Kamis, 19 Sep 2019

Ketua F-PKS DPRD Medan:

Warga Medan Sudah Tidak Sanggup Bayar BPJS

admin Jumat, 06 September 2019 10:30 WIB
SIB/Dok
H Jumadi SPdI
Medan (SIB) -Munculnya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan disikapi serius warga Medan. Kenaikan yang dilakukan pemerintah dinilai hanya memberatkan warga saja. Konon lagi, sejumlah penyakit tidak lagi masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan.

"Kita menemukan sejumlah keluhan masyarakat, baik melalui reses dan sosialisasi Perda. Warga Kota Medan khususnya, menolak dan sangat keberatan dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini," ujar anggota Komisi II DPRD Medan, H Jumadi SPdi kepada wartawan di Medan, Kamis (5/9).

Ketua F-PKS DPRD Medan ini mengatakan, salah satu faktor pemicu keberatan masyarakat adalah masalah ekonomi. Warga yang menggunakan BPJS kelas III harus merogoh kantongnya hingga ratusan ribu setiap bulannya apalagi yang menggunakan fasilitas kelas 2 dan 1.

"Saat ini saja, mereka yang menggunakan kelas III harus membayar Rp 25.500. Jika memiliki dua anak, maka mereka harus mengeluarkan anggaran Rp102.000 per bulannya. Mereka tak sanggup lagi membayar BPJS Kesehatan," jelasnya.

Di angka itu saja, menurut Jumadi banyak warga yang sangat keberatan dan mendesak agar bisa pindah ke program BPJS gratis dari pemerintah. "Bayangkan saja, dengan angka Rp 25.500 saja mereka sudah sangat keberatan, konon lagi dinaikkan menjadi Rp 42.000 per bulannya. Hari ini saja banyak di antaranya meminta dipindahkan jadi BPJS gratis bantuan pemerintah," sebutnya seraya mengatakan hal serupa juga berlaku di masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS kelas 2 dan 1.

Saat ini, persoalan BPJS Kesehatan tidak hanya semata soal kenaikan iurannya saja, melainkan terus berkurangnya manfaat yang didapatkan masyarakat. "Manfaat dari BPJS ini mulai dikurangi, hal ini tergambar dari banyaknya penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Tak masuk logika masyarakat, manfaatnya minim sementara iurannya dinaikkan," jelasnya.

Selain itu, persoalan BPJS Kesehatan adalah ketersinggungan masyarakat soal besaran gaji direksi BPJS dan bonus yang didapatkan. "Gaji dan bonus direksi naik, sementara masyarakat dipaksa dengan kenaikan iuran," jelasnya.

Terkait itu, Politisi PKS DPRD Medan ini menilai ada yang salah urus dalam persoalan pengelolaan BPJS. "Saya kira persoalan BPJS ini adalah salah urus, salah kelola sehingga masyarakat yang harus terbebani," jelasnya seraya mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS. (M13/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments