Jumat, 15 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Waketum PAN Bara Hasibuan Lawan Ancaman People Power Ala Amien Rais

Waketum PAN Bara Hasibuan Lawan Ancaman People Power Ala Amien Rais

* MK: Contemp of Court
admin Selasa, 02 April 2019 09:40 WIB
Bara Hasibuan
Jakarta (SIB) -Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) andai ada kecurangan di Pemilu 2019. Waketum PAN Bara Hasibuan menentang rencana tersebut.

"PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab," kata Bara Hasibuan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/4).

Bara Hasibuan menegaskan masih percaya dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.

"Memang tentu ada kekurangan tapi kami lihat KPU cepat untuk memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah. Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK," sebut Bara.

Anggota DPR itu mengatakan kecurangan pemilu secara masif, terorganisir dan terstruktur sangat sulit dilakukan saat ini. Selain itu, dia mengatakan akan ada lembaga pemantau internasional yang memonitor pemilu.

"Apalagi nanti akan ada international observers yang melalukan monitoring. Ide people power dalam konteks sengketa pemilu juga sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK," ucap Bara.

"People power juga hanya relevan sebagai cara untuk melawan kekuasaan otoriter. Dalam sebuah demokrasi itu tidak relevan kecuali kalau kekuasaan demokratis itu melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip-prinsip demokrasi dan kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang," tegas Bara Hasibuan.

Sebelumnya, Amien mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan. Amien mengatakan akan menggerakkan masa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

"Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," jelasnya.

Contemp of Court!
Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono menyayangkan ancaman pengerahan massal itu diucapkan dari mulut Amien Rais yang notabenenya ikut membidani MK. Dia heran mengapa Amien Rais bertolak belakang ketika menjabat sebagai Ketua MPR dulu yang turut mengesahkan pembentukan MK.

"Publik semua tahu, Pak Amin Rais merupakan pelaku sejarah, bahkan memimpin MPR tatkala melakukan perubahan UUD 1945, termasuk turut menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya yang salah satunya kewenangan memutus sengketa hasil pemilu. Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut," ujarnya.

Dia juga menyesalkan ucapan Amien yang mengatakan tak ada gunanya membawa perkara kecurangan ke MK. Fajar menilai ucapan itu sama saja dengan penghinaan terhadap lembaga peradilan alias contemp of court.

"Akan tetapi, dengan mengatakan membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tak ada gunanya, ini yang patut disesalkan.Pernyataan itu, selain dapat dikategorikan sebagai contempt of court terhadap MK sebagai lembaga peradilan, juga telah menafikan kerja keras seluruh komponen MK selama ini untuk menguatkan public trust terhadap MK," paparnya.

Tak Bijak
Di tempat terpisah, Ketua MK, Hamdan Zoelva, menyebutkan pernyataan Amien Rais tersebut tidak dewasa dan tak sesuai amanat konstitusi.

"Saya kira konstitusi kita sudah jelaskan untuk pemilu dan pilpres nanti ada 2 jalannya. Yang pertama, terkait pelanggaran saat pemilu bisa diproses lewat Bawaslu lalu dibawa ke Polri, kejaksaan hingga ke pengadilan. Yang kedua, terkait perbedaan suara bisa disengketakan di MK, itu saja," ucap Hamdan.

Hamdan mengatakan Amien Rais selaku politikus senior seharusnya mengajarkan demokrasi yang baik dan benar kepada rakyatnya bukan menyerukan ancaman hingga perbuatan yang berlawanan dengan UUD 1945.

"Tidak bijak kalau seperti beliau (Amien Rais) untuk mengerahkan people power karena itu merugikan bangsa. Saya rasa bangsa kita ini harus sudah mulai dewasa dalam demokrasi," papar Hamdan.

Hamdan menambahkan, di Indonesia sudah ada landasan hukum. Dia meminta supaya para peserta pemilu untuk lebih mengedepankan jalur hukum ketimbang upaya mengerahkan massa. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments