Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Tak Pernah Jawab Ponsel, Anggota DPRD Medan “Serang” Kadis Kesehatan

Tak Pernah Jawab Ponsel, Anggota DPRD Medan “Serang” Kadis Kesehatan

redaksisib Senin, 18 Mei 2020 10:14 WIB
SIB/Horas Pasaribu

PEMBAHASAN LKPj:Kadis Kesehatan Pemko Medan Edwin Effendi didampingi para Kabidnya hadir pada pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan, bersama Pansus DPRD Medan, Jumat (15/5) di ruang rapat anggaran DPRD Medan.

Medan (SIB)
Sejumlah anggota DPRD Medan yang duduk di panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan tahun anggaran 2019 “serang” Kadis Kesehatan dr Edwin Effendi Lubis MSc pada pembahasan LKPj, Jumat (15/5). Mantan Dirut RSU Dr Pirngadi Medan itu menjadi sasaran emosional dewan karena dianggap tidak pernah menjawab ponsel jika dihubungi. Bahkan telepon Ketua DPRD Medan Hasyim SE tidak dijawabnya.

Pada rapat Pansus yang dipimpin Edwin Sugesti tersebut, salah seorang anggota Pansus, Henri Duin (PDIP) merasa keberadaan Kadis Kesehatan tidak bermanfaat. Karena ketika ada persoalan kesehatan yang dihadapi warga, tidak bisa dihubungi bahkan dijumpai di kantor dinas pun tidak ditemui.

“Kalau dihubungi tidak bisa apalagi di saat pandemi Covid sekarang ini, apa artinya jadi Kadis, padahal ini untuk kemajuan Kota Medan. Apa artinya juga keberadaan anggota DPRD Medan ini kalau Kadis tidak bisa dihubungi,” ucap Henri Duin dengan nada tinggi.

Pada Pansus itu, anggota DPRD Dapil Medan 5 ini langsung mengungkapkan kekecewaannya yang lain yaitu rendahnya serapan anggaran Dinas Kesehatan. Dia berpikir kalau Kadis tidak bisa dihubungi bisa dikompensasi dengan kinerja yang baik, ternyata hasil kerja Dinas Kesehatan sangat mengecewakan.

Edwin Effendi Lubis meminta maaf kepada anggota dewan khsuusnya Pansus LKPj karena dinilai sulit dihubungi. Tapi dia membantah enggan dihubungi, dia berdalih karena kesibukan kerja sehingga tidak sempat menjawab telepon anggota dewan.
“Tidak mengangkat HP bukan tipe saya, semua itu karena situasi dan beban tugas sehingga saya tidak melihat panggilan telepon.

Tapi begitu saya membaca WA, seperti WA pak Henri Duin, langsung saya perintahkan Kepala Puskesmas untuk segera menyikapinya. Saya minta maaf dan tidak akan terjadi lagi seperti ini,” kata Edwin.

Anggota Pansus lainnya Wong Chun Sen mengkritisi ada anggaran hanya Rp 500.000. Tapi politisi PDI Perjuangan ini tidak menyebutkan anggaran apa yang senilai Rp 500.000 tersebut. “Gak pernah ada anggaran Rp 500.000 masuk APBD, makanya pak Kadis baca dulu laporan yang akan dibahas di pansus, berarti bapak tidak membaca,” kata Wong.

Wong juga mengungkapkan bahwa serapan anggaran di 31 program kerja Dinas Kesehatan cuma di bawah 50 persen. Bahkan ada 12 kegiatan yang tidak dikerjakan. Padahal Edwin Effendi bukan orang baru di Dinas Kesehatan. Bahkan dia sudah dua kali menduduki jabatan tersebut.
Pertama di masa kepemimpinan Wali Kota Rahudman Harahap, Edwin Effendi jadi Kadis Kesehatan, kemudian mutasi jadi Dirut RSUP Pirngadi Medan. Kemudian Wali Kota Dzulmi Eldin mempercayakan dia lagi menjadi Kadis Kesehatan sampai sekarang. Menjawab adanya anggaran Rp 500.000, Edwin mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak dilaksanakan dan berjanji akan menelusuri kenapa bisa masuk dalam APBD.

Anggota Pansus dari F-PAN Ir Sudari mempertanyakan kenapa tahun anggaran 2019 sebanyak 12 ribu BPJS Kesehatan PBI (Program Bantuan Iuran) yang ditanggung APBD dibatalkan Pemko. Padahal kartu BPJS sudah tercetak dan diserahkan kepada pemiliknya, sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Ketika kartu dipakai untuk berobat, rumah sakit menolak karena iurannya tidak dibayarkan Pemko.

Kadis Kesehatan menjawab bahwa untuk memverifikasi kepesertaan BPJS PBI adalah Dinas Sosial, bukan kewenangan Dinas Kesehatan. Karena sesuai petunjuk dari pemerintah pusat, kalau salah pendataannya bisa jadi temuan BPK.

Di akhir pembahasan dengan Kadis Kesehatan, Pansus membahas rencana program Universal Health Coverage (UHC) agar semua warga yang ber-KTP Medan bisa ditanggung BPJS yang dibayar APBD. Menurut anggota Pansus Edward Hutabarat, Pemko tinggal menambah sedikit lagi agar program UHC bisa dilaksanakan, karena anggaran BPJS PBI sudah Silpa. (M10/p)
T#gs DPRD MedanJawab PonselKadis KesehatanMedan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments