Senin, 09 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Seputar Keresahan Nelayan, Kepala PPN Sibolga Sebut Hanya Fasilitator

Seputar Keresahan Nelayan, Kepala PPN Sibolga Sebut Hanya Fasilitator

* Nelayan Kukuh Minta Dibongkar
admin Sabtu, 12 Januari 2019 11:05 WIB
Sibolga (SIB) -Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Rafizal Kamaruddin menanggapi keresahan para nahkoda kapal yang ingin mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) mengemudikan kapal penangkap ikan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng).

Rafizal kepada SIB di Kantor PPN Sibolga, Kamis (10/1) mengatakan pihaknya hanya memfasilitasi nahkoda kapal, selanjutnya yang melaksanakan diklat Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan (BP3) Medan.

"Kita hanya memfasilitasi, tidak ada menerima uang, semua BP3,"katanya.

Pejabat Eselon III Kementerian Kelautan dan Perikanan itu mengaku tidak ada memaksa nelayan untuk ikut. Meski, diakui, tanpa sertifikat Ankapin, Atkapin seorang nahkoda tidak diijinkan melaut membawa kapal.

Ketika ditanya SIB, informasi dari nelayan yang mengutip uangnya seseorang yang bernama Daeng, bekerja di PPN Sibolga, Rafizal yang didampingi Kasi Kesyahbandaran Daulat Simanjuntak dan Adi Daeng membantahnya. "Tidak ada itu,"tegasnya lagi.

Daulat Simanjuntak mengatakan mereka hanya menerima dan memverifikasi berkas seorang nahkoda yang ingin mengikuti diklat, selanjutnya diserahkan ke Panitia BP3 Medan selaku penyelenggara.

Dikatakan, BST dan Ankapin, Atkapin yang menyelenggarakan BP3 Medan. Namun penyelenggaraan BST dilaksanakan di Medan karena di BP3 Medan ada simulator untuk praktiknya. Sedangkan Ankapin, Atkapin dilaksanakan di PPN Sibolga karena dominan teori.

Soal biaya diklat, lanjutnya, mereka tidak mengetahuinya. "Itu urusan BP3 Medan,"ujarnya lagi.

Namun, tanggapan Kepala PPN Sibolga Rafizal, dibantah nelayan yang menjadi sumber berita SIB. Sumber tersebut bahkan kukuh kalau yang menerima uang diklat Ankapin, Atkapin adalah Daeng yang bekerja di PPN sibolga.

Keluarga Nelayan yang bermukim di Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah, Rizal Silalahi meminta supaya pungutan uang itu dibongkar ke publik."Biaya sebesar Rp1.450.000 untuk BST dan Rp3.050.000 untuk Ankapin, Atkapin harus diusut,"tukasnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua LSM P2I, Simon Situmorang kepada SIB di Pandan, yang mempertanyakan peruntukan uang diklat yang cukup memberatkan bagi nelayan itu."Mau dibawa ke mana nelayan Sibolga Tapteng ini, apa mau disuruh menganggur ?
"Kalau nelayan menganggur, apa PPN Sibolga mau memberi makan? Jangan gara - gara pungutan yang tidak jelas, nelayan jadi sengsara," jelasnya, seraya meminta campur tangan Bupati Tapteng dan Wali Kota Sibolga. (G05/l)


Kepala PPN Sibolga RafizalKetua LSM P2I Simon Situmorang
T#gs Kepala PPN Sibolga Sebut Hanya FasilitatorSeputar Keresahan Nelayan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments