Jumat, 22 Nov 2019
  • Home
  • Hukum
  • Peran Advokat Sebagai Pelapor Kejahatan TPPU Masih Sangat Minim

Peran Advokat Sebagai Pelapor Kejahatan TPPU Masih Sangat Minim

* PPATK Imbau Advokat Tidak Khawatir Laporkan TPPU
admin Selasa, 13 Agustus 2019 22:51 WIB
Jakarta (SIB) -Profesi advokat memiliki tanggung jawab besar dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU). Advokat merupakan salah satu profesi yang diharuskan melapor kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila menemukan transaksi keuangan mencurigakan saat menjalankan tugasnya.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Meski telah diterbitkan tiga tahun lalu, aturan pelaporan tersebut ternyata masih menimbulkan kekhawatiran profesi advokat. Sejatinya, advokat memiliki kode etik kewajiban menjaga rahasia segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Namun, terbitnya PP tersebut mewajibkan advokat melaporkan data klien yang dicurigai memenuhi unsur TPPU. Sehingga, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin menyatakan, advokat tidak perlu khawatir mengenai kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) yang ditemukan saat menjalankan profesinya. Sebab, kewajiban pelaporan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap profesi advokat.

"Advokat itu profesi mulia dan kami tidak ingin ternoda karena kejahatan pencucian uang. Ini (PP 43/2015) bermaksud melindungi profesi advokat," jelas Badaruddin dalam acara "Tanggung Jawab Profesi Advokat Terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan" di Jakarta, Rabu (31/7) lalu.

Risiko kriminalisasi advokat dalam kejahatan TPPU ini adalah saat bertindak sebagai pihak lain atau bukan pelaku utama yang terlibat dalam pencucian uang. Pihak ketiga tersebut disebut sebagai gate keeper yang dapat diperankan profesi advokat. Tugasnya profesi tersebut menyembunyikan dan menyamarkan hasil TPPU. Keterlibatan advokat tersebut dapat dikenakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

UU 8 Tahun 2010
Pasal 4:
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagi advokat litigasi tidak terdapat kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan. Sebab, dalam PP 43/2015 menyatakan terdapat pengecualian bagi advokat yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam rangka memastikan posisi hukum dan penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.

Perdebatan ini muncul pada advokat yang menangani klien dalam persoalan bukan litigasi. Advokat tersebut wajib melaporkan TKM saat menangani dan atas nama klien yang menjadi objeklaporan TPPU. Objek laporan tersebut antara lain:

Pembelian dan penjualan properti
Pengelolaan uang, efek dan/atau produk jasa keuangan lainnya
Pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito dan/atau rekening efek
Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau
Pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Ahli hukum perbankan yang merupakan mantan Ketua PPATK, Yunus Husein, menyampaikan advokat non-litigasi tersebut wajib menerapkan prinsip know your customer (KYC) sebelum menerima tugas dari klien. Hal ini diharapkan dapat mencegah advokat terlibat sebagai pihak ketiga dalam kejahatan TPPU. Apabila advokat tersebut tetap menerima tugas dari klien dengan transaksi keuangan mencurigakan maka wajib melaporkan dugaan tersebut kepada PPATK.

Yunus menjelaskan dalam Pasal 29 UU 8/2010 terdapat ketentuan advokat sebagai pelapor tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan TKM. Selain itu, Dalam Pasal 83 UU 8/2010 menyatakan PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib menjaga kerahasiaan pelapor dan dokumen serta keterangan.

"Pelaporan kegiatan tersebut memang sesuai dengan ketentuan rahasia jabatan advokat, tetapi pelanggaran ini sudah dibenarkan oleh ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi penggaran rahasia jabatan advokat. Di luar itu, sebagai warga negara, advokat yang mengalami, melihat dan menyaksikan tindak pidana yang terjadi dapat melaporkannya kepada penegak hukum," jelas Yunus.

Peran Advokat Masih Minim
Peran advokat sebagai pelapor kejahatan TPPU masih sangat minim. Hal ini terlihat hanya satu advokat yang terdaftar dalam PPATK. Ketidakpastian hukum diduga menjadi salah satu persoalannya. Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Abdul Haris Muhammad Rum, mengatakan agar advokat tidak perlu khawatir mengenai persoalan tersebut. Sebab, advokat dapat menolak klien yang berkaitan dengan TPPU sehingga dapat terhindar dari kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK.

"Kebanyakan advokat litigasi tidak ada masalah sepanjang membela klien saat digugat atau didakwa. Yang non-litigasi ini berpotensi terlibat karena yang menerima juga dianggap terlibat. Dalam membantu klien dalam setiap transaksi, jika advokat itu menemukan kecurigaan bisa mundur. Kalau jalan terus advokat wajib lapor," jelas Haris.

Senior Partner firma hukum Assegaf Hamzah & Partners, Ahmad Fikri Assegaf, mengatakan terdapat tantangan bagi advokat dalam menerapkan prinsip KYC. Sebab, sebagian besar kantor hukum di Indonesia tidak memiliki kapasitas yang sama apabila dibandingkan dengan jasa keuangan sebagai sama-sama pihak pelapor.

Sehingga, dia menilai Peraturan PPATK Nomor 10/2017 tentang Penerapan KYC bagi Advokat perlu dievaluasi. Dalam ketentuan tersebut, advokat harus melaporkan TKM dalam proses KYC.

"Realitanya kantor advokat backoffice-nya kecil. Kalau ada compliance departement agak berat (bagi kantor advokat). Jangan samakan advokat dan perbankan. Peraturan PPATK 10/2017 harus ditinjau ulang yang mewajibkan laporan saat KYC karena enggak sejalan dengan PP 43/2015," jelas Fikri.(hukumonline/BR1/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments