Selasa, 18 Jun 2019
  • Home
  • Hukum
  • Sifat Kekhususan Pendidikan Profesi Advokat Harus Tunduk di Bawah UU Advokat

Sifat Kekhususan Pendidikan Profesi Advokat Harus Tunduk di Bawah UU Advokat

* Justru Peran MA yang Sangat Dibutuhkan * Pendidikan Profesi Advokat Bukan Rezim UU Pendidikan Tinggi
admin Selasa, 11 Juni 2019 19:10 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Dunia advokat serasa disentil atas diterbitkannya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, Januari 2019. Melalui Permenristekdikti ini, prosedur menjadi advokat harus menjalani Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Itu pun harus perguruan tinggi berakreditasi minimal B dengan beban 24 SKS. Permenristekdikti ini menjadi pintu masuk Pendidikan advokat ke dalam rezim pendidikan profesi perguruan tinggi.

Sebelum terbitnya Permen ini, Mahkamah Konstitusi juga telah mengatur pendidikan advokat melalui putusan No. 95/PUU-XIV/2016. Melalui putusan ini, MK mengatur prosedur menjadi advokat yakni harus menjalani pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerjasama dengan perguruan tinggi minimal yang berakreditasi B.

Jauh sebelum terbitnya putusan MK, penyelenggaraan pendidikan advokat secara penuh merupakan domain organisasi advokat sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut UU ini, pendidikan advokat merupakan syarat untuk bisa diangkat menjadi seorang advokat. Pendidikan advokat dan ujian advokat juga diselenggarakan oleh organisasi advokat. Sementara pengambilan sumpah dan pengangkatan advokat dilakukan Pengadilan Tinggi setempat.

Baru-baru ini, praktik pendidikan advokat menggunakan pola Pendidikan advokat yang diatur oleh rezim putusan MK. Kerjasama antara organisasi advokat dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Pertanyaannya adalah, apakah model pendidikan profesi yang sudah atau sedang dipakai saat ini telah mencerminkan kualitas advokat yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan?

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Muhammad Ismak mengungkap problem utama kualitas advokat berkaitan dengan pendidikan. Model pendidikan yang telah dan sedang dilaksanakan saat ini tidak cukup mampu menyediakan advokat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari segi kurikulum, banyak hal yang harus diperbaiki. Durasi pendidikan yang sangat singkat tidak cukup untuk menghasilkan seorang advokat lulusan sarjana hukum. "Tidak bisa pendidikan dilakukan dalam waktu yang seperti sekarang ini," ujar Ismak dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Forum Kajian Hukum Bisnis dan Kepailitan, di Jakarta, Kamis (16/5) lalu.

Waktu penyelenggaraan pendidikan advokat yang cukup singkat dinilai tidak mampu mengakomodasi bobot pendidikan advokat yang ideal. Standar kurikulumnya adalah 70 persen praktikum dan 30 persen etika. Namun pada kenyataannya, setiap penyelenggaraan pendidikan profesi advokat atau yang lazim dikenal dengan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), bobot teori masih sangat tinggi sehingga yang terjadi hanyalah pengulangan mata kuliah berpraktik yang telah diterima pada bangku pendidikan strata-1 (S1). "Kurikulum pendidikan advokat harus diubah," ujar Ismak.

Ismak menyayangkan peran organisasi advokat yang seolah tidak begitu serius. Kecenderungan memperbanyak anggota dengan jalan memudahkan proses pendidikan, ujian, magang, dan pengambilan sumpah menjadi penyebab utama lahirnya advokat-advokat dengan kualitas yang perlu dipertanyakan oleh masyarakat. Tidak jarang ditemukan, pemegang lisensi advokat menyelewengkan profesinya.

Advokat senior, Munir Fuady memahami kegelisahan banyak advokat. Secara prinsip, ia tidak menutup mata terhadap kemungkinan penyandang profesi advokat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Namun, Munir menyampaikan ketidaksepakatannya dengan ketentuan pendidikan advokat sebagaimana diatur Permenristekdikti. Menurut Munir, rezim pendidikan profesi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak relevan diterapkan pada pendidikan profesi advokat. "Pendidikan profesi advokat bukan rezim pendidikan profesi UU Pendidikan Tinggi," ujar Munir kepada hukumonline.

Ia beralasan penerapan bobot SKS yang sangat banyak ditambah adanya konsekuensi waktu tatap muka yang juga tidak sedikit tidak sesuai dengan pendidikan profesi advokat. Untuk itu, sifat kekhususan pendidikan profesi advokat harus tunduk di bawah UU Advokat. Dengan kata lain, Semangat UU Advokat masih relevan digunakan untuk menjadi panduan pendidikan profesi advokat.

Jika ada kebutuhan untuk kehadiran pihak lain yang mengawasi dan menentukan beberapa hal, kata Munir, justru peran Mahkamah Agung yang sangat dibutuhkan. Terkait kualitas, MA adalah pemangku kepentingan yang lebih paham kondisi dan kebutuhan dunia peradilan terhadap advokat yang berkualitas. "Mereka (Mahkamah Agung) adalah user," ujar Munir.

Polemik perihal ini membuat Munir membandingkan mekanisme pendidikan advokat yang berlaku saat ini dengan masa sebelum lahirnya UU Advokat. Era sebelum UU Advokat, tidak dikenal adanya pendidikan khusus advokat. Advokat yang baru saja diangkat disebut sebagai pengacara praktik yang hanya berpraktik pada satu wilayah pengadilan tinggi saja. Pengacara yang sudah berpengalaman disebut sebagai advokat. "Jauh hari sebelumnya, ada yang disebut dengan istilah pokrol yang mereka tidakpun pernah kuliah di Fakultas Hukum tetapi diakui keberadaannya di pengadilan," terang Munir.

Jika dibandingkan dengan situasi di luar negeri, menurut Munir, bentuk pendidikan advokat sangat bervariasi. Pada umumnya, tidak diperlukan adanya pendidikan advokat. Kalaupun ada, hanya bersifat shortcourse atau diklat saja. Contohnya di Amerika Serikat.
Tanpa pendidikan advokat, tetap bermunculan advokat-advokat berkualitas. Setelah menamatkan S1 pendidikan hukum, sarjana hukum di Amerika Serikat dapat mengikuti ujian advokat. Tentu saja tidak mudah untuk lulus ujian advokat itu. Justru inilah tantangan yang harus dipenuhi oleh setiap lulusan sarjana hukum dan pendidikan tinggi hukum.

Untuk itu menurut Munir, jika Kemenristek Dikti ingin ikut berperan, peran pada wilayah pendidikan tinggi hukumlah lebih tepat. Menristekdikti lebih tepat memperkuat pendidikan tinggi hukum agar bisa menghasilkan sarjana hukum yang berkualitas daripada memperpanjang waktu pelaksanaan pendidikan lanjutan yang bersifat profesi. Salah satu alternatif dari pendidikan khusus advokat adalah memperkuat sistem pendidikan hukum dengan memberikan mata kuliah praktik yang lebih banyak. "Dalam kurikulum pendidikan S1 saat ini masih memprihatinkan. Kalau yang ini memang merupakan ranahnya Menristekdikti," ujar Munir. (hukumonline/BR1/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments