Denpasar (SIB) -Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan dan melantik pengurus DPP PDIP periode 2019-2024. Struktur pengurus tetap sejumlah 27 posisi.
Pelantikan dilakukan di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/9). Megawati mengatakan struktur DPP periode 2019-2024 ini tidak banyak berubah karena menurutnya perombakan yang banyak bukanlah hal yang baik.
"Tetapi kita ini sekarang sedang memerlukan sebuah tahapan di mana semuanya itu bisa segera bekerja dengan cepat," kata Megawati.
"Oleh sebab itu, maka saya sudah memutuskan, sebetulnya sudah dari jauh hari bahwa DPP saya praktis adalah masih banyak dari mereka yang dulu ikut membantu saya," imbuhnya.
Megawati lalu membacakan struktur DPP PDIP yang akan membantunya selama lima tahun ke depan. Mereka lalu dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Megawati.
Berikut ini sumpah jabatan pengurus DPP PDIP 2019-2024:
Bahwa saya untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan, Piagam dan Program Perjuangan PDI Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku.
Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi.
Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut saya sifatnya harus saya rahasiakan.
Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan azas kekeluargaan.
Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, bangsa, dan negara.
Berikut ini susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024: Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri, Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Bambang Wuryanto, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur Nababan, Ketua Bidang Politik dan Keamanan:
Puan Maharani, Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna H Laoly, Ketua Bidang Perekonomian: Said Abdullah, Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup: I Made Urip, Ketua Bidang Kelautan, Perikanan, dan Nelayan: Rohmin Dahuri, Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah, Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning, Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial: Nusyirwan Soejono, Ketua Bidang Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu, Ketua Bidang Kebudayaan: Tri Rismaharini, Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar, Ketua Bidang Pariwisata: Wiranti Sukamdani, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga, Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq, Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto, Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto, Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Sadarestuwati, Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Arief Wibowo, Bendahara Umum: Olly Dondo Kambey, Wakil Bendahara Umum Bidang Internal: Rudiyanto Tjen dan Wakil Bendahara Umum Bidang Program: Juliari Peter Batubara.
Sekjen PDIP 2 Periode
Sementara itu, Hasto Kristiyanto merasa terhormat kembali dipilih oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi Sekjen PDIP. Apalagi selama ini jabatan Sekjen PDIP hanya berlangsung selama satu periode.
"Saya sendiri merasa terhormat ditugaskan kembali sebagai sekjen dengan tugas yang tidak ringan, justru dengan tugas kedua ini semakin berat," kata Hasto seusai Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8).
Hasto menyebut saat ini tantangannya menjabat sekjen akan makin berat. Karena itu, dia juga sudah minta izin tidak ikut dalam proses eksekutif.
"Terlebih dengan tantangan ideologis dan besarnya harapan rakyat untuk PDIP, karena itu saya pribadi mengingat sekjen sebagai pembantu ketum menjalankan perintah-perintah ketum, dan perintah-perintah yang diberikan kongres partai melakukan sebuah konsentrasi yang besar, sebuah fokus sehingga energinya tidak terbagi," ujarnya.
"Saya pribadi menyatakan mohon izin tidak ikut di dalam proses eksekutif tersebut dan akan berkonsentrasi di partai," sambung Hasto.
Saat mengumumkan jabatan Sekjen PDIP, Megawati Soekarnoputri sempat melempar candaan. Megawati mengaku sempat berpikir Hasto akan bosan terhadapnya.
"Nah, ini yang ditunggu-tunggu, Sekretaris Jenderal. Jadi kan saya kan mikir, Hasto bosan juga sama saya," kata Megawati.
Megawati lalu menyinggung komentar soal jabatan sekjen hanya bisa dijabat selama satu periode. Menurutnya, hal itu tidak ada di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Katanya sekjen hanya bisa sekali. Lihat dulu dong di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Emangnya begitu bunyinya?
Nggak. Ada juga yang bilang harusnya begini. Saya kan nampung saja, orang boleh mengusulkan," ujar Megawati.
"Jadi Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto," lanjutnya, yang disambut tepuk tangan para kader.
Risma Ketua DPP Kebudayaan
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dipercaya Megawati Soekarnoputri menempati jabatan Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan. Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menilai Risma sebagai tokoh yang bagus.
"Kalau Bu Risma ini tokoh yang bagus. Ibu Mega sudah tahu dan diharapkan untuk menggeluti masalah kebudayaan," kata Djarot di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/9).
Menurut Djarot, untuk mengatasi potensi perpecahan bangsa, salah satu caranya adalah pendekatan kebudayaan. Risma, kata Djarot, diberi tanggung jawab untuk itu.
"Karena persoalan-persoalan intoleransi, persoalan-persoalan perpecahan bangsa ini itu potensinya salah satu caranya adalah dengan pendekatan kebudayaan. Jadi beliau diberikan tanggung jawab itu," ujar Djarot.
Sebelumnya, ada nama baru yang menempati struktur DPP PDIP, yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Megawati bercerita, saat menghubungi Risma, ia berpikir Risma 'ajaib' mau menerima tawarannya menduduki posisi di DPP.
"Jadi, saya pikir ajaib juga kok mau. Jadi untuk Bidang Kebudayaan, yang hari ini mohon maaf karena sedang izin karena bongkar-bongkar sekolah, Ibu Tri Rismaharini," ucap Megawati, yang kembali disambut tepuk tangan riuh para kader.
Siap Hattrick
Bambang Wuryanto dilantik menjadi Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu di Kongres V PDIP. Bambang siap memenangkan PDIP ketiga kalinya di pemilu (hattrick).
"Kalau perintah ketua gitu, kita pasti siap. Ketua Umum perintahnya gitu ya kita pasti siap. Ya kita kan kalau bisa pingin hattrick," kata Bambang di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/8).
Bambang lalu bicara soal tantangan di Pilkada 2020 yang dilaksanakan serentak di 271 daerah. Ia menyatakan akan langsung melaksanakan kerja pemenangan.
"Yes, right, 271 daerah. Langsung dikerjakan. Tentu kita bagian dari petugas itu di-support kawan-kawan yang lain. Tetapi kuat strategi dikomunikasikan," ujar Bambang.
Jengkel
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menceritakan kejengkelannya karena banyak kader yang justru jalan-jalan di pantai saat Kongres V PDIP tengah berlangsung. Padahal Megawati sudah mengingatkan para kadernya untuk tertib mengikuti aturan Kongres.
Megawati awalnya menceritakan masa-masa saat dirinya melawan pemerintahan Orde Baru dan ditangkap polisi. Megawati menyebutnya sebagai ketahanan mental. Karena itulah, ia mengaku jengkel jika masih ada kadernya yang tidak disiplin.
"Jadi bayangkan, kalau dipikir kalian duduk enak-enak gini, ya sebel dong saya kalau disuruh disiplin saja masih aja kejadian. Mulutku belum nutup berapa jam udah laporan melanggar peraturan disiplin partai karena pada mejeng di pantai. Ya Allah, anak buahku," kata Megawati di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Sabtu (10/9).
Megawati menyesalkan tindakan anak buahnya yang tidak disiplin yang, menurutnya, punya banyak alasan untuk tidak dipecat.
"Kalau mau dipecat pada nangis. Kalau ini alasannya 1001 kata. Aduh, saudara-saudara ini, sebetulnya kita ini mau jadi apa ya," ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 60 peserta Kongres V PDIP kedapatan tidak mematuhi tata tertib Kongres karena jalan-jalan dan terlambat tiba di lokasi Kongres. Mereka langsung mendapatkan sanksi.
Di antara 60 orang tersebut, ada tiga orang yang mendapatkan sanksi dibebastugaskan atau dicopot dari jabatannya di DPC karena kedapatan menggunakan tanda pengenal orang lain. Diketahui, ketiga orang tersebut menduduki jabatan Ketua dan Bendahara DPC dari wilayah Kalimantan dan Jambi.
"Nah, di antara 60 itu, tiga di antaranya termasuk kategori berat, karena menggunakan nama orang lain. Jadi langsung dibebastugaskan. Bukan dipecat, (tapi) dibebastugaskan," jelas Wayan Koster di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, Jumat (9/8). (detikcom/c)
