Sabtu, 07 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Tiga Pemasang Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5-6 Bulan

Tiga Pemasang Bendera Merah Putih Terbalik Divonis 5-6 Bulan

admin Senin, 31 Desember 2018 09:34 WIB
Indramayu (SIB)- Majelis hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis 5-6 bulan penjara kepada tiga petani yang melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Indramayu, terkait dakwaan merendahkan kehormatan bendera negara di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis (27/12).

Ketua Majelis Hakim, Unggul Tri Esthi Muljono menyatakan ketiga terdakwa, masing-masing, Nanto (40), Sawin (50), dan Sukma (34) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemasangan bendera merah putih secara terbalik di Desa Mekarsari, Blok Kuntul, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu pada Kamis, 14 Desember 2017 lalu.

"Menjatuhkan vonis bagi terdakwa satu, Nanto pidana selama enam bulan dikurangi masa tahanan. Terdakwa dua, Sawin dan terdakwa tiga, Nanto dipidana masing-masing selama lima bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Unggul dalam persidangan yang dihadiri puluhan warga Mekarsari.

Unggul serta dua hakim anggota Adil Hakim dan Andri Purwanto menilai ketiga terdakwa secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera Negara sebagaimana diatur pasal 66 juncto pasal 24 huruf a Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Hukuman Nanto lebih berat karena hakim berpendapat terdakwa ini sudah pernah dihukum dalam kasus penadahan barang hasil kejahatan.

Ketiga terdakwa merupakan anggota Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (Jatayu) yang menyatakan penolakannya terkait rencana pembangunan PLTU II Indramayu yang lokasinya berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol. Dalam persidangan, ketiganya menyatakan pembangunan itu bakal berdampak pada mata pencaharian mereka sebagai petani penggarap.

Selain itu, mereka mengkhawatirkan adanya kerusakan lingkungan terkait pengoperasian PLTU II Indramayu berkaca dari pengalaman PLTU I Indramayu yang lokasinya di Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Indramayu.

Ketiganya mengaku memasang spanduk bertuliskan "Gara-gara bangunan PLTU, tagihan listrik naik, PLN banyak hutang, rakyat kecil jadi korban" dengan bendera Merah Putih di sisi kirinya.

Majelis hakim berpendapat, penulisan spanduk itu memperlihatkan niat para terdakwa yang kecewa terhadap PLN sebagai salah satu badan usaha milik negara. Makanya, keterangan para terdakwa yang menyatakan pemasangan spanduk dan bendera sebagai ekspresi kegembiraan atas kemenangan gugatan warga atas penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan PLTU Indramayu 2 x 1000 MW yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pekan pertama Desember 2017 dianggap tidak berkesesuaian.

"Pemasangan bendera (terbalik) merupakan rangkaian perbuatan perwujudan batin atau jiwa terdakwa yang merasa kecewa terhadap NKRI dalam hal ini PLN yang tercermin dari spanduk dengan kata-kata tersebut," ujar Andri.

Majelis hakim juga menyangsikan pemasangan spanduk sebagai perayaan atas kemenangan gugatan warga. "Bagaimana bisa disebut perayaan kalau orang-orang (anggota) Jatayu tidak tahu maksud pemasangan bendera?" tutur Andri.

Penolakan lain dari hakim adalah pembelaan dari kuasa hukum terkait pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diindahkan oleh hakim. Pasal ini mengatur "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

"Kata-kata di spanduk tidak tercermin sebagai perjuangan lingkungan hidup," tegas Andri.

Terkait putusan itu, Gugun Kurniawan selaku kuasa hukum menyatakan pikir-pikir. Sementara jaksa penuntut umum, Tisna Prasetya Wijaya menyatakan pihaknya menanti langkah hukum dari para terdakwa.

"Hakim harusnya melihat kasus ini sebagai sebuah kesinambungan dengan perjuangan para terdakwa bersama Jatayu yang konsisten menolak pembangunan PLTU. Harusnya putusan hakim bisa lebih progresif dalam kasus ini terkait Anti SLAPP (Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation)," tegas Gugun usai persidangan.

Gugun juga mempertanyakan hukuman Nanto yang lebih berat karena pernah tercatat sebagai narapidana kasus penadahan. "Ini kasus berbeda, harusnya tidak dibeda-bedakan dengan yang lainnya," kata Gugun.

Secara terpisah, Deputy Director Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo Sembiring menyatakan hal senada. Menurutnya, majelis hakim harus dapat memaknai perjuangan lingkungan tidak sebatas pada penggunaan kata-kata di spanduk dalam kasus Nanto dan kawan-kawan.

"Bicara perjuangan lingkungan itu ada kaitan dengan isu lain, salah satunya diawali dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi salah satu prinsipnya adalah keadilan bukan hanya keadilan ekologi buat mendapatkan lingkungan yang sehat tapi bagaimana keadilan pemerintah menata sumber daya alam di Indonesia dan ada distribusi bagi seluruh rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam itu," ujar Raynaldo.

Terkait konteks penulisan spanduk oleh para terdakwa, Raynaldo memandangnya sebagai bentuk perjuangan dalam menuntut keadilan distributive.
"Jadi kalau tata kelola energi tidak bagus, harga listrik naik. Di satu sisi lahan dirampas buat pembangunan PLTU itu sebenarnya juga bicara konsepsi keadilan. Jadi memang harus dilihat sebagai satu rangkaian tidak bisa sebatas tulisan di spanduk. Track record Jatayu yang memang menolak pembangunan PLTU juga konsisten dilakukan, ini sebuah rangkaian advokasi," tegas Raynaldo. (SP/d)
Editor: admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments