Kamis, 02 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • SWI Dorong Proses Hukum kepada Pelaku Fintech Ilegal

SWI Dorong Proses Hukum kepada Pelaku Fintech Ilegal

redaksi Selasa, 05 November 2019 15:05 WIB
kompas
Ilustrasi

Jakarta (SIB)
Kemunculan entitas financial technology peer to peer lending (fintech P2P) kian menjamur menawarkan layanan pinjaman dana online masyarakat. Meski telah diblokir, aplikasi fintech ilegal tersebut tetap bermunculan di tengah kemudahan seseorang membuat aplikasi dan menawarkan pinjaman tersebut. Regulator bahkan mengaku kesulitan menindak para pelaku tersebut karena tidak jelasnya identitas pemilik usaha entitas fintech ilegal.


Satgas Waspada Investasi (SWI) mengumumkan total entitas fintech lending ilegal yang ditangani sejak tahun 2018 sampai 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas fintech lending ilegal. Jumlah tersebut berisiko terus bertambah seiring belum ada tindakan penangkapan pendiri usaha fintech ilegal.


"Kami kesulitan karena meski kami blokir mereka (fintech ilegal) dapat dengan mudah membuat aplikasi serupa dalam waktu cepat," jelas Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing, Kamis (31/10) lalu.


Tongam melanjutkan, salah satu yang diperlukan saat ini berupa dukungan regulasi untuk menindak para pelaku fintech ilegal tersebut. Dia mendorong pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan Undang Undang Fintech untuk menjerat pidana pendiri fintech ilegal. Sebab, regulasi saat ini sanksi yang diberikan masih sebatas administrasi berupa pemblokiran atau penghentian kegiatan usaha.


"UU Fintech itu dibutuhkan sebab fintech ilegal itu termasuk ranah pidana," jelas Tongam.
Tantangan lain dalam penindakan fintech ini yaitu tidak jelasnya keberadaan entitas. SWI sebelumnya mengumumkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap lokasi server entitas tersebut, sebanyak 42% entitas tidak diketahui asalnya, diikuti dengan 22% dari Indonesia, 15% dari Amerika Serikat dan sisanya dari berbagai negara lain. Namun, hal tersebut juga tidak menunjukkan identitas sesungguhnya dari pelaku di balik entitas tersebut.


Perlu diketahui, fintech ilegal bukan merupakan ranah kewenangan OJK karena tidak ada tanda terdaftar dan izin dari OJK. Sedangkan yang menjadi ranah kewenangan OJK adalah Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Fintech Peer-To-Peer Lending yang terdaftar dan berizin di OJK maka OJK dapat melakukan penindakan terhadap Fintech tersebut.


Meski demikian, Tongam menjelaskan SWI mendorong proses hukum kepada para pelaku fintech ilegal yang melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan lainnya. Dalam rangka penindakan terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal tersebut, Satgas Waspada Investasi meminta kepada masyarakat melaporkan entitas tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia apabila ditemukan ada unsur pidana.


Tongam menjelaskan pencegahan agar masyarakat terhindar dari fintech ilegal ini melalui sosialisasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Google Indonesia, dan Bareskrim Polri.
Ciri-ciri Fintech Ilegal:
-Tidak memiliki izin resmi
-Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas
-Pemberian pinjaman sangat mudah
-Informasi bunga dan denda tidak jelas
-Bunga tidak terbatas
-Denda tidak terbatas
-Penagihan tidak batas waktu
-Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
-Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi
-Tidak ada layanan pengaduan
Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) yang merupakan salah satu anggota SWI mengakui terdapat kesulitan bagi pihaknya menindak fintech ilegal tersebut. Kasubdit Jaksi (Pajak dan Asuransi) dan Kompol Silvester Simamora dari Direktorat Siber Polri juga menyatakan perlu ada UU Fintech untuk menjerat pidana para pelaku tersebut.
Dia menjelaskan saat ini memang sudah ada penindakan sehubungan fintech namun pasal yang dikenakan masih sebatas penagihan kasar, pelecehan seksual, pencemaran nama baik dan pornografi.


"Regulasi tentang fintech (ilegal) bisa dikatakan belum ada UU khususnya sanksi pidana. Kami bekerja masih pada hilir bukan pada hulu, seperti kasus pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, beberapa sudah ada diperiksa. Memang untuk regulasi saat ini hanya regulasi OJK yang bersifat administratif. Kami sudah melakukan beberapa tindakan pada fintech ilegal termasuk penagih yang di luar batas kewajaran untuk regulasi yang dikenakan UU ITE. Sejatinya UU (fintech) belum ada," jelas Silvester. (Hukumonline/BR1/q)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments