Jumat, 18 Okt 2019

Terkait OTT di BPKAD

Wali Kota Pematangsiantar Diperiksa Polda Sumut

admin Selasa, 30 Juli 2019 11:24 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Direktorat Reskrimsus Polda Sumut memeriksa Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, Senin (29/7).
Pemeriksaan ini untuk mengembangkan penyidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pematangsiantar.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan ketika dikonfirmasi, membenarkan Hefriansyah dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Ia juga tidak menampik, pemeriksaan yang dilakukan atas dasar penyidikan lanjutan kasus OTT yang terjadi di kantor BPKAD Pematangsiantar, pada Kamis (11/7) lalu.

"Benar, Wali Kota Siantar sudah diperiksa sejak pagi tadi," ungkapnya kepada wartawan, Senin (29/7) sore.

Namun, MP Nainggolan menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang nomor satu di Pematangsiantar ini merupakan pemanggilan pertama, yang sebelumnya telah dijadwalkan oleh penyidik sejak awal pekan lalu. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Hefriansyah Noor masih berkaitan sebagai saksi.

"Statusnya sebagai saksi ya, bukan tersangka," jelasnya.

Disinggung apakah ada kemungkinan Hefriansyah Noor dapat sewaktu-waktu statusnya dinaikkan menjadi tersangka, MP Nainggolan mengaku dirinya tidak mau berandai-andai. Ia menjelaskan, status seorang saksi dapat berubah menjadi tersangka, tergantung dari pengembangan penyidikan yang dilakukan penyidik.

"Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan penyidikannya dulu," tandasnya.

Seperti diketahui, sebelum Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah Noor diperiksa, Polda Sumut terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Sekda Pematangsiantar, Budi Utari pada Selasa (23/7). Budi juga diperiksa sebagai saksi, atas kasus OTT di Kantor BPKAD Pematang Siantar tersebut.

Sejauh ini, dalam kasus OTT itu, Polda Sumut baru menetapkan dua tersangka, yakni Bendahara BPKAD Erni Zendrato dan Kepala Dinas BPKAD Adyaksa Purba. Keduanya ditahan, atas dugaan praktik pungli, berupa pemotongan insentif pekerja pemungut pajak di kantor tersebut sebanyak 15 persen. (M18/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments