Jumat, 13 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Soal Berita 'Ahok Gantikan Ma'ruf?', Jokowi: Tak Mungkin, Jangan Fitnah

Soal Berita 'Ahok Gantikan Ma'ruf?', Jokowi: Tak Mungkin, Jangan Fitnah

* Indopos Diadukan ke Dewan Pers
admin Minggu, 17 Februari 2019 10:44 WIB
Jakarta (SIB) -Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pemberitaan berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' di koran Indopos. Jokowi meminta fitnah semacam itu dihentikan.

"Tidak mungkinlah. Kita ini baru menuju kepada yang namanya Pileg dan Pilpres. Jangan diganggu fitnah-fitnah seperti itu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).

Pemberitaan itu sudah diadukan TKN Jokowi-Ma'ruf ke Dewan Pers. Alasannya, pemberitaan berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' pada koran itu dinilai TKN melanggar kode etik jurnalistik. Jokowi menambahkan, fitnah yang bermunculan seperti itu tidak mendidik.
"Sangat tidak mendidik. Sangat tidak mendidik," ujar Jokowi.

Ma'ruf Amin Santai
Sementara itu Cawapres Ma'ruf Amin santai menanggapi pemberitaan berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' di koran. Dia menduga yang membuat berita sedang melamun.

"Itu mungkin orang ngalamun itu ya. Orang mengandai-andai," ujar Ma'ruf di kediamanya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2).

Dia menyebut proses pergantian wakil presiden tak semudah yang dimuat dalam berita yang telah diadukan TKN Jokowi-Ma'ruf ke Dewan Pers itu. Menurutnya, ada mekanisme yang diatur oleh konstitusi.

"Proses tidak semudah itu. Ada mekanismenya konstitusi, diatur ya sehingga tidak orang mau begini memang maunya siapa, itu ada mekanisme dan gerakan," ucapnya.

Ma'ruf menyayangkan berita tersebut muncul. Dia menyebut berita tersebut bisa saja dijadikan kampanye hitam oleh pihak tertentu.
"Itu bisa digunakan orang sebagai suatu isu black campaign ya kampanye hitam, membuat isu, kebohongan, sehingga bisa dijadikan alat oleh kelompok tertentu, atau pihak sana. Sehingga ini merugikan menurut saya," tutur Ma'ruf.

Pemimpin Redaksi (Pemred) Indopos, Juni Armanto, pun telah memberikan penjelasan mengenai berita tersebut. Juni mengatakan isu yang diangkat dalam artikel berita judul tersebut berangkat dari isu viral di media sosial (medsos). Upaya konfirmasi pun, disebut Juni, sudah dilakukan dapur redaksi Indopos pada dua kubu, yaitu TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juni memperkirakan bahwa yang dipermasalahkan adalah infografis yang mendampingi artikel berita dengan judul tersebut. "Jadi prediksi kita yang dipermasalahkan di infografis itu diambil dari medsos, kami ingin memaparkan bahwa ini tuh infografis hoax gitu," ujar Juni, Jumat (15/2).

diAdukan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengadukan koran Indopos ke Dewan Pers. Media massa itu dilaporkan karena TKN Jokowi-Ma'ruf menilai pemberitaan berjudul 'Ahok Gantikan Ma'ruf Amin?' pada koran itu melanggar kode etik jurnalistik.

"Saya mengadukan dan melaporkan surat kabar Indopos di mana edisi Rabu, 13 Februari 2019, Indopos mengatakan di halaman 2 korannya, Ahok akan menggantikan Ma'ruf Amin," ujar Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan, di kantor Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Ade Irfan menyampaikan hal tersebut pada wartawan usai menemui Tenaga Ahli Dewan Pers Herutjahjo. Dia mengaku mengadukan berita yang muncul di Indopos karena merugikan Jokowi-Ma'ruf.

"Berita ini kami anggap sebuah fitnah, fitnah besar kepada paslon kami. Kenapa? Pemilunya saja belum terjadi. Pemilu belum terjadi tapi sudah diberitakan," kata Ade Irfan.

"Mereka mengangkat ini (berita) dari sebuah rumor di medsos. Dari artinya ada percakapan di medsos, medsos itu kan tingkat kebenarannya masih kita ragukan. Ya ini berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan pasangan calon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya, kami datang ke Dewan Pers untuk memproses hal ini," imbuh Ade Irfan.

Menurut Ade Irfan, Dewan Pers segera memproses aduannya. Namun bilamana menurutnya proses Dewan Pers terlalu lama, maka Ade Irfan mengaku akan menempuh jalur hukum lainnya.

"Bisa pidana, bisa perdata," sebut Ade Irfan yang juga mengaku belum berkomunikasi dengan Indopos sebelumnya terkait pemberitaan tersebut.

Sementara itu Herutjahjo menyebut Dewan Pers segera memanggil perwakilan dari Indopos untuk mengklarifikasi aduan tersebut. Di sisi lain, pemberitaan itu akan dianalisis Dewan Pers.

"Kami bekerja secara profesional maupun secara imparsial. Artinya kami tidak memihak, sesuai dengan posisi dewan pers, maka kami akan kami memproses itu sesuai dengan standar yang ada," kata Herutjahjo. (detikcom/c)
T#gs Jangan Fitnah Jokowi: Tak Mungkin
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments