Sidang Gugatan TUN Soal Surat Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Guru Honorer Pemkab Langkat Digelar di PTUN Medan

"Kelima, rekanan terkait pembacaan enam poin maladministrasi yang ditemukan Ombudsman Sumut yang dibacakan oleh salah satu guru (penggugat) dan diakui oleh tergugat," tandasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya polemik terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK Langkat tahun 2023 tidak hanya digugat di PTUN, tetapi juga telah dilaporkan ke Polda Sumut, Ombudsman RI Pusat dan Sumut, Komnas HAM, Kompolnas, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, KemenpanRB, BKN dan Kemendagri.

Untuk pelaporan di Polda Sumut telah ditetapkan dua orang kepala sekolah di Kabupaten Langkat sebagai tersangka atas tindak pidana dugaan suap dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Langkat Tahun 2023.

Baca Juga:

• Siapa Pemilik Pagar Misterius di Laut Bekasi ? Ini Dua Perusahaan Swasta yang Terlibat
• Hadiri Syukuran Tahun Baru GMI Wilayah I, Dr RE Nainggolan : Jadikanlah Kasih dan Kesantunan Sebagai Cerminan Hidup

Terkait pelaporan di Ombudsman telah ditemukanya enam maladministrasi dan tindakan korektif dalam hal ini membatalkan surat pengumuman Plt. Bupati Langkat dan menjadikan hasil CAT BKN (Tanpa SKTT) sebagai penentu kelulusan. (*)

Baca Juga:

• Pj Bupati Tapteng Laporkan Ketua dan Anggota DPRD Terpilih ke Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas
• Semua Daerah Diminta Akhir Januari Tuntaskan Perkada Hapus BPHTB