Minggu, 09 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Trawl Kembali Beroperasi, Ribuan Nelayan di Tanjungbalai Unjuk Rasa

Trawl Kembali Beroperasi, Ribuan Nelayan di Tanjungbalai Unjuk Rasa

admin Kamis, 19 September 2019 10:04 WIB
SIB/Regen Silaban
UNJUK RASA: Ribuan nelayan tradisional dari Tanjungbalai dan Asahan, berunjukrasa di Balai Kota Tanjungbalai dan Gedung DPRD Asahan, Rabu (18/9), menuntut pukat trawl yang beroperasi kembali di zona nelayan tradisionil perairan Selat Malaka ditertibkan.
Tanjungbalai (SIB) -Ribuan nelayan tradisional dari berbagai jenis alat tangkap di Tanjungbalai dan Asahan, berunjuk rasa di pelataran Balai Kota Tanjungbalai, Rabu (18/9). Mereka menuntut kapal pukat trawl yang beroperasi kembali di zona tangkap nelayan tradisional ditertibkan.

Pantauan di lapangan, ribuan nelayan tradisional terdiri dari pemancing cumi-cumi, jaring puput, dompeng, pukat langgar, cirok, bubu dan jaring pari itu, mendatangi Balai Kota Tanjungbalai dengan menumpang puluhan truk terbuka. Pengunjuk rasa langsung diterima Wali Kota HM Syahrial dan jajarannya serta Kepolisian Polres Tanjungbalai.

Koordinator aksi yang mewakili nelayan, Mustaqim Marpaung menyampaikan keluhan atas keberadaan pukat trawl atau pukat tarik yang beroperasi di zona nelayan tradisional di perairan Selat Malaka. Mereka mendesak pemerintah dan Forkopimda untuk segera menertibkannya.

"Kami mendesak agar pukat trawl yang kembali beraksi di perairan Tanjungbalai Asahan segera ditertibkan. Karena peraturan Kementerian Kelautan telah melarang alat tangkap jenis trawl untuk beroperasi. Namun beberapa bulan ini mereka kembali beroperasi. Sehingga kami menilai kurangnya komitmen pemerintah dan menimbulkan imej sudah ada transaksi antara pemerintah dan pemilik pukat trawl. Beroperasinya pukat tarik kami duga karena pengusahanya "main mata" dengan aparat terkait," ucap Mustaqim di hadapan Wali Kota.

Mustaqim juga mendesak agar aspirasi nelayan segera ditanggapi. Karena jika tidak maka nelayan akan memberlakukan hukum rimba, membakar kapal trawl yang beroperasi di perairan selat Malaka.

"Untuk itu kami mohon agar ini aksi terakhir nelayan tradisional meminta seluruh pihak yang terkait untuk menertibkan kapal pukat trawl," kata Mustaqim.

Orator nelayan lainnya mengatakan, pukat tarik sangat mengancam kelangsungan hidup nelayan tradisional dan merusak terumbu karang yang berpotensi merusak ekosistem dan biota laut. Akibatnya, saat ini ekonomi nelayan melemah karena sudah 2 bulan trawl beroperasi.

Untuk itu, pemerintah diminta mendukung nelayan tradisional, terlebih untuk penegakan Undang-Undang dan Permen Kelautan dan Perikanan terkait penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan.

"Pukat trawl itu merusak lingkungan dan menggerus tangkapan nelayan tradisional. Kapal-kapal pukat trawl membuat kami nelayan kecil terancam kelaparan," kata Muslim Panjaitan, Ketua DPD KNTI Kota Tanjungbalai.

Wali Kota HM Syahrial yang menerima pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti keluhan nelayan tradisional tersebut dengan melakukan rapat koordinasi dengan unsur Forkopimda setempat.

"Pemkot Tanjungbalai akan segera melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda. Hasil rapat itu nanti akan mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, yakni Menteri Kelautan. Aspirasi bapak-bapak nelayan ini kami tampung untuk disampaikan kepada Menteri Kelautan, mohon bersabar dan beri kami waktu," ujar Syarial, didampingi Sekdakot Tanjungbalai Yusmada dan Wakapolres Kompol Edi Bona Sinaga.

Usai menyampaikan aspirasinya, ribuan nelayan melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Asahan. Para pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Asahan dari Fraksi Demokrat Irwansyah Siagian, bersama 3 anggota dewan lainnya. Di hadapan anggota dewan, pengunjuk rasa meminta anggota DPRD Asahan agar membantu permasalahan mereka. Karena selain melanggar aturan pemerintah Indonesia, dengan kembalinya pukat trawl beroperasi sangat mengurangi hasil tangkapan mereka.

Menanggapi aspirasi nelayan, Ketua DPRD Asahan berjanji memperjuangkan aspirasi nelayan tradisional tersebut. "Dalam waktu dekat, akan kita undang Kepolisian, Lanal dan pihak terkait lainnya untuk rapat dengar pendapat. Saat ini tugas dan kewenangan ketua sementara juga masih terbatas," kata Ketua DPRD Asahan sementara H Baharudin Harahap di hadapan massa.

Pantauan SIB, usai mendengarkan penjelasan, ribuan nelayan meninggalkan lokasi dengan tertib menggunakan puluhan truk. Terlihat juga sejumlah personel Polres Asahan dipimpin Wakapolres Kompol Taufik dan Satpol PP Asahan mengawal jalannya aksi. (A09/A06/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments