Medan (SIB) -Tak kurang dari Rp500 triliun uang negara ternyata habis sebagai 'uang hangus' untuk berbagai kebutuhan atas nama atau berdalih subsidi untuk rakyat selama 4 hingga 5 tahun sebelum masa Presiden Joko Widodo (memimpin Indonesia), sementara hasilnya ternyata tidak begitu efektif bila diperhatikan atau dicermati di tengah-tengah rakyat pada saat sekarang ini.
Menteri Kordinator Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan kebijakan setelah dipimpin Presiden Jokowi, alokasi dana yang semula bersifat subsidi itu tampak lebih efektif dan bermanfaat besar setelah dialihkan atau diposisikan sebagai biaya pembangunan sarana infrastruktur di berbagai daerah. Juga untuk pembangunan terpadu di desa-desa melalui alokasi dana desa atau ADD, yang populer dengan sebutan dana desa (DD).
Contoh hasilnya bisa dilihat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) atau Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah Jokowi, dana-dana atau alokasi subsidi itu dialihkan menjadi alokasi program ril seperti untuk pembangunan infrastruktur, pertanian dan pembangunan desa di berbagai daerah. Hasilnya sekarang lihat, sawah-sawah di NTB dan NTT itu tampak menguning semua. Jalan-jalan desa di berbagai daerah Indonesia sudah terbangun total panjangnya 195.000 kilometer," cetus Luhut Pandjaitan yang langsung disambut tepuk tangan para hadirin dan undangan dalam acara forum dialog ekonomi bertajuk 'Ekonomi Indonesia di Masa Sekarang dan yang Akan Datang', di aula Pavilion Royal Regale Convention Jalan Haji Adam Malik Medan, Senin (18/2).
Acara ini diprakarsai oleh Komunitas Horas Halak Hita (H3) yang diketuai oleh Dumoly F Pardede. Tampak hadirin di acara itu mencapai 1.000-an orang. Terdiri dari para pengusaha atau praktisi bisnis, delegasi ormas dan komunitas masyarakat, mahasiswa, politisi dan kalangan calon legislatif, aktifis perempuan dan sejumlah tokoh masyarakat di Sumut.
Hadir di acara yang dipandu anggota DPD RI Parlindungan Purba SH itu, antara lain Ketua Umum Nusantara For Jokowi (N4J) Dr RE Nainggolan, Kordinator Sahabat Mahfud MD Sanggam SH Bakkara, Ketua Ikatan Cendekiawan Karo (ICK) Dr Ir Budi Sinulingga, pengurus DPP REI Ir Tommi Wistan, Ketua Lembaga Independen Pemantau Lelang (LIPEL) SP Sianturi, perwakilan perusahaan Capital Group, kalangan komunitas H3, Horas Bangso Batak (HBB), Forum Peduli Danau Toba (FPDT) dan lainnya.
Sementara, dari Jakarta hadir tokoh nasional Alwi Shihab, Tuan Guru Bajang (TGB), dan Ruhut Sitompul.
Sejak awal paparan Luhut tampak fokus ke profil dan prospek ekonomi Indonesia di masa sekarang dan masa mendatang. Di masa kini, Luhut antara lain menyebutkan ekonomi Indonesia justru tampak bangkit dan bergeliat tak hanya di sektor infrastruktur dengan kesiapan anggaran Rp 326 triliun, tapi juga di sektor pembangunan desa dengan alokasi yang meningkat menjadi Rp 157 triliun untuk biaya Rp1,2 miliar per desa. Saat ini, angka kemiskinan juga turun dari kisaran 10 persen menjadi hampir 9 persen. Plus, negara juga telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 triliun untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang. Dana ini secara kalkulatif diperoleh sebagai peralihan dana subsidi sehingga tidak menjadi 'uang hangus' lagi.
Sementara di masa mendatang, ekonomi Indonesia akan mencapai pertumbuhan mulai 7 hingga 9 persen mulai tahun 2024, pembangunan jalan desa yang 2-3 kali lipat dari realisasi 195.000 kilometer selama ini, pemberlakuan kebijakan insentif bagi para investor agar tak hengkang ke Vietnam atau Korea, serta peningkatan citra politik dan kinerja ekonomi di kancah internasional. Soal hutang ke luar negeri, sejumah agenda dan kebijakan telah disiapkan untuk tindak pengurangan jumlah hutang menjadi Rp1.800 triliun.
"Intinya, banyak fakta dan indikator bahwa ekonomi kita saat ini dan mendatang akan terus membaik. Negara ekonomi kuat seperti Cina dengan segala kemajuan inovasi dan teknologinya pun memperhitungkan kita. Jadi, jangan ada yang masih berpikir bahwa Indonesia ini akan punah 30 tahun lagi, atau kapanpun itu. Di berbagai forum temu dengan pemimpin negara luar, saya selalu tegaskan, kami ini (RI) negara yang besar, kuat, kaya, dan siap daya saing. Jadi jangan ada yang coba-coba mendikte (kami)," ujar Luhut tegas, lagi-lagi disambut tepuk tangan riuh.
DIALOG
Usai paparan, sesi dialog kemudian dibuka kepada lima peserta. Budi Sinulingga dari ICK memaparkan kondisi kesenjangan pembangunan kawasan Danau Toba sehingga rencana pembangunan jalan tol Medan—Berastagi bisa dipercepat, apalagi biayanya hanya Rp655 miliar, tak sampai Rp 41 triliun untuk pembangunan tol serupa di Kelok Sembilan Sumatera Barat.
"Kesenjangan itu, lihat di wilayah selatan Danau Toba, ada jalan tol Medan-Tebingtinggi yang kelak akan mencapai Siantar dan Parapat, ada Bandara Kualanamu dan sebagainya. Sementara di utara Danau Toba, dalam hal ini di Karo, jalan kini macet berjam-jam sehingga pernah menghambat evakuasi mayat dari Medan yang akan dikubur di Berastagi," ujar Budi.
Peserta kedua, Yusuf dari PT Mulia Karya Sejahtera mengeluhkan proses pengurusan izin hak pengusahaan hutan (HPH)-nya di Langkat belum beres juga walau sudah delapan tahun diajukan, sementara banyak pengusaha yang jelas-jelas mengalih-fungsikan hutan bisa beroperasi.
Lalu, Vera Situmorang dari FPDT, senada dengan ketua umum HBB Lamsiang Sitompul SH mempertanyakan dan menagih janji Luhut sebagai Menko Kemaritiman untuk menindak perusahaan keramba yang jelas-jelas sudah merusak lingkungan Danau Toba, termasuk aksi pembuangan ikan-ikan mati oleh pihak perusahaan baru-baru ini.
Sedangkan Effendi alias Aseng dari perusahaan perikanan di Belawan juga mengeluhkan kebijakan soal pengaturan kapal-kapal penangkap ikan yang belakangan ini merugikan para nelayan. Soalnya, dari produksi budidaya ikan yang mencapai 750.000 ton untuk ekspor per tahun selama ini, belakangan ini hanya bisa mencapai di bawah 500.000 ton saja.
Untuk ini, Luhut langsung menjawab tegas. Soal jalan tol Medan-Berastagi, Luhut pesan pada ICK agar menyampaikan copy surat ke Menteri PUPR itu ke kantor Menko Kemaritiman. Soal HPH, Luhut justru menegaskan adanya kebijakan untuk mengurangi aksi penebangan hutan dengan dalih izin apapun, bahkan dia mencontohkan izin yang sudah ada seperti HPH milik PT TPL akan dikurangi agar luasan areal hutan tebangannya berkurang. Soal lingkungan Danau Toba, Luhut bilang semua kasus pencemaran Danau Toba itu sedang diproses verifikasi lanjut untuk penetapan putusan di Pengadilan, karena semua ada mekanismenya dan bukan semudah membalik telapak tangan. Lalu, soal keluhan perwakilan nelayan, Luhut tegaskan akan kordinasi lanjut dengan instansi terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (A04/A02/c)
