Minggu, 22 Sep 2019
  • Home
  • Hukum
  • LBH : Jika Ada Praktik Permainan Uang dalam PPDB, Masuk Kategori Korupsi

LBH : Jika Ada Praktik Permainan Uang dalam PPDB, Masuk Kategori Korupsi

admin Selasa, 09 Juli 2019 19:00 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Ismail Lubis SH MH mengingatkan pihak sekolah harus melaksanakan PPDB online sesuai aturan, dan meminta Gubernur dan pihak kepolisian untuk turun tangan dan menindak tegas bila ada oknum kepala sekolah, guru atau pihak lainnya yang mencoba bermain curang pada pelaksanaan PPDB tahun 2019 di Sumatera Utara (SU). Hal ini perlu dilakukan agar PPDB berjalan baik, lancar, jujur, dan adil.

"Pelaksanaan PPDB online ini tujuannya sangat baik, yaitu dilakukannya pemerataan. Prosesnyapun dilakukan secara online, sehingga ini diharapkan bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran. Namun jika hal itu juga diselewengkan kami berpendapat harus ada evaluasi dan pengawasan yang ketat dari pihak penegak hukum. Apalagi Jika ada yang coba-coba jual beli kursi, manipulasi data tentang penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan suap-menyuap antara pihak sekolah dan wali murid. Itu sudah merupakan tindak pidana dan harus dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian," katanya kepada SIB di Medan, Minggu (16/6) lalu.

Diingatkannya, pemerintah dan kepolisian harus benar-benar melakukan pengawasan yang ketat dan serius terhadap pelaksanaan PPDB hingga usai. Sehingga tidak ada yang dapat melakukan penyimpangan dan kecurangan.

Dia juga mengimbau masyarakat atau para orang tua agar tidak mudah percaya kepada pihak tertentu yang menawarkan bantuan, dan mempercayakan proses PPDB ini kepada pemerintah.

"Masyarakat diharap jangan tergiur kepada janji-janji seorang oknum yang mencoba membantu anda. Karena itu sama sekali tidak bisa, karena sistem yang bekerja, jadi tidak ada satupun yang dapat membantu," katanya.

Lanjutnya jika ada praktik permainan uang yang diindikasikan dalam PPDB 2019 masuk kategori tindak pidana korupsi korupsi (tipikor). Sesuai ketentuan, proses PPDB 2019 seharusnya dilaksanakan secara adil tanpa ada diskriminasi terhadap siswa.

"PPDB merupakan salah satu momentum besar menyangkut kepentingan publik. Terlebih, PPDB juga memiliki potensi penyelewengan, maka jika ada permainan uang, itu masuk potensi tipikor kategori penyuapan atau gratifikasi," tegasnya," katanya. (M20/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments