Minggu, 21 Jul 2019
  • Home
  • Headlines
  • Wakil Ketua DPRDSU Tegaskan, Pengesahan Ranperda LPjP APBD 2018 Sah dan Sesuai Tatib

Wakil Ketua DPRDSU Tegaskan, Pengesahan Ranperda LPjP APBD 2018 Sah dan Sesuai Tatib

* Zeira Salim Sebaiknya Baca dan Pahami Tatib Dewan
admin Jumat, 12 Juli 2019 10:14 WIB
Aduhot Simamora
Medan (SIB) -Wakil Ketua DPRD Sumut Aduhot Simamora menegaskan, pengesahan dan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD Sumut dengan Gubernur Edy Rahmayadi terhadap LPjP (Laporan Pertanggungjawaban) APBD Sumut TA 2018 yang digelar tanpa korum pada rapat paripurna dewan, sudah sah secara hukum dan tidak melanggar Tatib (tata tertib) dewan.

Penegasan itu disampaikan Aduhot Simamora kepada wartawan, Kamis (11/7) melalui telepon menanggapi adanya pernyataan anggota DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga yang mengatakan, pengesahan Renperda LPjP APBD 2018 cacat hukum dan melanggar Tatib, karena dilaksanakan tanpa korum.

"Zeira Salim Ritonga seharusnya membaca dan memahami Tatib dewan seutuhnya, jangan justru melemparkan statemen yang menyudutkan lembaga legislatif," ujar Aduhot sembari menyampaikan kekesalannya terhadap politisi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang terkesan ingin menggiring opini agar pengesahan itu cacat hukum dan melanggar Tatib.

Ditambahkan Aduhot, dalam Pasal 80 ayat 7 Tatib dewan disebutkan, apabila setelah penundaan rapat beberapa kali, korum juga belum terpenuhi, penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Tahapan tersebut sudah dilakukan, sehingga tercapai kesepakatan, 8 dari 9 fraksi setuju dilanjutkan pengesahan. Hanya F-PDI Perjuangan yang tidak setuju dengan memilih walk out.

"Pasal 107 ayat 1 dan 3 juga sudah jelas dinyatakan, dalam pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat, setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran yang dipandang cukup sebagai penyelesaian masalah. Jadi tidak ada yang cacat hukum atau melanggar Tatib," ujar Aduhot.

Bahkan Aduhot selaku pimpinan sidang yang saat itu didampingi Wakil Ketua Dewan Ruben Tarigan mengaku dapat mempertanggungjawabkan keabsahan rapat paripurna pengesahan Ranperda LPjP APBD Sumut TA 2018, karena telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diamanatkan dalam Tatib Dewan.

Apalagi keputusan dilanjutkan atau tidak rapat paripurna berdasarkan persetujuan 8 fraksi, kecuali F-PDI Perjuangan menyatakan walk out (keluar) dari rapat paripurna dengan alasan tidak ingin melanggar konstitusi hanya dikarenakan tidak kuorum. "Itu hak politik F-PDI Perjuangan, tidak bisa kita campuri," katanya.

Namun yang disesalkan Aduhot justru pernyataan Zeira Salim Ritonga di media massa yang mencoba menggiring opini, bahwa rapat paripurna pengesahan LPjP APBD cacat hukum. Padahal Zeira sendiri tidak hadir pada saat itu, tapi sedang melakukan Kunker (kunjungan kerja) pribadi ke Jakarta. (M03/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments