Rabu, 20 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Tokoh Lintas Agama-Budayawan Minta Pemerintah Revisi UU Penodaan Agama

Tokoh Lintas Agama-Budayawan Minta Pemerintah Revisi UU Penodaan Agama

* Cegah Ujaran Kebencian, Mahfud: Tegakkan UU ITE Tanpa Pandang Bulu
Admin Minggu, 30 Desember 2018 11:36 WIB
SIB/Detikcom
Jakarta (SIB) -Tokoh agama dan lintas budaya menyoroti fenomena ekstremisme beragama di masyarakat Indonesia. Para tokoh agama dan budayawan itu menghasilkan 'Risalah Jakarta' yang salah satunya meminta pemerintah merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 mengenai pemberlakuan UU PNPS No 1 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

"Strategi pertama pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memimpin gerakan penguatan keberagaman yang moderat sebagai arus utama. Kedua, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk menghapus atau membatasi regulasi dan kebijakan yang menyuburkan ekslusivisme dengan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pemberlakuan PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama sesuai putusan MK," ujar Anggota Tim Perumus, Mahfud MD saat konferensi pers hasil dialog, di Hotel Discovery, Jakarta Utara, Sabtu (29/12).

Dalam acara ini, tokoh agama, lintas budaya, hingga akademisi yang hadir salah satunya adalah Mahfud MD, cendikiawan Islam Komarudin Hidayat, Putri bungsu Gus Dur Isnaya Nur Wahid, Budayawan Sujiwo Tedjo, Romo Benny, Arie Kriting. Diskusi mengenai isu terkini tentang beragama ini berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (28/12) hingga Sabtu (29/12) di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara.

Saran berikutnya, para tokoh dan akademisi itu menyebut perlu adanya langkah-langkah dari pemerintah untuk memberikan pemahaman agama kepada generasi muda. Hal ini diperlukan agar generasi muda memahami ajaran agama tanpa kehilangan makna.

"Tokoh-tokoh agama agar lebih aktif dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinan yang terbuka, berlandaskan nilai-nilai hakiki agama sebagai panduan spiritual dan moral, bahkan sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan," ucap Mahfud membacakan Risalah Jakarta.

Mendengar risalah tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) yang diwakili Sekjen Kemenag, Mohamad Nur Kholis Setiawan mengatakan pihaknya akan serius menjalankan saran di atas demi menata kehidupan dan kerukunan.

"Kementerian Agama akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan pendidikan moderasi beragama, serta jaminan dan perlindungan kehidupan umat beragama, sesuai regulasi yang ada," ucap Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diwakili  Sekjen Kemenag, Nur Kholis.

Pihak Kemenag juga berjanji akan menyediakan fasilitas dan akses program untuk para tokoh agama dan akademisi yang memiliki keluasan. Progam ini bertujuan memberikan pencerahan nilai moral dan spritual agama melalui jalur kebudayaan.

"Menyediakan fasilitas dan akses program agar mereka yang dianggap memiliki keluasaan pengetahuan dan otoritas keagamaan dapat terus hadir di ruang-ruang publik dan di dunia digital, untuk memberikan pencerahan nilai-nilai moral dan spiritual agama melalui jalur-jalur kebudayaan,"ujarnya.

Terakhir, Lukman meminta kepada semua pihak untuk menghindari perilaku ekstrim dan ekslusif dalam beragama. Dia meminta agar semua pihak saling santun, mengayomi, dan adil.

"Kepada semua pihak untuk senantiasa menghindari perilaku ekstrem dan eksklusif dalam beragama, serta mengedepankan keteladanan moderasi beragama yang mengayomi, santun, adil, berimbang, serta saling menghargai satu pandangan dengan pandangan lain," pungkasnya.

Tegakkan UU ITE
Sementara itu Mahfud Md yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menilai penyebaran ujaran kebencian dan hoax makin marak di Tanah Air. Menurutnya untuk mencegahnya, UU ITE harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

"Payungnya, kita harus menyadari bangsa ini tidak boleh rusak hanya karena perbedaan, kebebasan, negara harus hadir. Misalnya menegakkan sungguh-sungguh UU ITE itu tanpa pandang bulu," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan negara tidak boleh pandang bulu dalam menuntaskan kasus ujaran kebencian. Sebab, jika dilakukan tidak adil, hal itu akan berdampak buruk pada masa mendatang.

"Negara tidak boleh begitu, kalau negara begitu, tidak akan selesai. Untuk jangka panjang buruk," tuturnya.

Dia mengatakan ujaran kebencian itu sebagai salah satu bentuk konservatisme atau paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial. Hal ini yang menimbulkan banyaknya masyarakat melakukan ujaran kebencian.

"Ujaran kebencian itu lebih banyak bersumber dari persoalan konservatisme. Konservatisme agama itu menimbulkan ujaran kebencian berdasarkan agama," katanya.

"Kalau kita mengatakan sesuatu, lalu dituding kafir, macam-macamlah gitu. Lalu difitnah macam-macam," sambungnya. (detikcom/c)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments