoperasian menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak menyebut jika nilai-nilai koperasi direduksi dalam rancangan Revisi UU tersebut, salah satunya dari Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis Indonesia (ASKES) Suroto.

Suroto mengatakan jika UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memang sudah layak untuk direvisi. Alasannya, selain defenisi yang hanya menekankan sifat koperasi sebagai badan usaha, UU Perkoperasian saat ini sudah tidak efektif dalam membangun perekonomian sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

"Nilai-nilai demokrasi, kemandirian, gotong royong dan kekeluargaan katanya diakui, tapi begitu membaca isi batang tubuh secara menyeluruh, nilai-nilai tersebut ternyata dioposisi," kata Suroto di Jakarta, Selasa (27/8) lalu.

Suroto menekankan, angin reformasi tidak mendorong perubahan bagi organisasi gerakan koperasi agar lebih dinamis dan mampu bergerak cepat merespons perubahan, tetapi justru prinsip kerja demokrasi, otonomi, dan kemandirian koperasi ternyata ingin dipasung dan terus dikooptasi.

Terdapat beberapa pasal yang dinilai tidak sesuai dengan jiwa koperasi yakni Pasal 130, Pasal 132, dan Pasal 133. Dalam Pasal 130 mengatur tentang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dijadikan wadah tunggal organisasi gerakan koperasi (Pasal 130).

Disebut lebih lanjut bahwa koperasi wajib membayar iuran untuk Dekopin secara wajib (pasal 82 huruf h dan pasal 132) selain pendanaan dari sumber dana pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD (pasal 133), pengembangan dana pembangunan untuk Dekopin.

Pasal 130:
Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah mandiri untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

Pasal 132:
Pendanaan untuk melaksanakan tugas dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berasal dari:
iuran wajib anggota;

sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

hibah; dan/atau
perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 133:

Dalam rangka mendukung kegiatan dewan Koperasi Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Menurut Suroto, ada upaya tunggalisasi wadah gerakan koperasi secara paksa dan ini juga bukan hanya telah menentang prinsip kerja koperasi yang demokratis, tapi tentu bertentangan dengan Konstitusi. Sebab, UUD 45 Pasal 28 D secara tegas memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk berserikat .

"Belajar dari berbagai keberhasilan organisasi gerakan koperasi dunia, ternyata justru yang terpenting adalah bagaimana membangun otonomi gerakan koperasi. Kalaupun mereka membentuk organisasi gerakannya itu bersifat alamiah yang ditumbuhkan dari bawah sebagai kebutuhan dan mandiri.

Sebut misalnya gerakan koperasi di Jepang, Amerika, Italia, yang ditopang oleh kekuatan organisasi-organisasi koperasi sektoralnya yang kuat, dan baru membentuk organisasi payung mereka sendiri secara otonom dan mandiri," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur juga mengkritisi Pasal 122 dan Pasal 123 yang mengatur tentang pembiayaan. Isnur mengatakan bahwa dalam koperasi tidak dikenal adanya dana penyertaan dan pembiayaan. Kemudian, dia juga mengkritisi Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur tentang modal yang selama ini tidak ada dalam koperasi.

Pasal 122:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dalam bentuk pemberian Pinjaman, penjaminan, Hibah, dan pembiayaan lainnya.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan Hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta tidak mengikat untuk Koperasi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi.

Pasal 123:
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya:
pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan industri keuangan bukan bank serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengembangan lembaga keuangan Koperasi;

memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
membantu Koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan akses Koperasi terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

"Tidak ada pernyertaan, pembiayaan, itu PT namanya. Tidak bisa koperasi seperti ini. Pembiayaan bantuan luar negeri, modal, kala kita baca putusan MK enggak istilah-istilah di pasal-pasal tersebut," kata Isnur.

Kemudian, Isnur juga tidak sepakat terkait istilah setoran yang dibayarkan kepada Dekopin, termasuk juga soal sanksi pidana dan sanksi administrasi yang dinilai cukup berbahaya bagi dunia perkoperasian.

"Ada pasal yang yang mengatur kalau ngaku-ngaku koperasi, padahal bukan koperasi dan tidak terdaftar, maka akan dipenjara 5 tahun. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada koperasi sekolah, mahasiswa, itu enggak terdaftar, dan memang sedang dalam proses belajar koperasi, bahaya sekali," pungkasnya. (Hukumonline/BR1/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments