Rabu, 23 Sep 2020

Sri Mulyani Siapkan Rp 15 T Buat Utangi Pemda

Sabtu, 08 Agustus 2020 08:54 WIB

Sri Mulyani

Jakarta (SIB)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan ada program baru yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menanggulangi dampak virus corona di wilayahnya. Program baru tersebut adalah pinjaman PEN daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan alokasi anggaran pinjaman PEN daerah sebesar Rp 15 triliun untuk tahun 2020. Hingga saat ini baru DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sudah mengusulkan.

"Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ke daerah, bahwa mereka punya satu tools baru yang pinjaman daerah PEN, bunganya murah, prosesnya cepat. Jadi silakan saja lakukan assessment dan segera disampaikan karena pagunya terbatas, karena tahun ini hanya Rp 10 triliun," kata Prima dalam acara Dialogue KiTa secara virtual, Jakarta, Jumat (7/8).

Prima mengatakan pelaksanaan program pinjaman PEN daerah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan program PEN dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Pelaksanaannya akan diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Prima mengatakan, sumber dana pinjaman PEN ini ada yang berasal dari APBN sebesar Rp 10 triliun dan murni dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 5 triliun. Khusus yang APBN, jangka waktu pinjaman PEN daerah ini maksimal 10 tahun dengan grace period maksimal 2 tahun disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek.

Sementara yang berasal dari SMI, jangka waktunya sama maksimal 10 tahun dengan grace period maksimal 2 tahun disesuaikan dengan tenggat penyelesaian proyek. Adapun bunga pinjaman kepada Pemda ini sebesar 5,4% di mana selisih cost of fund PT SMI sebesar 8,45% dengan bunga 5,4% akan disubsidi pemerintah pusat 3,05%.

Adapun syarat bagi Pemda yang bisa mendapatkan utang dari pemerintah pusat ini adalah daerah yang terdampak pandemi corona, memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman PEN daerah tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD untuk tahun sebelumnya. Lalu, memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN daerah yang ditetapkan oleh pemerintah paling sedikit 2,5%.

Lebih lanjut Prima mengatakan, pinjaman PEN daerah terbagi ke dalam beberapa bentuk yaitu bentuk pinjaman program yang mana penarikannya mensyaratkan dipenuhinya paket kebijakan yang disepakati antara pemerintah pusat dan daerah. Paket kebijakan ini merupakan dokumen yang berisi program dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan pinjaman program.

Selanjutnya, digunakan sebagai dasar penilaian usulan pinjaman program dan indikator pencairan pinjaman berdasarkan kesepakatan pusat dan daerah. Selanjutnya, paling sedikit memuat program pemerintah daerah yang telah, sedang, dan atau akan dilaksanakan, tahapan pelaksanaan program, indikator dan target waktu pencapaian program, dan unit penanggungjawab program.

Bentuk selanjutnya adalah pinjaman kegiatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

"Dalam skema yang kita lakukan ada relaksasi yang harapannya ini bisa dilakukan dengan sangat cepat," ungkapnya.(detikfinance)

T#gs PemdaSri MulyaniUtangi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments