Selasa, 21 Jan 2020
  • Home
  • Hukum
  • Amnesty: Hukuman Mati Tidak Manusiawi, Tak Cocok untuk Kejahatan Apapun

Amnesty: Hukuman Mati Tidak Manusiawi, Tak Cocok untuk Kejahatan Apapun

* Ulama Lebak Dukung Hukum Mati Koruptor, Ini Alasannya
redaksi Selasa, 14 Januari 2020 22:48 WIB
nasional.republika.co.id
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pemberlakuan hukuman mati sebenarnya tak tepat untuk kejahatan apa pun.
JAKARTA (SIB)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pemberlakuan hukuman mati sebenarnya tak tepat untuk kejahatan apa pun. Ia mengatakan, pada banyak studi yang dilakukan hukuman mati tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

Ia berpendapat, hukuman mati adalah keputusan yang sangat kejam dan merendahkan martabat manusia. Oleh sebab itu, hukuman mati semestinya tidak dilakukan karena dianggap tidak manusiawi.

Saat ini, kata Usman, negara-negara lain sudah akan menghapuskan hukuman mati. Bahkan, ada yang sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Angka kejahatan di negara-negara tersebut pun tidak mengalami peningkatan. Usman menjelaskan, total negara yang tidak menerapkan hukuman mati yakni 143.

Ia menjelaskan, salah satu negara yang sudah melakukan studi soal hukuman mati dan kemudian meninggalkannya yakni Kanada. Ia menjelaskan, bahkan salah satu studi menyimpulkan, ketika ada ketua partai atau pejabat kementerian yang korupsi maka berarti ada sistem pengendalian gratifikasi yang bermasalah.

Selain itu, ketika seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak akan ada tindak lanjut dari kejahatan yang ia lakukan. Negara tidak akan bisa mendalami dan mengorek dasar kejahatan yang dilakukan orang tersebut.

"Jadi, saya tidak melihat ada argumen atau bukti yang memadai, yang mendukung hukuman mati terhadap kejahatan apapun," kata Usman, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Ahad (15/12).

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S. Langkun mengatakan ia menolak hukuman mati diterapkan kepada koruptor. Sebab, hukuman tersebut tidak memberikan jawaban atas permasalahan korupsi yang banyak terjadi di Indonesia.
"Indonesia kan terinspirasi Cina kalau masalah hukuman mati. Tapi, kalau melihat korupsinya tidak jauh beda dengan Cina," kata Tama.

Selain itu, ia juga mengatakan penegak hukum Indonesia tidak konsisten dalam memberikan hukuman. Di satu sisi, ada yang mendapatkan sanksi berat, namun ada juga yang tidak.

"Misalnya, kepala daerah, tidak semua kepala daerah yang dihilangkan hak politiknya. Artinya, itu saja tidak maksimal. Bagaimana mau ke arah hukuman mati?" kata Tama menegaskan.

Dukung
Sementara itu Ulama kharismatik Kabupaten Lebak, Banten, KH Hasan Basri,mendukung pelaku korupsi dihukum mati untuk memberikan efek jera.

Dia menilai hukuman mati itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. "Kami mendukung penerapan hukuman mati itu ditujukan kepada pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kesengsaraan hingga mengakibatkan banyak warga meninggal dunia juga pelaku korupsi yang menghalalkan uang haram," kata dia, di Lebak, Kamis (19/12) lalu.

Dia menjelaskan, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi juga terdapat klasifikasi di antaranya jika mereka melakukan penyelewengan anggaran untuk bencana alam akibat tsunami atau gempa, banjir, dan longsoran dikorupsi hingga menimbulkan banyak kematian warga. "Klasifikasi kejahatan seperti itu patut dihukum mati, termasuk pelaku yang menghalalkan uang haram," tutur dia.

Menurut dia, pandangan Islam terhadap pelaku korupsi seperti itu sangat tegas hingga patut diterapkan hukuman mati. Namun, sebaliknya jika klasifikasi korupsi itu tidak menimbulkan kesengsaraan juga tidak mengakibatkan kematian orang banyak tidak perlu diterapkan hukuman mati. "Kami setuju hukuman mati bagi pelaku korupsi yang bisa menimbulkan kematian banyak orang," katanya.
Selama ini, menurut dia, kinerja KPK dinilai belum maksimal dalam penanganan masalah korupsi.Sebab, kasus kejadian belum lama ini bahwa mantan Dirut PLN Sofyan Basir divonis bebas pada sidang Pengadilan Tipikor.

Dia mendukung pembentukan Dewan Pengawas di KPK, namun jabatan Dewan Pengawas itu harus dijabat orang yang lebih tinggi SDM-nya dari KPK.

"Saya kira melalui Dewan Pengawas itu bisa bekerja secara koordinasi untuk penegakan hukuman bagi pelaku korupsi," kata pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hasanah Cihelang, Rangkasbitung, Lebak.

Ketua II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, KH Baidjuri, menilai para koruptor layak dihukum mati karena menimbulkan kerusakan cukup dahsyat dan merugikan kehidupan masyarakat banyak.

Kasus korupsi di Tanah Air sudah menjadikan "darurat" karena KPK hampir setiap pekan menangkap pelaku koruptor.

Mereka pelaku korupsi itu melibatkan banyak pihak dan tidak dilakukan sendiri, bahkan di antaranya oknum menteri, oknum kepala daerah, oknum pengusaha, oknum politisi dan oknum pejabat daerah. "Kami mendukung penerapan hukuman mati bagi pelaku koruptor yang merugikan keuangan negara di atas Rp 500 miliar," katanya. (Republika.co.id/BR1/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments