Jumat, 21 Feb 2020
  • Home
  • Hukum
  • 2 Mahasiswa UKI, Eliadi Hulu dan Ruben Nababan Menggugat di MK

Soal UU-LLAJ Nyalakan Lampu di Siang Hari

2 Mahasiswa UKI, Eliadi Hulu dan Ruben Nababan Menggugat di MK

Selasa, 11 Februari 2020 22:45 WIB
republika.co.id

Dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. 

Jakarta (SIB)
Aturan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dirasa tidak adil oleh dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) Eliadi Hulu dan Ruben Saputra Hasiholan Nababan. Karena itu, mahasiswa yang memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan menggunakan sepeda motor dalam kegiatan sehari-harinya ini mempersoalkan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Salah satu pemohon, Eliadi Hulu menilai aturan ini tidak berdaya guna dan berhasil guna karena masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, sehingga tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, asas kejelasan tidak tercermin dalam frasa “pada siang hari” karena tidak mudah/sulit dimengerti yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Menyalakan lampu di siang hari sama sekali tidak bermanfaat, justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna sepeda motor,” kata Eliadi dalam sidang pendahuluan di ruang sidang MK, Selasa (04/2) lalu.

Selengkapnya, Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ berbunyi, "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.” Sedangkan,Pasal 293 ayat (2) UU menyebutkan, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah)."

Ia menjelaskan, apabila dikaitkan penilangan polisi lalu lintas terhadap pelanggar Pasal 107 ayat (2) yang ketentuan pidananya diatur Pasal 293 ayat (2), maka seharusnya diterapkan asas ultimum remedium dengan alasan matinya lampu utama sepeda motor bisa saja terjadi di tengah jalan dan tidak diketahui si pengemudi.

Dalam permohonannya, para pemohon mempertanyakan keputusan polisi menilang Eliadi pada Juli 2019 lalu dengan alasan tidak menyalakan lampu motor saat berkendara pada siang hari. Setelah membaca pasal yang dikenakan kepadanya, Eliadi merasa tidak terima ditilang lantaran ia ditilang pada pukul 09.00 WIB yang menurutnya masih tergolong pagi hari.

"Artinya petugas kepolisian tidak berwenang melakukan penilangan terhadap pemohon karena menurut kebiasaan masyarakat Indonesia waktu tersebut masih dikategorikan sebagai ‘pagi’. Namun, petugas polisi lalu lintas tersebut tetap melakukan penilangan," demikian bunyi permohonan ini.

Mereka membandingkan aktivitas Presiden Joko Widodo pada 4 November 2018 pukul 06.20 WIB, saat itu Jokowi tengah mengendarai motor di Tangerang dengan kondisi lampu motor yang mati. “Tapi, tidak dilakukan penindakan langsung (tilang) oleh pihak kepolisian. Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law),” kata Eliadi.

Karena itu, Eliadi dan Ruben meminta MK menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945. Atau, Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU LLAJ sepanjang frasa “pada siang hari” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon menyatakan aturan ini konstitusional bersyarat sepanjang frasa “pada siang hari” diubah menjadi “sepanjang hari.”

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami atau kemungkinan potensial kerugian ke depan. “Kalau Anda mengajukan permohonan Pasal 107 ayat (2), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengapa berlakunya pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945? Ini harus dijelaskan dengan dalil-dalil konstitusional,” kata Saldi.

“Misalnya, Anda mengatakan pukul 09.00 WIB ini pagi hari dan bukan siang hari, nah Anda harus jelaskan (rasionalitas, red) apa yang dimaksud pagi hari dan siang hari?”

Kemudian, kata Saldi, pemohon “melompat” kalau pasal itu berlaku terus akan merugikan driver online. “Apakah Anda kuasa hukum mereka? Anda jelaskan saja kerugian diri Anda. Yang agak aneh juga (ada pernyataan, red) presiden ikut membahas peraturan UU. Ini agak aneh, tolong carikan bahasa lainnya,” pintanya.

Ini di petitum, Anda meminta aturan ini bertentangan dengan UUD 1945, tapi di petitum lain Anda meminta diberikan pemaknaan (inkonstitusional bersyarat). Ini tidak sinkron satu sama lainnya, dan bisa saling bertentangan. Anda tahu resikonya kalau saling bertentangan? Nanti pemohonan Anda bisa menjadi kabur,” katanya mengingatkan.(tirto.id/BR1/c)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments