Senin, 20 Mei 2019
  • Home
  • Headlines
  • Wiranto: Hati-hati, Kita Punya Teknologi yang Bisa Lacak Hoax

Wiranto: Hati-hati, Kita Punya Teknologi yang Bisa Lacak Hoax

* Terima SPDP, Jaksa Agung: Kasus Hoax Surat Suara Harus Tuntas
admin Kamis, 10 Januari 2019 10:26 WIB

Menko Polhukam Wiranto

Jakarta (SIB)-Menko Polhukam Wiranto memperingatkan pelaku penyebaran hoax berhati-hati. Sebab, penegak hukum saat ini sudah punya alat yang bisa mendeteksi asal mula hoax.

"Hoax tangkap saja pelakunya. Kita sudah ada sistem teknologi terakhir yang mampu melacak asal mula dari mana sudah terlacak sekarang, hati-hati," kata Wiranto seusai rapat penanganan bencana di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (9/1).

"Makanya kita dengan cepat bisa mengetahui asal-usul pertama kali berita dimunculkan dari mana. Kita langsung menangkap dan ada UU-nya kita hukum sesuai UU yang berlaku," tuturnya.

Menurut Wiranto, hoax pada dasarnya adalah salah satu bentuk teror. Hoax juga dapat membuat ketakutan dan kekacauan.

"Hoax itu kan teror sebenarnya, hoax itu teror. Karena itu, menyebarkan berita palsu berita bohong yang bisa membuat ketakutan, mengancam atau membuat kacau, membuat resah, itu semuanya kan ancaman yang kita hadapi dengan adanya kemajuan teknologi yang saat ini sangat berkembang cepat sekali," tuturnya.

Harus Tuntas
Sementara itu, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap seorang yang terlibat kasus hoax 7 kontainer. Namun, Prasetyo belum mengetahui pasti siapa orang tersebut.

"Kita sudah menerima suatu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ungkap kasus hoax yang melibatkan seseorang. Saya belum mendapatkan informasi pelaku yang pasti siapa," kata M Prasetyo di Ruang Sasana Baharudin Lopa, Kejagung RI, Kebayoran Baru, Jakara Selatan.

Meski demikian, ia meminta kasus hoax 7 kontainer suara tercoblos agar segera diusut dengan tuntas. Ia khawatir bila berlarut akan memunculkan banyak pemahaman di tengah masyarakat dan mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

"Ini harus dituntaskan, harus diklarifikasi sejauh mana kasus itu. Karena kalau dibiarkan tentu nanti dikhawatirkan akan memberikan pemahaman dari banyak pihak," ujarnya

"Ini juga nanti akan sangat-sangat memberikan efek yang tidak baik berdemokrasi negara kita," tambah Prasetyo.

Prasetyo mengaku terus mengikuti perkembangan pengusutan kasus tersebut. Kini ia terus menunggu agar kasus itu terungkap tuntas. Ia juga berharap siapa pun nantinya yang ditetapkan menjadi tersangka tidak lantas menyebutnya itu sebagai kriminalisasi.

"Saya berharap yang nanti ditetapkan tersangka, jangan membuat penafsiran di luar konteks penegakan hukum. Ini sepenuhnya adalah proses penegakan hukum. Tidak ada kriminalisasi dan sebagainya, semua berdasarkan fakta dan bukti," tuturnya. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments