Sabtu, 23 Mar 2019
  • Home
  • Headlines
  • Tiga Bidan Diangkat Menjadi Pejabat Kepala Desa di Dairi Jadi Perbincangan Hangat

Tiga Bidan Diangkat Menjadi Pejabat Kepala Desa di Dairi Jadi Perbincangan Hangat

admin Jumat, 15 Februari 2019 09:20 WIB
Ilustrasi
Sidikalang (SIB) -Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades), dalam pasal 53 Peraturan Daerah (Perda) no 2 tahun 2016, penjabat kepala desa berasal dari PNS pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Di Dairi tercatat sudah 3 orang dari tenaga kesehatan atau bidan menjadi Pj Kepala Desa.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Administrasi dan Pemerintahan Desa, Rimson Simamora SSos MSi kepada wartawan SIB, Kamis (14/2) di ruang kerjanya. Menurutnya, sesuai dengan syarat dan prosedur, bahkan saat examinasi di Bagian Hukum Pemkab Dairi telah sesuai.

"Bukan kali ini saja Pj Kades dari bidan. Sebelumnya, Desa Kendit Liang, Kecamatan Gunung Sitember sudah ada. Penunjukan dan pengangkatan mereka telah sesuai dengan aturan yang ada," ujar Simamora.

Diakui Simamora, ada 3 Kades dijabat Bidan. Pj Kades Kendit Liang Kecamatan Gunung Sitember, Pj Kades Sopo Butar dan Pj Kades Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hilir. Pejabat ini diangkat sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Ramai Diperbincangkan
Dugaan intervensi dari pihak lain sangat kental dalam penentuan Pj Kades di Desa Lae Sering. Bahkan, proses pengangkatan dan pemilihan Pj terbilang lama dalam kurun Juni hingga Desember 2018, serta pilihannya jatuh kepada bidan.

Camat Siempat Nempu Hilir, Roy Tumanggor membantah adanya intervensi dalam penunjukan Pj Kades di wilayah kerjanya. Kepada wartawan SIB Kamis (14/2), Roy mengaku telah mengajukan nama dari jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di lingkungan kantor camat. Disampaikan Roy, Pj Kades Desa Sopo Butar sudah diajukan pada Juni 2018. Kalangan PNS kantor kecamatan tidak ada yang bersedia diusulkan, semua menolak. Sehingga ditunjuk dari bidan sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi Kadis Kesehatan

"Khusus Lae Sering, Agustus 2018 kita ajukan dari PNS kantor camat atas nama Damensen Siregar. Seiring berjalannya waktu, berkas dikembalikan dari Dispemdes. Jadi kita surati Dispemdes bahwa tidak ada lagi PNS kantor camat yang bersedia menjadi penjabat Kades Lae Sering, makanya diambil lagi dari tenaga bidan sesuai rekomendasi dan persetujuan Kadis Kesehatan," urai Roy.

Roy juga mengaku, Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kantor camat ada dan mencukupi. Sehingga Pj Kades Lae Itam diangkat dari kantor camat. Disinggung mengenai intervensi, Roy mengaku tidak ada. "Kalau masalah intervensi saya rasa tidak ada. karena kami mengacu sesuai surat Kadispemdes tentang pengembalian berkas atas nama Damensen Siregar karena itdak memenuhi persyaratan administrasi," imbuhnya.

Soal intervensi, Rimson Simamora juga mengaku tidak ada. Ketika dikejar mengenai efisiensi pekerjaan Pj Kades yang jauh dari tugas pokok dan fungsi Bidan, Simamora memilih diam. "Tidak ada intervensi. Pengangkatannya sudah sesuai prosedur. Kami tidak ada menerima komplain, bahkan Bupati Dairi menandatangani SK Pj Kades itu," imbuhnya.

Informasi yang beredar di kalangan masyarakat setempat dan Kabupaten Dairi, pengangkatan dan penunjukan Pj Kades diduga kuat ada intervensi dari oknum Anggota DPRD Dairi. Sebagai Pj Desa Sopo Butar diangkat Arni Silalahi dan Pj Kades Lae Sering, Liana Saragih. Ketika ditanya lewat pesan elektronik, bagaimana membagi waktu dalam pekerjaan sebagai Pj Kades dan sebagai bidan, PJ Kades Lae Sering, Liana Saragih tidak menjawab. (B04/l)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments