Sabtu, 08 Agu 2020
  • Home
  • Hukum
  • Covid-19 Merebak, Apakah Sistem Kerja Peradilan Berubah?

Konsultasi Hukum

Covid-19 Merebak, Apakah Sistem Kerja Peradilan Berubah?

Selasa, 07 April 2020 22:21 WIB
klikpositif.com

Ilustrasi

Terima kasih atas pertanyaannya
Sistem Kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya guna menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk
pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (“SE Sekma 1/2020”).

Hakim dan aparatur yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek, demam, dan sesak napas, dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terkonfirmasi terjangkitCovid-19, dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan satuan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikansituasi dan kondisi lingkungan kantor serta daerah setempat.

Hakim dan aparatur dapat melakukan presensi masuk/pulang kantor secara manual, untuk sementara tidak menggunakan
fingerprint scan, menjaga kebersihan alat-alat kantor, dan menghindari tempat keramaian di lingkungan kantor untuk meminimalisasi infeksi Covid-19.

Aparatur yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakatmenggunakan masker sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Aparatur yang datang terlambat/pulang lebih awal dengan persetujuan atasan langsung, tidak dikenakan potongan tunjangan kinerja selama SE Sekma 1/2020 berlaku.

Setiap satuan kerja menyediakan hand sanitizer untuk ditempatkandi setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta menyediakan alat pendeteksi suhu badan (thermometer infrared) sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19.

Hakim dan aparatur yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit Covid-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi terjangkit Covid-19 harus segera menghubungi Hotline Center Corona melalui nomor telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada nomor 1500567.

Persidangan Pengadilan
Terkait persidangan, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan
yang telah ditetapkan. Sedangkan pada persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi.

Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim. Majelis hakim juga dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
SE Sekma 1/2020 berlaku sampai dengan 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
Demikian jawaban kami.

Dasar hukum :
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
(1) Poin 1 Bagian A SE Sekma 1/2020
(2) Poin 4 Bagian A SE Sekma 1/2020
(3) Poin 5 Bagian A SE Sekma 1/2020
(4) Poin 6 Bagian A SE Sekma 1/2020
(5) Poin 8 dan 9 Bagian A SE Sekma 1/2020
(6) Poin 4 Bagian C SE Sekma 1/2020
(7) Poin 1 Bagian B SE Sekma 1/2020
(8) Poin 4 Bagian B SE Sekma 1/2020
(9) Poin 2 dan 3 Bagian B SE Sekma 1/2020
(10) Poin 2 Bagian D SE Sekma 1/2020. (Klinik Hukumonline.com/BR1/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments