Sabtu, 25 Mei 2019

Tuduhan Makar, Kivlan dan Eggi Diperiksa Polisi

* Eggi Diperiksa Sebagai Tersangka
admin Selasa, 14 Mei 2019 08:38 WIB
Ant/Akbar Nugroho Gumay
PEMERIKSAAN KIVLAN ZEN: Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) berjalan meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (13/5). Kivlan diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan melakukan makar.
Jakarta (SIB) -Kivlan Zen telah selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Diperiksa sekitar 5 jam, Kivlan dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik.

Kivlan keluar dari ruang Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim sekitar pukul 15.15 WIB. Kivlan melalui pengacaranya mengatakan telah mengklarifikasi tuduhan makar yang dilaporkan Jalaludin.

"Sekitar 26 pertanyaan, saya kira penyidik baik ya memperlakukan klien kami selaku saksi. Dan kami sudah diklarifikasi mengenai tuduhan-tuduhan mengenai makar dan penyebaran berita bohong," kata pengacara Kivlan, Pitra Romadoni, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (13/5).

Pitra mengatakan pada pemeriksaan tersebut, pihaknya juga sempat menunjukkan bukti laporan balik terhadap Jalaludin. Dia mengatakan Kivlan hanya protes terkait dugaan kecurangan pemilu tanpa ada maksud makar.

"Dan telah kita klarifikasi poin-poin pentingnya antara lain, pertama, kita tidak ada upaya untuk menggulingkan pemerintah seperti dalam pasal makar tersebut. Kita hanya protes, unjuk rasa kecurangan-kecurangan di Bawaslu dan KPU," tuturnya.

Sementara itu, Kivlan menganggap masalah tuduhan makar ini sudah selesai. Dia menyatakan percaya kepada Polri.

"Saya anggap ini sudah selesai, insyaallah ini baik-baik saja. Saya percaya kepada Polri sebagai profesional dan sama teman perjuangan saya dalam untuk melindungi bangsa Polri dan TNI adalah kawan saya," tutur Kivlan.

Sebelumnya, Kivlan dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran hoax dan dugaan makar oleh Jalaludin. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim.

Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) serta UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

Tidak Berniat Kabur
Sebelumnya, Mayjen (Purn) Kivlan Zen sempat dicekal polisi terkait kasus dugaan makar. Kivlan mengatakan saat itu dia hendak ke Batam dan tidak ada niatan kabur.

"Saya ke Batam mau ketemu anak istri saya. Kemudian datang Lettu Azis dari Bareskrim menyerahkan surat panggilan. Oke saya datang tanggal 13 (Mei)," kata Kivlan saat memenuhi panggilan di Bareskrim Polri.

Kivlan Zen sempat dicekal pada Jumat (10/5) lalu. Pencekalan itu kemudian dicabut.

Usai menemui keluarganya di Batam, Kivlan lalu kembali ke Jakarta untuk memenuhi panggilan polisi. Dia menegaskan tidak kabur.
"Jadi jelas kok bahwa waktu itu saya kooperatif, nggak mau lari. Bagaimana saya mau lari? Saya ini perwira, jenderal. Masa kabur dari tanggung jawab?" ucapnya.

"Saya sudah berbuat untuk republik ini, untuk bangsa Indonesia. Untuk menegakkan kedaulatan demokratik, untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sumpah prajurit saya membela kejujuran," sambung Kivlan.

Kivlan juga menepis pernyataan polisi yang menyebutnya hendak ke Brunei. "Nggak benar. (Saya) mau ketemu anak saya," jawabnya.

Pengacara Kivlan Zen, Pitra Romadoni Nasution, juga membantah Kivlan hendak pergi ke luar negeri. Ketika ditemui polisi di bandara, Kivlan disebut tidak membawa paspor.

"Yang memesan tiket Pak Kivlan Zen adalah anaknya, langsung ke Batam. Tadi saya sudah koordinasi dengan anaknya bahwa beliau hanya ingin ke Batam dan beliau tak bawa paspor," kata Pitra.

Pitra lalu mendesak polisi meminta maaf karena menyebut Kivlan akan ke luar negeri. Dia juga mengancam mengambil langkah hukum.

"Maka atas pernyataan polisi tadi, saya minta Polri minta maaf lah. Kalau tidak minta maaf, terpaksa saya akan menempuh langkah hukum melaporkan mereka ke Propam bahwa menyatakan pak Kivlan Zen akan ke luar negeri," pungkasnya.

Persoalkan Calon Presiden
Sementara itu, ucapan 'people power' membawa Eggi Sudjana menjadi tersangka dalam kasus dugaan makar. Namun Eggi menegaskan people power yang dia maksud bukanlah sebuah perbuatan makar.

"Cuma, yang perlu diingatkan bahwa situasi ini jangan dipelintir. Saya sudah buktikan people power yang dimaksud dua hari tanggal 9-10 (Mei) kemarin di Bawaslu, dari Lapangan Banteng juga itu dengan Pak Kivlan, saya, itulah people power-nya walaupun nggak banyak. Artinya, unjuk rasa saja. Kan sah itu," kata Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (13/5).

Eggi juga mempersoalkan pasal yang diterapkan kepadanya. Salah satunya adalah Pasal 107 KUHP tentang perbuatan menggulingkan pemerintahan yang sah. Dia berdalih yang dipersoalkan bukan Presiden Joko Widodo, melainkan calon presiden.

"Sedangkan saya tuduhannya Pasal 107 KUHP itu kaitannya dengan presiden. Kan keliru itu, salah konstruksi hukumnya, amat sangat salah," katanya.

"Capres itu tidak ada sanksi untuk dihukum karena belum ada pemerintahannya. Kan capres belum ada pemerintahan," sambungnya.

Eggi hadir ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ini adalah pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka.

Eggi didampingi oleh 10 orang kuasa hukum. Salah satu pengacaranya, Pitra Romadoni, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya adalah sebuah kriminalisasi terhadap profesi advokat.

"Karena ini penetapan tersangka, saya menduga ini kriminalisasi terhadap advokat, nggak boleh advokat ditersangkain," kata Pitra.
Pitra kemudian merujuk pada Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

"'Kan sudah jelas Pasal 14 UU No 18 Tahun 2003 menyatakan advokat nggak boleh dituntut, baik secara perdata maupun pidana. Kenapa beliau ditersangkakan?" tegas Pitra.

Polisi telah menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka dengan Pasal 107 KUHP dan/atau Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Sebelumnya, Eggi Sudjana dilaporkan oleh sejumlah orang atas tuduhan makar ke polisi. Eggi dilaporkan setelah dalam sebuah pidato menyerukan people power di depan Rumah Kertanegara, menyusul adanya hasil suara Pilpres 2019 versi quick count yang memenangkan paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments