Kamis, 19 Sep 2019
  • Home
  • Hukum
  • Permenristek Dikti Terkait Advokat Mempersulit Akses Bantuan Hukum

Permenristek Dikti Terkait Advokat Mempersulit Akses Bantuan Hukum

* Kisruh Pendidikan Advokat, Jangan Sampai Hak Konsumen Terlupakan
admin Selasa, 21 Mei 2019 16:55 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Perdebatan tentang penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sebagai program di bawah naungan universitas masih belum tuntas. Sejumlah penolakan bergulir dari kalangan advokat sejak isu ini mengemuka pada akhir Maret lalu.

Organisasi advokat sudah secara resmi mengajukan uji materi terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat ke Mahkamah Agung. Ada juga yang ingin menempuh upaya diplomasi dan dialog dengan pemerintah untuk membahas jalan keluar terbaik.

Di tengah adu argumentasi tentang bagaimana seharusnya calon advokat dipersiapkan, hak para pencari keadilan selaku konsumen jasa hukum advokat nampak perlu mendapat perhatian. Perhatian ini penting jika menggunakan perspektif bahwa klien dapat dikualifikasi sebagai konsumen yang mendapatkan jasa dari seorang advokat.

David ML Tobing, advokat yang dikenal sebagai ahli hukum perlindungan konsumen mengajak semua pihak berkepentingan untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pelayanan barang dan jasa. David mengingatkan bahwa hubungan hukum antara advokat dengan klien pada dasarnya juga antara pelaku usaha jasa dengan konsumen. Rezim hukum perlindungan konsumen juga mengikat profesi advokat dalam memberikan jasanya kepada klien.

"Suatu jasa yang mau ditawarkan harus memenuhi standar kualitas, ini fatal kalau sampai terjadi 'malpraktik' dalam memberikan jasa hukum," kata David kepada hukumonline.

Oleh karena itu, kisruh soal pendidikan advokat harusnya diarahkan pada standar kualitas yang dihasilkan. Persoalannya bukan pada siapa yang menyelenggarakan PKPA, berapa besar biayanya, atau berapa lama durasinya. Persoalannya justru bagaimana membangun kesamaan standar kualitas advokat yang dihasilkan melalui PKPA, dan ini harus menjadi perhatian serius.

"Sekarang ini dengan banyaknya organisasi advokat, penyelenggara PKPA, pemberi izin praktik, tidak bisa dicapai kesepakatan standar minimum apa yang harus dicapai," David melanjutkan. Bahkan, perkembangan kualitas advokat bisa terhambat. Perlu ada kesepakatan soal satu standar kompetensi dan metode pengangkatan advokat sampai memiliki izin praktik jasa hukum.

David mengusulkan agar persiapan menjadi advokat fokus pada keterampilan praktik. Ia menilai sebaiknya ujian advokat dilakukan untuk menguji keterampilan yang dipelajari setelah magang. Oleh karena itu, pengawasan teknis dan peningkatan kualitas pelaksanaan magang perlu diperhatikan. "Harus ada komitmen advokat yang bergabung dalam organisasi advokat bahwa kantornya siap menerima magang," katanya lagi.

David keberatan atas pendapat yang mengatakan bahwa keterampilan praktik jasa hukum bisa dipelajari mandiri tanpa pengawasan terukur. "Jangan sampai dilepas begitu saja lalu banyak korban dari para pencari keadilan," ujarnya.

Dalam hal ini, ia kembali mengingatkan pentingnya kesepakatan standar kualitas dalam rangka 'produksi' advokat. Dengan demikian, hak klien sebagai konsumen tidak dirugikan saat menggunakan jasa advokat.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Kepentingan Publik
Sejumlah penolakan datang dari kalangan advokat lembaga bantuan hukum. Siaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat telah mempersulit akses bantuan hukum. Alasannya, akses untuk menjadi advokat menjadi lebih sulit terutama dari segi biaya. YLBHI khawatir akan semakin sedikit advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum dengan bayaran kecil atau bahkan cuma-cuma.

Diskusi di panggung akademik Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada April lalu pun masih menegaskan narasi yang sama. "Kalau misalnya (PKPA) jadi dua semester, makin jauh harapan advokat akan mau bekerja untuk bantuan hukum," kata Febi Yonesta mewakili YLBHI.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Asni Damanik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Selain itu, ia menceritakan pengalamannya membimbing para calon advokat magang di LBH APIK. Ternyata, tidak terlihat perbedaan antara calon advokat magang yang telah mengikuti PKPA dengan yang belum mengikuti PKPA. Asni mengaku heran mengenai hasil lulusan dari PKPA.

"Membuat pledoi saja mereka belum tahu padahal sudah lulus PKPA. Kalau cuma teori saja kan sudah cukup di pendidikan sarjana," kata Asni. Oleh karena itu, Asni menekankan pentingnya fokus perhatian pembekalan calon advokat pada tahapan magang. Memperlama durasi PKPA apalagi dengan biaya yang lebih mahal dianggap Asni rentan sekadar menjadi ajang memperkaya diri pihak tertentu. Pada saat yang sama, para pencari keadilan semakin sulit mendapatkan akses bantuan hukum oleh advokat.

Eryanto Nugroho, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), ikut memberikan pendapatnya. Merujuk hasil penelitian PSHK berjudul "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi", peneliti yang akrab disapa Ery ini menjelaskan perkembangan profesi advokat dalam sejarah hukum Indonesia. Kesimpulan Ery, ada kepentingan publik sangat serius dalam hal rekrutmen profesi advokat.

Ery menilai bahwa wacana rekrutmen advokat masih sekadar tarik menarik kepentingan dan kewenangan di antara organisasi advokat dengan pemerintah. Padahal ada kepentingan publik dalam mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Perlu diingat bahwa advokat berperan membantu untuk melindungi kepentingan kliennya atas dasar hukum. (hukumonline/BR1/f)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments