Minggu, 17 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Surat Gubernur Wajibkan ASN Izin Sebelum Diperiksa Tak Menyalahi

Surat Gubernur Wajibkan ASN Izin Sebelum Diperiksa Tak Menyalahi

bantors Senin, 21 Oktober 2019 10:36 WIB
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi
Jakarta (SIB) -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengeluarkan surat edaran (SE) untuk aparatur sipil negara (ASN) di wilayah itu agar minta izin jika dipanggil oleh penegak hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang surat edaran itu tak menyalahi aturan.

"Secara normatif tidak ada yang salah, karena Gubernur Sumatera Utara memerintahkan jajaran di bawahnya untuk melaporkan jika ada pemanggilan dari aparat penegak hukum dan harus menunjukkan surat pemanggilan aparat penegak hukum," kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, kepada wartawan, Sabtu (19/10).

Bahtiar menyebut, SE itu ditujukan kepada ASN. Hal itu juga menjadi kewajiban Biro Hukum memantau hak dan kewajiban ASN dalam perkara pidana.

"Hal tersebut sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan Gubernur Sumatera Utara untuk mengetahui segala permasalahan jajarannya khususnya hal menyangkut masalah hukum," imbuhnya.

Dia juga sudah meminta penjelasan kepada Biro Hukum Kemendagri terkait hal ini. Menurutnya, SE tersebut tak berpengaruh pada proses penegakan hukum yang melibatkan ASN.

"Aturan penegakan hukum yang diatur dalam UU dan kewenangan APH tak terkurangi hanya karena SE tersebut. Itu hanya administratif saja internal Pemda saja. Bukan substansi penegakan hukum," ucapnya.

Bicara Pelayanan Publik
Sementara itu, Ombudsman RI menilai surat edaran (SE) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) terkait izin ASN untuk diperiksa tak menyalahi administrasi. Hal itu juga tidak akan mengganggu pelayanan publik.

"Kalau dikaitkan dengan pelayanan publik tentu itu tidak mengganggu, karena yang umumnya dipanggil itu pejabat publik yang tinggi seperti wali kota, bupati, dan kepala dinas," kata komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala, saat dihubungi, Sabtu (19/10) malam.

Dia menilai kewajiban ASN untuk minta izin pada gubernur juga takkan mengganggu proses hukum. Sebab ASN yang dipanggil bisa meminta penjadwalan ulang kepada penegak hukum.

"Izin pemanggilan tidak menghalangi proses lidik (penyelidikan) sidik (penyidikan). Kalau pemanggilan kan bisa pada hari lain, tidak harus pada hari yang bersamaan. Pada konteks pemanggilan polisi kan juga tidak sekali, ada 3 kali kesempatan," ujarnya.

Dia menilai SE tersebut hanya untuk keperluan administratif saja. Penerbitan SE tersebut tak salah selama tidak dimaksudkan untuk mengganjal proses hukum.

"Sejauh ini Ombudsman tentu berpikir baik, positif bahwa SE itu untuk keperluan administrasi saja dalam rangka koordinasi, pengaturan waktu, dan sebagainya. Jika dimaksudkan untuk mengganjal proses lidik sidik kepolisian, kejaksaan atau KPK, tentu lain cerita. Secara kewenangan, aparat penegak hukum punya UU yang jauh lebih kuat dibanding SE," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Edy Rahmayadi menegaskan ASN Sumut wajib mendapat izin sebelum memenuhi panggilan dari aparat penegak hukum. Edy mengatakan hal itu berlaku kepada siapapun penyidik yang memanggil.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat yang ditandatangani Sekda Provinsi Sumut R. Sabrina tertanggal 30 Agustus 2019. SE itu ditujukan kepada para pejabat di Pemprov Sumut, mulai dari para asisten, kepala dinas dan para kepala biro.

"Yang tertuang ASN itu, adalah Sekda. Saya adalah gubernur, pejabat politik yang dipilih oleh rakyat Sumatera Utara. Kalau ASN ada yang memanggil, siapa pun yang memanggil, harus izin sama gubernur. Kan bapaknya gubernur," kata Edy kepada wartawan seusai kegiatan wisuda salah satu perguruan tinggi di Medan, Sabtu (19/10). (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments