Selasa, 21 Jan 2020
  • Home
  • Hukum
  • Perkawinan Beda Agama, Persoalan Hukum yang Sering Jadi Perdebatan

Perkawinan Beda Agama, Persoalan Hukum yang Sering Jadi Perdebatan

PA : Nikah Beda Agama Tanggung Jawab Pribadi
redaksi Selasa, 14 Januari 2020 22:32 WIB
tirto.id
Ilustrasi Pernikahan Beda Agama
Jakarta (SIB)
Perkawinan beda agama salah satu persoalan hukum perkawinan yang sering menjadi perdebatan di Indonesia. Perkawinan beda agama terus berlangsung meskipun acapkali dilakukan melalui penyelundupan hukum. Misalnya, melangsungkan perkawinan di luar negeri, lalu mendaftarkannya di Indonesia. Hakim-hakim di pengadilan pun belum seragam memandang keabsahan perkawinan beda agama.

Salah satu peristiwa terbaru yang dapat dijadikan contoh terbaca lewat putusan Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada 12 November 2019. Majelis hakim menolak permohonan orang tua dari perempuan yang melangsungkan perkawinan. Ayah mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan puterinya yang beragama Islam dengan seorang pemuda beragama Katolik.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar dilakukan pencegahan perkawinan antara Termohon 1 dan Termohon 2 alasannya tidak terbukti, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya," tulis Majelis Hakim dipimpin Raden Ayu Husna Ar dalam putusan yang salinannya diperoleh.

Pemohon dalam perkara ini adalah ayah kandung dari Termohon 1. Ada beberapa alasan yang diajukan Pemohon untuk pencegahan perkawinan putrinya yang beragama Islam) dengan Termohon 2 yang beragama Katolik. Mulai dari dalil ayat kitab suci Al Quran, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019/UU Perkawinan) hingga ayat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon mengutip fatwa agama dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, dan Muhammadiyah yang senada bahwa nikah beda agama di Indonesia dianggap haram atau tidak sah. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan: seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan beberapa alasan, orang tua mempelai perempuan mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke PA Jakarta Selatan. Pencegahan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 13 menyatakan perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pencegahan adalah anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka yang disebut di sini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan jika salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya.

Berdasarkan salinan putusan yang diterima hukumonline, Termohon 1 menundukkan diri pada hukum kanonik Katolik. Perkawinan dilakukan dengan cara Katolik di Gereja Katolik Santo Stefanus, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Masih dalam putusan yang sama, ada penjelasan soal dispensasi dari keuskupan Katolik untuk merestui pernikahan beda agama. Pernikahan seorang Katolik dengan non Katolik bisa dinyatakan sah secara Katolik.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah menghormati pilihan mengabaikan aturan agama yang dianut sebagai tanggung jawab pribadi. Intinya, nikah beda agama bisa diterima karena menjadi urusan pribadi pelakunya. "Menimbang, bahwa dengan adanya tekad yang kuat dari Termohon 1 untuk dapat menikah dengan Termohon 2 dengan mengabaikan aturan yang terdapat di dalam agama yang ia anut menjadi tanggung jawab Termohon 1 kepada Tuhannya tanpa sangkut paut dengan pihak lain, termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia mukallaf bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekuensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan," urai majelis hakim dalam salinan putusan.
Kekosongan Hukum atau Kebolehan Hukum?

Persoalan nikah beda agama berdasarkan UU Perkawinan bersumber dari bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebuah pendapat lama di tahun 2006 oleh Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Prof. Wahyono Darmabrata, menyebut ada empat cara populer agar nikah beda agama diakui negara.

Caranya adalah meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan menikah di luar negeri. Perlu diingat bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986 pernah berpendapat UU Perkawinan tidak pernah melarang nikah beda agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tersebut memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat perkawinan antara AVGP (perempuan/Islam) dengan APHN (laki-laki/Protestan). Yurisprudensi Mahkamah Agung ini membenarkan permintaan penetapan pengadilan untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

Substansi yurisprudensi tersebut telah dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan). Pasal 34 dan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan mengakui pengesahan nikah beda agama. Pasal 35 merumuskan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Penjelasan pasal ini menyebutkan yang dimaksud dengan 'perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan' adalah yang dilakukan antar-ummat yang berbeda agama.

Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama artinya kedua mempelai melakukan ritual perkawinan dua kali. Ritual dilakukan bergantian sesuai agama masing-masing. Cara ini tidak jauh berbeda dengan penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Bedanya, cara ketiga itu hanya satu pihak yang ikut dalam ritual perkawinan sesuai agama pasangannya. Cara ketiga inilah yang dilakukan Termohon 1 saat menikah dengan Termohon 2 melalui upacara perkawinan Katolik.

Cara keempat dengan menikah di luar negeri juga memanfaatkan ketentuan pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia. Ketentuannya saat ini diatur pasal 37 UU Administrasi Kependudukan. Kondisi tersebut tampak membuat larangan nikah beda agama tidak mutlak. Tidak ada norma eksplisit dibolehkan atau dilarang dalam rumusan pasal UU Perkawinan. Pada saat yang sama, berbagai regulasi lainnya memberikan cara untuk diakui oleh negara.

Wirdyaningsih, dosen hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjelaskan saat dihubungi hukumonline, Kamis (2/1). "Mengenai sah menurut hukum masing-masing agamanya itu harus dari agama kedua mempelai. Jadi sudah jelas, tidak bisa sah salah satunya," kata perempuan yang biasa disapa Nunung ini.

Upaya pencegahan dari Pemohon selaku ayah kandung Termohon 1 pun dinilai Nunung sudah tepat. Pemohon memiliki legal standing dan telah melakukannya sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengajuan permohonan sudah tepat ke Pengadilan Agama. "Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan Pengadilan Agama juga sudah jelas larangannya untuk perempuan Islam," katanya yang juga peneliti senior di Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) FHUI.

Sejauh penelusuran hukumonline pada salinan putusan PA Jakarta Selatan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan larangan dalam Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula fatwa-fatwa yang didalilkan pemohon dalam permohonannya. Sebaliknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini merujuk Pasal 10 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai kehendak bebas membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. (Hukumonline.com/BR1/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments