Minggu, 09 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Upaya Pencegahan Praktik Korupsi dengan Membangun Komunikasi Kuat Setiap Lembaga Pemerintahan Disertai Pemberian Sanksi Tegas

Upaya Pencegahan Praktik Korupsi dengan Membangun Komunikasi Kuat Setiap Lembaga Pemerintahan Disertai Pemberian Sanksi Tegas

(Oleh Dr Maju Siregar, Auditor Ahli Madya Inspektorat Sumatera Utara)
redaksisib Sabtu, 20 Juni 2020 11:58 WIB

Dr Maju Siregar

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, 1. Kerugian keuangan negara, 2 Suap-menyuap, 3 Penggelapan dalam jabatan, 4 Pemerasan, 5 Perbuatan curang, 6 Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7 Gratifikasi.

Korupsi merupakan salah satu bentuk yang paling parah dan merusak perilaku tak bermoral dalam kehidupan publik dan pribadi, terutama ketika melibatkan orang, organisasi dan lembaga sosial yang besar. Di Indonesia korupsi bahkan bukan lagi menjadi kenyataan hidup, tetapi sudah menjadi jalan hidup, yakni koruptor telah melibatkan keluarga.

Dalam upaya pencegahan dan untuk meminimalisir praktik korupsi, perlu membangun komunikasi antara setiap lembaga pemerintahan. Komunikasi memiliki peranan penting dalam menghadapi praktik-praktik korupsi. Korupsi dapat ditekan seminimal mungkin jika keberadaan pemimpin di berbagai lembaga pemerintahan mampu mempengaruhi lingkungannya untuk mencapai tujuan lembaga. Dalam konteks ini pemimpin berperan sebagai contoh teladan bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat berhasil jika ada komunikasi dan kerjasama yang efektif antara masing-masing lembaga untuk membangun akuntabilitas horizontal. Program-program di setiap lembaga terintegrasi dan berjalan beriringan dengan pengawasan yang dilakukan. Setiap lembaga pemerintahan harus dapat menjaga keberadaan lingkungan yang kondusif, dengan upaya menciptakan kondisi yang menjunjung tinggi integritas, baik di level institusi maupun individu.

Setiap lembaga pemerintahan harus melakukan penanganan pencegahan korupsi selama masih adanya indikasi ke arah tersebut. Dalam hal ini setiap lembaga pemerintahan menjalin kerja sama dengan aparat pengawas intern pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan pembangunan. Pencegahan itu bisa dilakukan dengan membangun komunikasi dan sinergi antara instansi atau lembaga internal seperti Inspektorat, BPKP maupun lembaga lainnya dalam upaya mencegah tidak terjadi kerugian negara dalam menjalankan program kerja. Adanya kerja sama sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
A. Hambatan Struktural
Hambatan struktural adalah hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelompok yang termasuk dalam hambatan ini yaitu kelompok egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional, serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan. Belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif. Lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

B. Hambatan Kultural
Hambatan kultural adalah hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Kelompok yang masuk dalam hambatan ini yaitu kelompok yang masih toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

C. Hambatan Instrumental
Hambatan instrumental adalah hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

D. Hambatan Manajemen
Hambatan manajemen adalah hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kelompok dimaksud adalah pihak yang kurang komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Lemahnya koordinasi di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak independennya organisasi pengawasan. Kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan. Kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya gaji, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Upaya pencegahan korupsi yang belum efektif lebih dominan pada masalah implementasi, bukan pada programnya. Sebagai contoh, peran inspektorat di daerah yang belum bisa berperan optimal karena tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas yang lain. Ketika koordinasi masih menjadi permasalahan pokok, maka struktur kerja yang melibatkan lintas lembaga perlu diperhatikan.

Untuk meminimalisir praktik korupsi dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang berat. Seharusnya Indonesia dapat mencontoh negara lain yang telah berhasil menekan tindakan korupsi seperti Singapura, Malaysia dan China. Negara-negara tersebut secara tegas memberikan hukuman berat terhadap perlaku korupsi. Di Indonesia ancaman terhadap pelaku korupsi hanya menetapkan ancaman maksimum seumur hidup dan denda maksimum yang tergolong masih sangat rendah. Dengan hukuman seperti ini para koruptor di Indonesia tidak takut melakukan korupsi dan belum memberikan efek jera terhadap koruptor.

Untuk itu perlu dibangun komunikasi antara setiap lembaga pemerintahan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia. Selain itu perlu memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku korupsi yang berdampak memberikan efek jera kepada koruptor agar takut mengulanginya di kemudian hari. (f)
T#gs Auditor Ahli Madya Inspektorat Sumatera UtaraDr Maju SiregarPraktik Korupsi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments