Kamis, 21 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Warga Gunakan Air Parit untuk Kebutuhan Mandi dan Cuci Pakaian

Meteran Listrik Sumur Bor Dicabut

Warga Gunakan Air Parit untuk Kebutuhan Mandi dan Cuci Pakaian

* Kepala Desa: Meteran Diamankan karena Ada Perselisihan
admin Kamis, 19 September 2019 10:01 WIB
SIB/Tulus Tarihoran
MENGADU: Belasan warga Dusun 1 Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu mengadu ke anggota DPRD, terkait pencabutan meteran listrik sumur bor, Rabu (18/9).
Sidikalang (SIB) -Belasan warga Dusun 1 Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Dairi mengadu ke anggota DPRD terkait meteran listrik sumur bor yang bersumber dari program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dicabut kepala desa.

Warga diterima anggota DPRD Dairi, Nasib Marudur Sihombing, Rabu (18/9) di ruang Fraksi Nasdem. Eliakim Sihotang (89), Sariani Siburian (50), Hotnida Hutapea (46) mengatakan, meteran listrik sumur bor dicabut Kepala Desa Sungai Raya, Luat Darson Manullang satu minggu lalu. Pencabutan meteran berawal dari akan adanya proyek Pamsimas di desa itu. "Kepala desa ingin menyatukan sumur bor PNPM itu menjadi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas)," ucap mereka.

Dengan adanya informasi akan disatukan dengan Pamsimas, salah seorang warga penerima manfaat tidak mau lagi menggunakan sumur bor tersebut. Ketepatan meteran listrik sumur bor itu atas namanya. Seseorang itu mengklaim meteran sumur bor adalah miliknya. Padahal, dulunya warga sepakat pemesanan pemasangan meteran atas namanya dan untuk kepentingan bersama.

Jadi ada perselisihan. Dilapor ke kepala desa, tetapi kepala desa justru mencabut meteran listrik sumur bor itu. Sehingga warga satu minggu lebih tidak bisa mendapatkan air bersih. Tidak tahu apa dasar kepala desa mencabut meteran itu. Selama seminggu lebih, warga menggunakan air parit pembuangan kolam pancing untuk mencuci pakaian, piring dan mandi. Untuk kebutuhan memasak, warga harus membeli air galon dari kilometer 6.

Warga tidak terima sumur bor PNPM itu dialihkan menjadi Pamsimas, yang harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp 50 ribu, dan tiap bulannya sebesar Rp 15 ribu. Padahal, selama ini, pengguna sumur bor hanya membayar Rp 2 ribu per bulan, untuk mengisi pulsa listrik meteran sumur.

Pemerintah desa ngotot sumur bor itu dijadikan Pamsimas. Dua hari lalu, salah satu perangkat desa mendatangi rumah warga didampingi oknum polisi dan tentara. Karena sumur bor itu disambungkan ke meteran listrik rumah warga terdekat. "Menurut kami dengan datangnya perangkat desa membawa oknum tentara dan polisi bagian dari intimidasi," tutur mereka.

Selama ini pun, kami swakelola untuk memperbaiki sumur bor tersebut. "Selama ini, pengguna sumur bor sebanyak 36 kepala keluarga (KK). Namun, ada 6 KK mengundurkan diri," ucap warga.

Sementara itu, Nasib Marudur Sihombing menuturkan, sumur bor PNPM tidak bisa dijadikan sumber air pada Pamsimas dan jaringan perpipaannya juga tidak bisa digunakan. "Bila itu digunakan untuk Pamsimas, sudah tumpang tindih," ucapnya.

Pamsimas ada anggaran untuk pembangunannya. Nasib mengaku akan mendatangi Kepala Desa Sungai Raya, untuk meminta penjelasan dan tidak ada kutipan dari masyarakat untuk biaya pembangunan Pamsimas. Ia berjanji akan segera menyelesaikan polemik terkait air minum tersebut.

Sebelum ke DPRD, warga mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dispemdes) Dairi, yang diterima Kepala Bidang Pemgelolaan Keuangan Desa Edison Silalahi. Disampaikan, persoalan itu dituntaskan oleh camat. Seharusnya tidak ada intervensi kepala desa terkait sumur bor tersebut.

Kepala Desa Sungai Raya, Luat Darson Manullang dikonfirmasi lewat telepon mengatakan, terkait meteran listrik sumur bor dicabut untuk diamankan, karena ada perselisihan antara sesama pengguna sumur bor tersebut. "Kita mengamankan meteran tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Diusulkan kepada pengguna sumur bor, melalui musyawarah desa pengalihan sumur bor ke Pamsimas. Pada musyawarah, warga pengguna sumur bor tidak ada yang keberatan. Disebutnya, keberatan warga terkait pengalihan ke Pamsimas, ada yang memprovokasi.

Untuk program Pamsimas, tidak ada kutipan Rp 50 ribu. Pengelolaan Pamsimas dilakukan oleh kelompok keswadayaan masyarakat (KKM). Memang pembangunan Pamsimas memiliki beberapa sumber dana, ada dari dana desa sebesar 10 persen dari pagu, dana in cash sebesar Rp 4 persen dari pagu, sumbangan material dari masyarakat dan dikerjakan secara gotongroyong.

Dana in cash yang dapat dikumpulkan oleh KKM hanya sekitar Rp 2 juta lebih, untuk sisanya harus ditalangi. Jumlah dana in cash sebesar Rp 14 juta lebih. "Saya harus menalangi sekitar Rp 12 juta lebih dari dana pribadi, supaya program itu berjalan," ucap Luat. (K05/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments