Senin, 16 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • UAS Penuhi Panggilan MUI, Tegaskan Tak Perlu Minta Maaf

UAS Penuhi Panggilan MUI, Tegaskan Tak Perlu Minta Maaf

* Hendardi: Ceramah UAS Penuhi Delik Penistaan Agama
admin Kamis, 22 Agustus 2019 10:12 WIB
Jakarta (SIB) -Ustaz Abdul Somad (UAS) memenuhi panggilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengklarifikasi soal ceramahnya tentang salib yang viral belakangan ini.

UAS tiba di kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8) pukul 15.52 WIB.

Setiba di MUI, ia langsung naik ke lantai 4 untuk bertemu dengan pihak MUI.

Sebelumnya, MUI mengundang UAS untuk bertabayun mengenai ceramahnya tentang salib yang viral belakangan ini. MUI menegaskan pihaknya menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus UAS ini agar masalah tersebut cepat selesai.

"Untuk hal tersebut, MUI mengimbau kepada semua pihak untuk bersabar, tetap tenang, tidak terpancing dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menciptakan keresahan di masyarakat dengan cara mengadu domba antarumat beragama," lanjutnya.

TAK PERLU MINTA MAAF
Sementara itu, Ustaz Abdul Somad menegaskan dirinya tak perlu minta maaf atas kontroversi soal video salib yang beredar luas. Somad menegaskan yang dibicarakannya adalah soal akidah Islam, yang disampaikan di internal umat.

"Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung, apakah saya musti meminta maaf... Contoh, dalam Islam dikatakan: Sesungguhnya, maaf, sesungguhnya, maaf, memang bunyi ayatnya begitu, sesungguhnya kafir lah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung atau tidak, tersinggung, apakah perlu saya minta maaf. Udah terjawab. Karena ajaran saya," kata Somad dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

"Kalau saya perlu minta maaf berarti ayat itu perlu dibuang, nauzubillah," imbuhnya.

Ustaz kondang Abdul Somad menegaskan tak bisa mengatur perilaku jemaah pengajiannya, termasuk soal merekam dan menyebarkan materi pengajian, terkait dengan kontroversi video ceramah lamanya soal salib. Dia menegaskan tak mungkin membuat aturan kaku dalam sesi ceramahnya.

"Saya di mana-mana ceramah tak mungkin saya tanya orang satu per satu, matikan HP matikan. Saya di mana-mana ceramah, HP orang hidup, orang merekam, tak bisa saya larang itu karena dia mau mendapat pengajian," kata Somad.

Somad menegaskan tak bisa menghalangi jemaah yang ingin mendapat ilmu dengan hadir di pengajiannya. Dia tak bisa menghalangi perekaman ataupun membatasi penyebarannya.

"Tak mungkin pula saya buat perjanjian semua yang mau masuk ke sini meterai enam ribu, tak boleh disebarkan. Payah kalilah ceramah sekarang ini kalau begitu," ujarnya.

Soal ceramahnya yang jadi kontroversi, Somad memberi klarifikasi dalam 5 poin. Berikut ini poin-poin klarifikasinya:

Yang pertama, saya sebagai anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau datang bersilaturahim ke Majelis Ulama Indonesia pusat. Jadi kehadiran saya tidaklah dapat disebut bawahan ke atasan karena kami bukan karyawan perusahaan tapi silaturahim antara ustaz-ustaz di daerah dengan alim ulama di pusat, alhamdulillah silaturahim kami ini berjalan baik.

Yang kedua, saya sebagai warga negara yang baik, ingin menjelaskan jangan sampai masyarakat menjadi hiruk pikuk disebabkan oleh isu media sosial bahwa ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan bukan tema kajian. Bukan inti permasalahan karena saya punya kajian di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau setiap subuh Sabtu, satu jam materi setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya lalu saya menjawab maka video itu menjawab pertanyaan.

Ketiga, bahwa itu disampaikan di tengah komunitas masyarakat muslim di dalam masjid di tempat tertutup di tengah umat Islam dalam kajian khusus Sabtu subuh, bukan di Damai Indonesiaku TV One, bukan tablig akbar di tanah lapang stadion sepakbola, bukan di waktu ramai sampai 100 ribu orang tapi pengajian.

Poin yang keempat bahwa saya sedang menjelaskan akidah, keyakinan seorang muslim. Bagaimana dalam Islam diajarkan Innal malaikata, sesungguhnya malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil. Kalau di dalam rumah itu ada patung, mengapa malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada patung, karena di antara tempat-tempat tinggal jin adalah patung. Oleh sebab itu penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam, saya tidak sedang dalam kapasitas perbandingan agama, atau berdebat atau berdialog tapi menjelaskan akidah umat Islam.

Kelima, bahwa itu sudah berlangsung, saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tablig akbar, tapi itu lebih kurang tiga tahun yang lalu. Itulah yang dapat saya sampaikan.

HARAPAN MUI
Sementara itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Masduki Baidlowi, dalam jumpa pers menyampaikan bahwa MUI ingin agar persatuan dan persaudaraan sesama muslim tetap terjaga. Maka untuk mengklarifikasi isu yang berasal dari rekaman video ceramah UAS itu, MUI mengklarifikasinya ke UAS secara langsung.

Persoalan ini diharapkan MUI tak masuk ke ranah hukum. Soalnya bila masuk ke ranah hukum, maka persoalan-persoalan serupa juga bakal dilaporkan ke ranah hukum. Penyelesaian konflik secara kultural lebih baik ketimbang secara hukum.

"Misal dikatakan air zam-zam itu adalah PDAM-nya Arab Saudi. Misalnya seperti itu. Jadi ini tidak akan selesai. Maka kami memanggil ke sini supaya ini reda dan jangan masuk ke wilayah hukum, tapi masuk ke wilayah yang sifatnya kultural, kita selesaikan persoalan ini antarsesama tokoh agama," kata Masduki.

Persatuan dan kesatuan perlu dijaga, terlebih pada masa sekarang ini yakni masa usai Pilpres 2019. Situasi sudah berkembang ke arah baik dan diharapkan tak ada lagi peristiwa yang bisa memperburuk keadaan.

"Karena kita ini baru selesai Pilpres, kita sedang ingin menjahit dan mendinginkan suasana. Kalau sudah begini, bagus sudah. Jangan kemudian melebar lagi," kata dia.

PENUHI DELIK PENISTAAN AGAMA
Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi menilai, ceramah Abdul Somad yang menghina salib dan Yesus yang disalib memenuhi delik penodaan atau penistaan agama. Alasannya, pernyataan itu disampaikan dalam kondisi orang memungkinkan mendengarkan apa yang disampaikan.

"Alasan dakwah internal tidak bisa dibenarkan. Karena makna "menyampaikan di muka umum" sebagai batasan larangan menghina dan merendahkan adalah kondisi di mana pernyataan itu disampaikan pada situasi yang memungkinkan orang lain dapat mendengar. Jadi jelas apa yang disampaikan UAS memenuhi unsur di muka umum," kata Hendardi di Jakarta, Rabu (21/8).

Namun, Hendardi menentang penggunaan delik penodaan agama untuk menghakimi tindakan Abdul Somad. Jika Somad dilaporkan dengan delik penodaan agama, dia mendorong agar proses teguran dan tuntuan minta maaf serta janji tidak mengulangi didahulukan untuk ditempuh.

"Itu sebagaimana yang diatur dalam UU 1 Tahun 1966 tentang PNPS. Sehingga, jika itu dipenuhi, maka tidak perlu diproses secara hukum," katanya.

Menurut Hendardi, peristiwa yang menimpa Abdul Somad menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menikmati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berbicara secara bertanggung jawab. Setiap orang, apalagi tokoh seperti Abdul Somad, tidak bisa seenaknya berbicara menghina dan menjelek-jelekan yang lain.

DIPOLISIKAN LIMA KALI
Sebagaimana diketahui, Ustaz Abdul Somad (UAS) telah dilaporkan sedikitnya lima kali, tiga di Jakarta, satu di Kupang, NTT dan satu laporan di Surabaya terkait ucapannya soal salib yang kemudian viral di media sosial.

Di Jakarta, UAS dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perkumpulan masyarakat Batak, Horas Bangso Batak (HBB). Pelapornya bernama Netty Farida Silalahi.

Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian.

Kuasa Hukum HBB, Erwin Situmorang menyebut laporan ini dibuat agar tak ada ulama maupun pendeta yang menista agama.

UAS juga dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan serta ormas di Kota Kupang yang menamakan diri Brigade Meo kepada Polda NTT, Senin (19/8).

Kemudian UAS dilaporkan Presidium Rakyat Menggugat (PRM). Ceramah UAS terkait salib dianggap tak menghargai umat agama lain.

Terakhir, DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Jawa Timur resmi melaporkan UAS ke Polda Jatim, Selasa (20/8). (SP/Detikcom/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments