Selasa, 20 Agu 2019

Musisi Disarankan Ikut Uji Kompetensi

admin Sabtu, 02 Februari 2019 14:39 WIB
Ilustrasi
Jakarta (SIB) -Pasal 32 menjadi pasal dalam RUU Permusikan yang membuat sejumlah musisi gusar. Dalam pasal yang mengatur uji kompetensi pelaku musik, musisi harus melalui prosedur untuk dinilai kelaikannya agar mendapatkan sertifikasi resmi dari pemerintah. Bens Leo mengungkapkan, sertifikasi tersebut telah berjalan tiga kali.

Menurutnya, sertifikasi dilaksanakan Badan Sertifikasi Nasional (BSN) sebagai badan independen yang didukung Kemendikbud maupun Kementerian Ketenagakerjaan.

Di Jakarta, Jumat, (1/2), pengamat musik senior itu mengatkan, tes kompetensi itu, ada tiga tingkatan yang mengklasifikasi kelaikan pelaku musik. Sertifikasi tersebut sebagai bekal musisi yang akan bekerja di luar negeri dan juga bekerja di Indonesia. Sertifikasi itu setara dengan sertifikasi pengajar musik. "Iya sama. Bentuk ini menjadi internasional sebetulnya. Untuk mengajar bisa, untuk ke luar negeri sertifikasi itu berlaku karena itu juga menunjukkan bahwa dia sudah lolos dari uji kompetensi di bidang yang ada ini," jelas Bens Leo seperti disiarkan MedCom.Id.

Kurator untuk sertifikasi musik, menurutnya, berasal dari kalangan yang sudah diuji juga tingkat kemampuannya. Umumnya, berasal dari lembaga pendidikan musik. "Apakah itu dari IKJ (Institut Kesenian Jakarta) misalnya atau dari ISI (Institut Seni Indonesia) atau mereka yang mengajar di lembaga pendidikan musik sehingga mereka menguasai not balok, teknik vokal yang baik, main bass yang baik, atau main gitarnya, kalau itu ada alat musik. Dan itulah yang ditunjuk oleh pemerintah menguji dari para seniman ini."

Menurutnya, jika seniman itu sudah punya album rekaman, sudah populer dan sebagainya tentu saja tidak diuji dalam bentuk yang formal. Serta menyertakan CV-nya atau biodata paling lengkap, album-album rekamannya siapa saja kan orang sudah tahu dan itu tidak diuji secara formal.

Ia menegaskan, sertifikasi itu digunakan sebagai pembuktian secara formal terkait kompetensi pelaku musik. Bens Leo kembali mencontohkan, semisal ada murid yang ternyata jauh lebih populer dari gurunya, ini bisa menjadi takaran kompetensi pelaku musik.
Selain Pasal 32 dalam RUU Permusikan, ada beberapa pasal lain yang dirasa mengekang pelaku seni dalam bermusik. Seperti pada Pasal 5 dan 50 yang berpotensi menjadi bumerang bagi para musisi yang kerap menyuarakan fenomena sosial di masyarakat. Jika pasal ini disahkan, kretivitas pelaku musik terancam dibatasi. "Mereka tidak harus takut terhadap RUU itu karena itu masih rencana atau rancangan. Rancangan itu kalau dibahas bisa gugur, bisa juga dilanjutkan tapi juga ditambahkan beberapa pasal atau dirubah kata-katanya," tutupnya. (T/R10/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments