Minggu, 22 Sep 2019
  • Home
  • Hukum
  • Putusan MK No: 27/PUU-XI/2013; Kemenangan Lembaga Hukum Terhadap Lembaga Politik

Putusan MK No: 27/PUU-XI/2013; Kemenangan Lembaga Hukum Terhadap Lembaga Politik

Oleh : ALI MARWAN HSB
Selasa, 04 Februari 2014 13:44 WIB
TEORI pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dikenal dengan teori Trias Politica membagi cabang kekuasaan dalam negara menjadi tiga yaitu, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap cabang kekuasaan harus dibatasi dalam menjalankan fungsinya sendiri dan tidak dapat mencampuri urusan dari cabang lainnya. (Sulardi:2012). Tetapi, dalam prakteknya teori pemisahan kekuasaan secara mutlak ini tidak dapat dilaksanakan.

Menurut Mahfud MD, hubungan antara hukum dan politik dapat dibedakan atas tiga macam hubungan yaitu, Pertama, sebagai das sollen, hukum determinan atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, sebagai das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehingga hukum apa pun yang ada di depan kita tak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum berhubungan secara indeterminan karena politik tanpa hukum akan zalim sedangkan hukum tanpa pengawalan politik akan lumpuh. (Moh. Mahfud MD: 2010).

Dalam prakteknya yang terjadi bahwa politik determinan atas hukum karena hukum adalah produk politik karena dihasilkan oleh lembaga politik yaitu DPR dan Presiden. Karena hukum adalah produk politik, maka bisa saja produk yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden tersebut sarat dengan muatan politis. Produk-produk politik ini jugalah yang mengatur lembaga hukum seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY). Khususnya mengenai cara mengajukan calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial.

Tata Cara Mengajukan Calon Hakim Agung

Tata cara pengajuan calon Hakim Agung diatur secara jelas di dalam Pasal 24A ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Hal ini berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hanya berwenang untuk memberikan persetujuan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial karena sudah melewati proses seleksi di Komisi Yudisial.

Pengaturan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ini ditafsirkan secara berbeda dalam UU MA dan UU KY. Dalam Pasal 8 UU MA disebutkan:

Ayat (2) :  “Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”.

Ayat (3) : “Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan”.

Ayat (4) :  “Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (4) UU KY disebutkan bahwa “dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) KY ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Di mana dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa DPR hanya berwenang memberikan persetujuan bukan memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 2009 tersebut.

Sebagai salah satu lembaga hukum (kehakiman), Mahkamah Agung seyogianya harus bersih dari segala muatan politik apapun bentuknya. Namun, jika proses pemilihannya dilakukan oleh DPR yang notabene adalah lembaga politik maka dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi Hakim Agung yang dipilih oleh DPR dalam membuat suatu putusan kelak di Mahkamah Agung.

Proses pemilihan calon hakim agung ini yang paling penting adalah bagaimana prosesnya ini tetap harus dapat menjamin independensi peradilan/lembaga hukum sehingga tetap bisa dikatakan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lainnya. Caranya adalah dengan menjauhkan proses seleksi calon hakim agung dari proses politik agar tidak ada standar-standar politik yang masuk dalam uji kompetensi hakim.

Di Amerika Serikat sendiri, proses pengisian jabatan Hakim Agung pada awalnya adalah proses pengisian yang melibatkan lembaga politik. Tetapi, proses ini merupakan mekanisme klasik yang sudah ditingggalkan oleh banyak negara. Sehingga Amerika Serikat terus melakukan sejumlah perbaikan dalam proses seleksi hakim yang melibatkan banyak pihak.

Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY ini terus dilaksanakan dalam prakteknya, hingga pasal-pasal tersebut diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan dalam Putusan No: 27/PUU-XI/2013. Yang dimohonkan oleh tiga orang dosen yang pernah lolos seleksi di Komisi Yudisial dan yang mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai hakim agung.

Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan kewenangan DPR dalam Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. Di mana DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan KY sebagaimana diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut.

Dalam putusannya MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sehingga DPR hanya memberikan persetujuan, dalam artian setuju atau tidak setuju dengan calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 bisa menjadi bukti bahwa seyogianya lembaga-lembaga hukum harus netral dan tidak diisi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis. Oleh karena itu, agar standar-standar politik tidak masuk dalam pertimbangan dalam proses seleksi hakim agung, proses seleksi hakim agung sudah tepat diberikan kepada suatu lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Tetapi, pengisian anggota Komisi Yudisial ini juga harus terus diawasi agar anggota-anggotanya juga merupakan orang-orang pilihan dan independen sehingga calon hakim agung yang diseleksi merupakaan calon yang benar-benar paham akan masalah hukum di Indonesia dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan.

Putusan MK ini juga menjadi salah satu bukti kemenangan lembaga hukum/lembaga peradilan atas lembaga politik. Juga menandakan adanya upaya dari orang-orang yang sadar akan hukum untuk terus memperbaiki lembaga peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik.

(Penulis adalah Staf Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments