Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Hukum
  • Aswas Kejatisu : Kejaksaan Memiliki Peran Strategis Memberantas Pungli

Aswas Kejatisu : Kejaksaan Memiliki Peran Strategis Memberantas Pungli

* Internal Kejaksaan Rawan Dijadikan Lahan Pungli
admin Selasa, 14 Mei 2019 17:43 WIB
SIB/Dok
BERANTAS PUNGLI : Mangatur Hutauruk SH HM, Kepala Seksi pada Pengawasan Kejatisu menyampaikan pemaparan mewakili Aswas Kejatisu, tentang peran Kejaksaan memberantas Pungli (pungutan liar) pada acara Faculty Talkshow di FH USU Medan, Senin (6/5) lalu.
Medan (SIB) -Asisten Pengawasan Kejatisu Firdaus SH MH melalui Kasi pada Pengawasan Kejatisu Mangatur Hutauruk SH MH menyatakan, Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 87 Tahun 2016, yang merupakan bagian kebijakan pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi di bidang hukum. Dalam struktur Satgas Saber Pungli Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung RI yang duduk sebagai Wakil Ketua Pelaksana II Tim Saber Pungli.

Hal ini dinyatakan Aswas Kejatisu dalam makalahnya berjudul "Peran dan Fungsi Kejaksaan dalam UPP Saber Pungli", yang disampaikan melalui Kepala Seksi pada Aswas Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumut) Mangatur Hutauruk SH MH pada acara kegiatan Faculty Talkshow "Pungli Sapu Bersih" yang diadakan PEMA FH USU di Peradilan Semu Fakultas Hukum (FH) USU Medan, Senin (6/5) lalu.

Disebutkan, dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tersebut Kejaksaan selaku Tim Khusus Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien dengan memiliki empat fungsi yakni; intelijen, pencegahan, sosialisasi dan penindakan serta yustisi. Dan sebagai salah satu instansi penegak hukum, tugas tugas pokok Kejaksaan telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang Undang RI No 16 Thaun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Kejaksaan sebagai bagian dari Satgas Saber Pungli, juga memiliki peran strategis melakukan pemberantasan Pungli yang terjadi dalam lingkungan internal mengingat di lingkungan Kejaksaan sendiri pun masih terdapat celah-celah yang rawan dijadikan lahan praktik Pungli. Dalam melakukan tindakan memberantas korupsi termasuk perkara Saber Pungli secara normatif dapat dilakukan dengan cara preventif, represif maupun edukatif.

Cara preventif dalam rangka mencegah terjadinya korupsi, sedang represif merupakan pendekatan penegakan hukum terhadap tindakan korupsi yang diduga kuat telah terjadi. Cara edukatif terus dilakukan kejaksaan melalui pembentukan Kantin Kejujuran dengan tujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran sejak dini. Cara preventif dengan memberikan penyadaran hukum akan bahaya korupsi melalui kegiatan penyuluhan hukum. Dan cara represif dilakukan Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti melalui penindakan dengan tuntutan hukuman yang tinggi kepada pelaku.

Pada bagian penutup makalahnya, Aswas Kejatisu antara lain menyatakan, perlu tindakan yang lebih memenuhi rasa keadilan terutama untuk nilai kerugian yang relatif kecil tidak perlu dengan Undang Undang Tipikor (tindak pidana korupsi), cukup dengan pasal-pasal dalam KUHP atau diserahkan ke APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) untuk dikenai hukuman disiplin.

Sedangkan jumlah penanganan perkara Saber Pungli yang ditangani Kejaksaan di Wilayah Sumut ada sebanyak 17 perkara.
Menurut Mangatur Hutauruk, selain dirinya sebagai mewakili Aswas Kejatisu, dalam acara itu juga ikut sebagai pembicara yaitu Ketua Ombudsman Perwakilan Sumut Abyadi Siregar SSos dan dosen USU Dr Mahmud Mulyadi SH MHum. (BR1/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments