Jumat, 03 Apr 2020
  • Home
  • Headlines
  • Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala Minta Penegak Hukum Periksa Sekwan Abdul Aziz

Terkait Penerimaan PHL DPRD Medan

Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala Minta Penegak Hukum Periksa Sekwan Abdul Aziz

* Sekwan Bantah Ada Suap dan Titipan Dewan
redaksisib Kamis, 26 Maret 2020 09:40 WIB

 Abdul Aziz

Medan (SIB)
Wakil ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala SPdI meminta aparat penegak hukum, memeriksa Sekretaris Dewan DPRD Medan Abdul Aziz terkait dugaan suap atau gratifikasi dalam proses penerimaan PHL (Pegawai Harian Lepas). Pasalnya, Sekwan merekrut Pegawai Harian Lepas (PHL) secara mendadak dengan memberhentikan sejumlah PHL lama.

Politisi PKS ini merasa aneh melihat Sekwan, PHL pada awal tahun 2020 statusnya dirumahkan, tapi disuruh bekerja seperti biasanya dan tidak diberi gaji. “Anehnya mereka yang selama ini tetap disuruh bekerja tapi gajinya tidak dibayar. Yang dibayar dipilih-pilih orangnya, hanya 43 orang dari jumlah 125 orang PHL yang dirumahkan,” kata Rajudin kepada wartawan, Senin (23/3).

Dipertanyakan, apa dasar Sekwan membayar gaji hanya kepada orang-orang tertentu saja. Seharusnya semua yang aktif menjalankan tugasnya tetap memperoleh haknya menerima gaji, atau semua tidak ada memperoleh gaji secara bersama-sama.

“Kenapa mesti pilih-pilih begitu, Sekwan membuat SK diam-diam, cara seperti ini tidak boleh terjadi karena semua harus mengacu pada aturan hukum. Bukan seenaknya membuat SK tidak karuan, karena gaji ASN dan PHL menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan terbuka kepada rakyat dan juga kepada Tuhan di akhirat,” tegasnya.

Lanjut Rajudin, di sisa-sisa masa jabatan Abdul Aziz yang akan menjalani masa purna bakti (pensiun), seharusnya menunjukkan kinerja yang baik supaya dikenang kebaikannya, bukan keburukan. “Karena Sekwan sudah mempertontonkan kerja yang amburadul,” tuturnya.

Menurut kabar yang beredar di DPRD Medan, sejumlah PHL baru tersebut adalah jatah-jatah para pimpinan DPRD Medan. Tapi Rajudin Sagala yang juga termasuk salah satu pimpinan dewan mengatakan tidak mengetahui ada jatah PHL untuk pimpinan dewan.

SEKWAN MEMBANTAH
Sementara itu Sekwan Abdul Aziz membantah ada praktik suap dalam penerimaan pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan Seketariat DPRD Medan. Dia juga membantah ada titipan anggota dewan agar calonnya masuk jadi PHL. Tapi mantan Kadispora Medan ini mengatakan ada kebutuhan pimpinan dewan (Ketua DPRD dan Wakiol Ketua DPRD) untuk tenaga sopir dan Adc (ajudan).

Ia membenarkan seluruh PHL dirumahkan pada awal tahun 2020 dan pada awal Maret ada masuk penambahan PHL baru. Tapi Sekwan mengatakan tidak ada penambahan PHL. Jumlah mereka tetap, hanya saja yang selama ini dinilai malas bekerja tidak dipekerjakan lagi, kemudian digantikan dengan PHL baru.

Ketika ditanya kenapa penerimaan PHL tidak diumumkan agar diketahui masyarakat secara luas. Ia mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan karena perekrutan PHL bukan seperti penerimaan ASN. “Ini bukan penerimaan ASN, jadi gak perlu diumumkan,” kata Sekwan yang dihubungi wartawan, Selasa (24/3) lewat selulernya.

Terkait kebutuhan pimpinan untuk sopir dan Adc, Rajudin Sagala membantahnya. Karena tenaga sopir untuk 4 pimpinan dewan sudah ada, hanya saja gajinya yang dahulu lewat Pemko, mulai tahun 2020 dialihkan ke Sekretariat Dewan. “Itu bukan jatah pimpinan tapi sudah sesuai SOP,” kata Rajudin.

Sementara itu, pengamat anggaran Kota Medan Elvenda Ananda mengatakan, sebenarnya kalau penerimaan PHL menggunakan suap secara umum bukan hanya di DPRD Medan. Hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas mengalami hal yang sama. Karena situasi lapangan pekerjaan terbatas sementara jumlah yang membutuhkan pekerjaan jauh lebih besar sehingga PHL menerima saja perlakuan harus membayar untuk pekerjaan sebagai PHL.

Tapi dia heran kenapa menjadi pelayan masyarakat harus menyuap. Seharusnya, praktek suap diberantas oleh DPRD sebagai fungsi pengawasan. Bukan malah ambil bagian dalam praktik suap dalam penerimaan PHL. “ Bagaimana kita bisa berharap pelayanan publik yg maksimal kalau dasarnya saja mereka bekerja sudah membayar (suap),” ucapnya.

Diakui Elvenda, dalam praktiknya PHL ini sering jadi ujung tombak pelayanan. Mereka selalu ditempatkan pada bagian depan untuk memberikan pelayan baik administrasi maupun non administrasi. Seringkali pekerjaan yang lebih besar porsinya ada di PHL.
Sementara PNS lebih pada posisi dibelakang atau yang memerintahkan PHL. “PHL hanya bisa pasrah, kesepakatan kerja atau kontraknya juga pertahun. Jadi, kalau tahun depan mau ditukar ya bisa saja,” tuturnya. (M10/c)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments