Selasa, 17 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Wiranto: Ada Modus Baru Pembakaran Hutan karena Politik

Wiranto: Ada Modus Baru Pembakaran Hutan karena Politik

* Tersangka Karhutla di Sumatera-Kalimantan Bertambah Jadi 179 Orang
admin Sabtu, 14 September 2019 10:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto
Jakarta (SIB) -Menko Polhukam Wiranto mengatakan ada modus baru pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Wiranto menyebut pembakaran hutan karena unsur politik.

"Tapi muncul baru sekarang kan, ada modus baru pembakaran hutan karena politik ya kan, di Palangka Raya itu. Misalnya membakar hutan karena ada persaingan politik dalam rangka pilkada. Itu juga saya minta ditindak dengan tegas tangkap saja, hukum seberat-beranya karena itu merugikan umum," ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi penanganan karhutla di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (13/9).

Wiranto mengatakan, setelah melakukan tinjauan ke lapangan, 99 persen penyebab karhutla adalah ulah tangan manusia. Pertama, akibat pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan.

"Nah, perbuatan manusia ini ternyata macam-macam. Bisa datang dari para peladang yang secara tradisional turun-temurun melakukan pembakaran hutan jelang musim hujan. Ini sudah bisa dieliminasi sebenarnya," kata dia.

Selain itu, Wiranto mengatakan kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh ulah korporasi. Wiranto menegaskan akan melakukan tindakan tegas.

"Lalu akibat ulah korporasi juga sebenarnya sudah dapat dikurangi bahkan dengan adanya penerapan hukum yang tegas dan lugas ini sudah ada perasaan jera di mereka dan sudah dapat dikurangi," lanjutnya.

Wiranto mengatakan arah asap tak bisa diprediksi karena bergantung pada arah angin. Namun dia tak menganulir kalau asap imbas karhutla mengganggu masyarakat. Karena itu, Wiranto menggelar rapat koordinasi untuk mengambil langkah mengurangi titik api.

"Saudara sekalian kita tahu bahwa asap ini larinya nggak bisa kita kendalikan tergantung anginnya ke mana. Tetapi, apa pun maka perkembangan asap ini sudah mulai mengganggu kehidupan masyarakat setempat," kata dia.

Pada rapat koordinasi ini, Wiranto akan mendengarkan laporan dari berbagai pihak. Seperti, laporan dari Badan Penanggulang Bencana Nasional (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), KLHK, serta laporan dari perwakilan pemerintah daerah yang terkena dampak karhutla.

"Maka mekanisme dari rapat ini saya minta dulu laporan dari kepala BNPB Pak Doni, setelah itu dari BMKG minta juga menjelaskan ramalan cuaca bagaimana di mana ada titik api yang kira-kira dapat dipadamkan dengan hujan buatan karena hujan buatan itu yang perlu persyaratan awan di atas 70 persen. Di mana yang sudah bisa dilakukan hujan buatan," lanjutnya.

Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri oleh Menteri LKH, Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Doni Munardo, perwakilan dari BMKG. Turut hadir dalam rapat perwakilan dari Pemerintahan Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Bertambah
Sementara itu, jumlah tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bertambah menjadi 179 orang. Selain itu, polisi juga menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka.

"Riau 44 (tersangka), Sumsel 18 (tersangka), Jambi 14 (tersangka), Kalimantan Selatan dua (tersangka), Kalimantan Tengah 45 (tersangka), Kalimantan Barat 56 (tersangka). Untuk tersangka korporasi di Riau ada satu, Kalimantan Tengah ada satu, dan Kalimantan Barat ada dua," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dedi menjelaskan luas area yang terbakar di enam provinsi yaitu Riau 502,755 hektare, Sumatera Selatan 7,79 hektare, Jambi 23,54 hektare, Kalimantan Tengan 338, 96 hektare, Kalimantan Barat 1.058,55 hektare.

"Untuk penyidikan ada 115 kasus yang disidik, kemudian korporasinya 4 kasus. Yang sudah dilimpahkan tahap 1 ada 16 orang tersangka, dua kasus sudah P21, 21 kasus sudah tahap dua, sisanya tahap penyelidikan. Tidak ada yang di-SP3 (dihentikan kasusnya)," ujar Dedi.

Dedi menerangkan, sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, proses penyidikan kasus karhutla dengan tersangka koorporasi mendapat asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Penyidik Bareskrim juga turut membantu proses pembuktian unsur pidana yang diduga dilakukan empat korporasi.

"Untuk menuntaskan pembuktian menyangkut masalah korporasi. Selain itu juga melakukan proses penyidikan yang dilakukan polres jajaran untuk tersangka individu maupun korporasi," terang Dedi.

Dia menambahkan, TNI menjadi leading sector dalam hal upaya pencegahan. "Kalau di tingkat provinsi itu pangdam langsung. Di Kalteng itu danrem, danrem yang kendalikan langsung pasukan baik TNI, Polri, BPBD," tutup Dedi. (detikcom/c)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments