Minggu, 15 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Telusuri Kasus Korupsi, Kejati Sumut Periksa Vice President Aset Non Produksi PT. KAI

Telusuri Kasus Korupsi, Kejati Sumut Periksa Vice President Aset Non Produksi PT. KAI

Kamis, 27 Maret 2014 11:44 WIB
Jakarta (SIB)- Jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Sumut)memeriksa Manager Aset Divisi Regional I Sumatera Utara, Barmansyah Nasution dan Dr Ir Nikotiyanto DC MM selaku Vice President Aset Non Produksi PT Kereta Api Indonesia Wilayah Sumatera sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI).

"Kedua saksi Barmansyah Nasution dan Dr Ir Nikotiyanto DC MM telah diperiksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utarat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Menurut Kapuspenkum Kejagung yang akrab dipanggil Untung ini menjelaskan, keduanya diperiksa terkait dengan tugas dan kewenangan saksi-saksi dalam mengelola aset-aset milik PT Kereta Api Indonesia.

"Termasuk lahan yang telah dialihkan haknya tersebut yang masih tercatat milik PT Kereta Api Indonesia," beber Untung.

Selain kedua saksi tersebut, Tim penyidik Kejati Sumut juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi lainnya. Yaitu, Judarso W, Edy Subarjono, Emil A Roni dan Agus Raharjo. Namun ketiganya tidak hadir dikarenakan adanya yang sudah pensiun dan sudah tidak berdomisili di Sumatera Utara.

"Tim penyidik berencana akan melakukan pemanggilan kembali kepada keempat saksi tersebut," pungkasnya.

Seperti diketahui Kejati Sumut melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengalihan Hak Atas Tanah Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) menjadi Hak Pengelolaan Tanah Pemda Tingkat II Medan Tahun 1982, Penerbitan Hak Guna Bangunan Tahun 1994, Pengalihan Hak Guna Bangunan Tahun 2004 dan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Tahun 2011.

Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan Wali Kota Medan nonaktif H Rahudman Harahap dan Wali Kota Medan periode 2000-2008 H Abdillah sebagai tersangka.

Selain keduanya, Kejagung juga menetapkan Handoko Lie sebagai tersangka
Penyidik telah menemukan bukti permulaan adanya penerbitan hak guna bangunan tahun 1994, pengalihan hak guna bangunan tahun 2004 dan perpanjangan hak guna bangunan Tahun 2011. (BAS/d)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments