Senin, 21 Okt 2019
  • Home
  • Headlines
  • Trauma Dikriminalisasi, Anggota KPPS di Nisel Ramai-ramai Mengundurkan Diri

Trauma Dikriminalisasi, Anggota KPPS di Nisel Ramai-ramai Mengundurkan Diri

* Ketua KPU Nisel: Nanti Kita Pelajari Penyebabnya
Minggu, 25 Mei 2014 19:58 WIB
Medan (SIB)- Ketua dan anggota  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  di Kabupaten  Nias Selatan (Nisel) ramai-ramai mengundurkan diri dari petugas penyelenggara Pemilu di tingkat desa, karena  trauma dikriminalisasi akibat pengaduan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)  serta adanya putusan  Pengadilan Negeri (PN) Gunung Sitoli yang memvonis 6 bulan kurungan dan denda Rp6 juta terhadap 11 ketua dan anggota KPPS di sejumlah desa di Kecamatan Onolalu Nisel.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nisel Nestafa Bago SPd dan Korwil I GMKI Sumut – Aceh Supriadi Purba SS kepada wartawan, Kamis (22/5) di Medan, menanggapi ramainya para ketua dan anggota KPPS mengundurkan diri, karena trauma atas putusan PN.
“Para ketua dan anggota KPPS di sejumlah Desa di Kabupaten Nisel sangat trauma atas putusan PN Gunung Sitoli  Reg No3/Pid.S/2014/PN tertanggal 12 Mei 2014 yang menjatuhkan pidana kepada 11 Ketua dan anggota KPPS dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan denda Rp6 juta, dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 bulan penjara,” ujar Nestafa.

Ke -11 ketua dan anggota KPPS tersebut dinyatakan majelis hakim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPS/PPLN) dan PPK melalui PPS pada hari yang sama.

“Padahal pada saat setelah selesainya penghitungan suara, para petugas KPPS tidak berada di TPS-III Hilinamozaua untuk dimintai formulir model C-1. Jadi bagaimana mungkin PPL menyatakan para petugas KPPS tidak memberikan formulir model C-1. Tuduhan tersebut jelas mengada-ada dan kental nuansa politis, sehingga para ketua dan anggota KPPS merasa teraniaya dan trauma dan ramai-ramai mengundurkan diri,” ujar Nesfata.

Surat pengunduran diri petugas KPPS tersebut, tegas Nestafa, sudah diserahkan kepada KPU Nisel dengan alasan ketakutan dan trauma dikriminalisasi hanya gara-gara terlambat memberikan sertifikat penghitungan suara (Formulir Model C-1) kepada saksi Parpol. Bahkan mereka tidak bersedia lagi menjadi petugas penyelenggara pada  Pemilihan Presiden (Pilpres) mendatang.

Berkaitan dengan itu, Supriadi Purba minta kepada Ketua  Pengadilan Tinggi (PT) Sumut untuk membatalkan putusan PN Gunung Sitoli dan menyatakan terdakwa/pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum sebagaimana didakwa dan dituntut dalam perkara itu serta melepaskan terdakwa/pembanding dari segala dakwaan maupun tuntutan hukum serta memulihkan harkat dan martabatnya, agar tidak menjadi trauma bagi para petugas KPPS lainnya.

“Kita memang melihat putusan majelis hakim tersebut terkesan dipaksakan dan kental nuansa politis. Jaksa menuntut 2 bulan kurungan, tapi majelis hakim memvonis 6 bulan kurungan ditambah denda. Ini mengindikasikan ranah hukum dicampur dengan politik,” tegas Supriadi sembari meminta Ketua dan Majelis Hakim PT Sumut agar arif dan bijaksana memutus  kasus 11 ketua dan anggota KPPS yang saat ini sudah melakukan banding. Hal ini sangat penting, agar tidak menimbulkan trauma bagi petugas KPPS lainnya.

Sementara itu, Ketua KPU Nisel Fansoli Darma Dachi mengaku sudah mendengar adanya sejumlah Ketua dan anggota KPPS di sejumlah desa di Nisel  mengundurkan diri dari tugasnya selaku penyelenggara Pemilu. Tapi dirinya belum dapat menjelaskan apa alasan mereka mundur, sebab pihaknya masih di lapangan dan belum membaca surat pengunduran diri petugas KPPS tersebut.

“Saya masih di lapangan, belum baca surat pengunduran diri mereka (petugas KPPS), sehingga belum jelas apa alasan mereka mengundurkan diri, apakah trauma atas putusan Majelis Hakim PN Gunung Sitoli terhadap rekan-rekan mereka yang mereka anggap sangat memberatkan, kita belum tahu,” tegas Dachi sembari menambahkan, jikapun mereka mengundurkan diri merupakan haknya.

Namun demikian, tambahnya, pihaknya segera membahas dan mempelajari apa penyebab  para petugas KPPS tersebut mengundurkan diri. “Ya memang saya dengar sudah ada membuat surat pengunduran diri, tapi saya belum terima secara resmi, karena saya sedang di lapangan. Nanti kita pelajari, apa penyebabnya,” ujar Dachi ketika dihubungi melalui telepon selulernya.

Sedangkan,Divisi Penyelenggara KPU Nisel, Deskarnial Zagoto mengatakan tidak benar jika jajaranya di tingkatan PPK dan PPS ada yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. “ Itu tidak benar, jikalau ada pengunduran diri kami pasti menerima permohonan tertulis, hingga sat ini tidak ada (pengunduran),” terangnya seraya mengatakan dirinya berserta komisioner lain sedang di Jakarta.

Ia mengatakan tahapan Pemilu legislatif telah dilaksanakan dengan maksimal, untuk gugatan pihak-pihak yang tidak puas mereka memberi jawaban pada pengajuan keberatan di instansi terkait. (A4/A36/ r)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments