Rabu, 18 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Status Tersangka Veronica Koman Disoal, Polri: Ada Praperadilan

Status Tersangka Veronica Koman Disoal, Polri: Ada Praperadilan

admin Rabu, 11 September 2019 10:21 WIB
Brigjen Dedi Prasetyo
Jakarta (SIB) -Polri mengatakan penetapan tersangka atas Veronica Koman telah sesuai dengan prosedur penanganan perkara. Polri mempersilakan pihak yang keberatan dengan proses hukum tersebut untuk menempuh jalur praperadilan.

"Apa yang dilakukan Polda Jatim (Jawa Timur) itu, penyidikannya sesuai dengan fakta hukum. Kalau misalnya keberatan dengan status hukum seseorang, kan ada mekanisme untuk mengujinya, silahkan sarana praperadilan kan bisa," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Selasa (10/9).

Untuk diketahui, solidaritas aktivis mengadukan keberatan mereka ke Komnas HAM, terkait sikap polisi memidanakan Veronica. Dedi kembali menegaskan proses hukum yang dilakukan penyidik Polda Jawa Timur telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Artinya bahwa penetapan tersangka oleh Polda Jatim itu sudah melalui mekanisme yang sesuai dengan SOP," sambung Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Polda Jawa Timur bersurat ke Mabes Polri perihal pengajuan penerbitan red notice untuk Veronica Koman. Veronica adalah tersangka provokator dalam insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Saat penetapan tersangka, Veronica sedang tak berada di Tanah Air. Namun pihak kepolisian mengaku telah mengetahui di negara mana Veronica berada.

Tak hanya red notice, polisi juga mengajukan permohonan pencabutan paspor Veronica dan pihak Ditjen Imigrasi sudah menyatakan siap membantu.

Menurut Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan, Veronica Koman aktif menyebar informasi di Twitter sejak 17 Agustus terkait pengerahan massa orang asli Papua turun ke jalan.

Konten provokasi lainnya ialah Veronica menyebutkan polisi menembak ke asrama mahasiswa Papua. Dalam posting-annya yang dikantongi polisi, Veronica Koman menyebut 5 mahasiswa terluka.

Veronica Koman dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 160 KUHP, UU ITE, UU Nomor 1 Tahun 1946, dan UU Nomor 40 Tahun 2008. (detikcom/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments