Jumat, 19 Apr 2019
  • Home
  • Headlines
  • Tiket Pesawat dan Bagasi Naik, DPRDSU Panggil Otoritas Bandara dan Maskapai

Tiket Pesawat dan Bagasi Naik, DPRDSU Panggil Otoritas Bandara dan Maskapai

* Tetap Minta Kenaikan Tarif Ditinjau Ulang
admin Selasa, 12 Februari 2019 09:17 WIB
SIB/Firdaus Peranginangin
BAHAS: Komisi D DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat dengan PT AP II, Otoritas Bandara Wilayah I dan sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air dan Sriwijaya Air membahas kenaikan tarif tiket pesawat dan bagasi berbayar yang dinilai memberatkan masyarakat, Senin (11/2) di DPRDSU.
Medan (SIB) -Komisi D DPRD Sumut "memanggil" PT AP (Angkasa Pura) II, Otoritas Bandara Wilayah I dan sejumlah pihak maskapai penerbangan guna membahas kenaikan tiket pesawat dan bagasi berbayar yang sangat memberatkan masyarakat, sehingga lembaga legislatif dalam pertemuan itu tetap meminta pihak maskapai penerbangan mengkaji ulang kenaikan tarif tersebut
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan PT AP II, Otoritas Bandara Wilayah I dan sejumlah perwakilan maskapai penerbangan seperti Garuda, Citylink, Lion dan Sriwijaya yang dipimpin Ketua Komisi D Sutrisno Pangaribuan dihadiri anggota Komisi D Jafaruddin Harahap dan Darwin Lubis, Senin (11/2) di DPRD Sumut.

Bahkan Jafaruddin dan Darwin dalam pertemuan itu tetap meminta agar kenaikan tarif tersebut, baik harga tiket maupun bagasi berbayar segera ditinjau ulang, karena sangat memberatkan masyarakat.

"Kita sangat menyayangkan kenaikan tarif penerbangan, baik harga tiket maupun kargo dan bagasi berbayar, apalagi ini terjadi disaat tahun politik. "Kami minta kenaikan tarif ini ditinjau ulang, karena memberatkan penumpang," ujarnya.

Sutrisno Pangaribuan minta pihak maskapai agar menjelaskan masalah penyesuaian tarif tersebut kepada masyarakat dan berharap pelayanan penerbangan semakin baik dan mengutamakan keamanan.

"Kalau penyesuaian tarif ini membuat penumpang semakin yakin aman berarti pertumbuhan ekonominya yang harus kita upayakan semakin baik. Mudah-mudahan pelayanannya semakin prima," katanya.

Sementara itu, Eksekutif General Manager Bandara Kualanamu Bayuh Iswantoro mengakui, kenaikan tarif penerbangan dan diberlakukannya bagasi berbayar membuat pertumbuhan penerbangan per Januari 2019 minus 23,6 persen. Pertumbuhan penumpang juga minus 19,9 persen. Penurunan ini juga mempengaruhi profit Bandara KNIA.

Bayuh menyebutkan, pada Januari 2018 jumlah penerbangan di Bandara Kualanamu sebanyak 7.336 namun pada Januari 2019 hanya 5.602 atau berkurang 1.734 penerbangan. Pertumbuhan penumpang juga mengalami minus hingga 19,9 persen.

Pada Januari 2018, jumlah penumpang mencapai 953.656, namun pada Januari 2019 hanya 763.894 atau berkurang 189.762 penumpang. Untuk kargo juga terjadi penurunan hingga minus 7,9 dari 5.108.038 pada Januari 2018, menjadi 4.708.961 pada Januari 2019.

"Kenaikan tarif maskapai menyebabkan penurunan jumlah pesawat dan penumpang, hal ini membuat penurunan profit Bandara Kualanamu signifikan. Kita akan mencoba, bekerjasama dengan pihak maskapai dan otoritas bandara untuk memaksimalkan penataan slot yang ada di bandara, sebagai solusinya,"ujarnya.

Diakuinya juga pembatalan penerbangan juga terjadi cukup besar pada Januari 2019, total penerbangan yang dibatalkan mencapai 1.904 penerbangan sedangkan pada Januari 2018 total pembatalan penerbangan hanya 314.

"Kondisi ini harus ada recovery, skema pemberian tarif memang ada di kantor pusat namun kita melihat daya beli masyarakat saat ini fluktuatif. Angkasa Pura terdampak kendala ini, jika sampai di kuartal 2 tidak bertumbuh, bisa minus miliaran," tambahnya.

Kepala Otoritas Bandara Wilayah I Bintang mengatakan, naiknya tarif maskapai belum melanggar aturan. Ada lima komponen dalam mekanisme penetapan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 14/2016 yaitu jarak, pajak, iuran wajib pesawat udara, biaya tuslah dan PSC. Mengenai bagasi berbayar, beberapa ketentuan dalam standar pelayanan, maskapai berbiaya murah (low cost carier) boleh menerapkan bagasi berbayar.

Sementara perwakilan Garuda Indonesia Rio menyebutkan pihaknya tidak mengenakan tarif di luar batas atas dan mematuhi peraturan pemerintah terkait tarif tersebut.

Hal senada juga diungkapkan perwakilan Citilink, Ari, bahwa pihaknya mengikuti koridor dari pemerintah mengenai batas atas dan bawah tarif maskapai. "Terkait bagasi berbayar, rencananya kami juga akan memberlakukan, tapi setelah koordinasi dengan pusat dan pemerintah akhirnya diputuskan ditunda sampai keputusan lebih lanjut," jelasnya.

Ela Noviana Manalu dari Lion Group menyebutkan, kenaikan tarif dan bagasi berbayar dilakukan dalam pengawasan regulator baik pusat maupun daerah, karena biaya operasional yang semakin kompetitif. "Sudah tidak ada lagi bagasi gratis, kecuali Batik Air karena Batik masuk penerbangan premium," ujarnya. (A03/l)
T#gs Bandara DPRDSU SumutPesawat
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments