Sabtu, 19 Sep 2020
  • Home
  • Headlines
  • Tender di Dinas BMBK Sumut Diduga Dipersulit, Kontraktor Minta Keadilan

Tender di Dinas BMBK Sumut Diduga Dipersulit, Kontraktor Minta Keadilan

admin Jumat, 23 Agustus 2019 10:05 WIB
Medan (SIB) -Sampai saat ini proses pelaksanaan tender di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara masih banyak yang bermasalah. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih adanya oknum-oknum di dinas tersebut yang bekerja tidak profesional dan diduga secara sengaja mempersulit para pengusaha kontraktor.

Hal itu dikatakan seorang rekanan Ir Isra Meliala kepada wartawan di Medan, Rabu (21/8) terkait proses pelaksanaan tender di Dinas BMBK Sumut.

Isra Meliala, yang juga Ketua DPD Pemuda Merga Silima Kota Medan mengaku baru kali ini memenangi tender tetapi tidak diterbitkan SPPBJ (Surat Penetapan Pemenang Barang dan Jasa) oleh KPA (Kuasa Pemegang Anggaran).

Selanjutnya dijelaskan, adalah sangat mengherankan mengapa hasil yang dikeluarkan oleh ULP Pemprov Sumut yang telah menetapkan CV Sadewa sebagai pemenang tender proyek peningkatan struktur jalan provinsi ruas jalan Simpang Silangit Simpang Tiga Muara-Muara Bakkara (Batas Humbahas) di Kabupaten Tapanuli Utara APBD Tahun 2019 dengan nilai Rp 5.825.799.096, tetapi KPA malah tidak menerbitkan SPPBJ sampai saat ini.

"Hal inilah yang menjadi permasalahan. Ada apa dengan "oknum" KPA tersebut. Dalam hal ini sebenarnya telah ada kordinasi antara ULP dan KPA, tetapi ditengarai pihak KPA secara sengaja mengulur-ngulur waktu, sehingga batas waktu habis sesuai dengan tenggat yang ditetapkan," kata Isra.

Perlu juga diketahui bahwa tender tersebut telah melalui beberapa tahapan yang dilakukan LPSE Sumut dan telah menetapkan CV Sadewa sebagai pemenang paket pekerjaan yang didanai oleh DAK dari pusat, yang ternyata setelah dilakukan pengecekan ke bagian anggaran Prov Sumut, dana tersebut terakhir diinput tanggal 22 Juli 2019. "Di sinilah kelihatan diduga bahwa pihak KPA telah secara sengaja mengulur-ngulur waktu agar terjadi pembatalan atas paket pekerjaan tersebut," kata Isra.

Dalam hal ini Isra Meliala meminta kepada dinas terkait agar menuntaskan persoalan tersebut dan agar ada keputusan yang adil atas permasalahan proyek yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Proyek sejenis ini telah berlangsung setiap tahun anggaran untuk menghubungkan Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Humbang Hasundutan. Proyek tersebut diusulkan oleh Pemprov Sumut dalam rangka mendukung program pemerintah dalam peningkatan pariwisata Danau Toba sebagai kawasan destinasi tingkat dunia. "Sepertinya Dinas Bina Marga dan Dinas Konstruksi Pemprov Sumut tidak mendukung program pemerintah daerah dan pusat," kata Isra.

Belum Dikembalikan
Sementara itu Sekretaris Dinas BMBK Sumut Hasudungan Siregar, yang diminta konfirmasi, Rabu (21/8) sore menyebutkan, SPPBJ proyek peningkatan struktur jalan tersebut belum diterbitkan, karena KPA, tidak setuju dengan hasil evaluasi yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses tender. "KPA kemudian mengembalikan hasil evaluasi tender ke Pokja untuk perbaikan, namun hingga kini Pokja belum menyerahkan hasil evaluasinya ke KPA, sehingga penerbitan SPPBJ belum bisa dilakukan," kata Hasudungan, seraya menegaskan pihaknya tetap mendukung program pemerintah daerah Sumut dan pemerintah pusat. (R13/f)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments