Kamis, 19 Sep 2019
  • Home
  • Headlines
  • Rp 1,6 Miliar Uang Pemprov Sumut Raib di Parkiran Kantor Gubernur

Rp 1,6 Miliar Uang Pemprov Sumut Raib di Parkiran Kantor Gubernur

* Bersamaan dengan Paripurna Pengesahan PAPBD 2019 dan RAPBD 2020 di DPRDSU
admin Rabu, 11 September 2019 09:30 WIB
SIB/Roy Surya Damanik
BARANG BUKTI: Mobil Toyota Avanza warna silver BK 1875 ZC diamankan di Mapolrestabes Medan guna dijadikan barang bukti, Selasa (10/9).
Medan (SIB) -Uang Rp 1,6 miliar lebih milik Pemrov Sumut yang diletakkan di dalam mobil yang diparkir di halaman parkir dekat pos sekuriti Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Medan Polonia disikat kawanan pencuri, Senin (9/9) sekira pukul 17.05 WIB.

Peristiwa pencurian uang yang rencananya untuk menggaji honorer Pemrov Sumut tersebut dilaporkan ke Polrestabes Medan, Senin malam.

Informasi dihimpun wartawan dari berbagai sumber, Selasa (10/9) sore menyebutkan sebelum pencurian terjadi, ASN Pemprov Sumut, Muhammad Aldi Budianto (40) warga Jalan Karya Dharma, Medan Johor dan honorer Biro Perbekalan Pemrov Sumut, Indrawan Ginting (36) warga Jalan Seriti 1 Perumnas Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Senin sekira pukul 16.00 WIB, mengambil uang Rp 1,6 miliar lebih dari Bank Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Setelah mengambil uang, keduanya menuju lokasi parkiran bank dan meletakkan tas berisi uang di kursi belakang mobil Toyota Avanza warna silver BK 1875 ZC. Selanjutnya PNS dan hononer tersebut meninggalkan lokasi menuju Kantor Gubernur Sumut. Setibanya di tujuan, keduanya memarkirkan mobil di pelataran parkir kantor yang posisinya dekat pos sekuriti.

Aldi dan Indrawan keluar dari mobil, lalu mengunci pintu dan berjalan menuju mesjid di samping kantor untuk melaksanakan Sholat Ashar. Usai sholat, keduanya kembali ke parkiran untuk mengambil uang yang rencananya untuk menggaji honorer. Namun lubang kunci pintu didapati sudah rusak. Selanjutnya keduanya mengecek dan ternyata uang sudah raib digondol maling.

Kejadian itu lalu dilaporkan ke atasan Aldi dan diteruskan ke Polrestabes Medan. Tak lama personel Sat Reskrim dan Tim Inafis tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan serta identifikasi. Setelah itu PNS dan honorer diarahkan untuk membuat laporan ke Polrestabes Medan. Sedangkan mobil yang membawa uang tersebut juga dibawa ke Mapolrestabes guna dijadikan barang bukti.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Puyu Yudha Prawira yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan terkait pencurian uang itu. "Laporannya sudah kita terima dan kita masih melakukan penyelidikan," ujarnya.

PARIPURNA PAPBD 2019
Kabar hilangnya uang tunai tersebut memicu opini liar. Beberapa bahkan merasa aneh dengan penarikan uang dalam bentuk tunai dalam jumlah yang besar itu. Sementara pada sisi lain, pada hari yang bersamaan dengan penarikan uang tunai tersebut, di DPRD Sumut sedang berlangsung alot soal jadi atau tidaknya pengesahan sekaligus PAPBD 2019 dan RAPBD 2020 yang bangkit dari 'mati suri' setelah sebelumnya diputuskan tidak disahkan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Untuk apa uang tunai sebesar itu ditarik? Apa mungkin ada pembayaran dalam bentuk tunai jaman sekarang ini? atau jangan-jangan itu untuk 'uang ketok' karena alotnya persoalan pengesahan PAPBD Sumut 2019 di dewan? Ini perlu didalami," kata salah seorang warga Fahrudin, Selasa.

Fahruddin yang juga pemerhati sosial ini menyebutkan, prasangka soal uang tunai ini akan muncul di tengah masyarakat mengingat DPRD Sumut beberapa periode lalu yang lalu pernah terkena kasus hukum karena persoalan 'uang ketok'.

"Hampir tidak ada bedanya, kan itu juga karna adanya 'saling sandera' antara DPRD dan Pemprovsu waktu itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan sejauh ini ia tidak mendengar adanya desas-desus 'uang ketok' yang membuat PAPBD Sumut 2019 tersebut akhirnya disahkan. Meski demikian, menurutnya kabar hilangnya uang tunai dalam jumlah besar tersebut harus benar-benar diusut. Sebab menurutnya, disaat sekarang ini hampir sulit ditemukan transaksi dalam bentuk tunai dengan jumlah yang sangat besar.

"Itu hal menarik, perlu ditelusuri kebenarannya. Hilang atau dihilangkan, itu harus segera diperjelas. Kalau hilang kemarin, apakah sudah dibuat laporan polisi? Kita semakin curiga dengan adanya jumlah uang sebesar itu di kantor gubernur. Sistem pembayaran kegiatan pemerintah provinsi Sumatera Utara sudah tidak lagi pakai uang cash. Maka uang dengan jumlah sebesar itu menjadi pertanyaan besar," ungkapnya.

BELUM TAHU
Sementara itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi belum tahu mengenai adanya uang milik Pemprov Sumut Rp 1,6 miliar lebih hilang. Dirinya juga memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu kebenaran, apakah uang tersebut benar hilang. "Aku belum tahu itu," kata Edy Rahmayadi kepada wartawan saat diwawancarai ketika meninjau sungai di Kota Medan.

Dia mengatakan, jika memang benar uang tersebut hilang, pastinya ada kelalaian di petugas Pemprov Sumut itu kenapa bisa hilang. "Seharusnya uang milik rakyat tersebut tidak boleh sampai hilang," ujarnya.

Ia belum bisa memberikan komentar banyak mengenai kehilangan uang tunai tersebut. "Tapi saya belum tahu dan saya belum bisa berkomentar soal kehilangan itu," ujarnya.

LAPOR KE GUBSU
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, Raja Indra Saleh menyampaikan, telah melaporkan peristiwa itu kepada atasan, yakni Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Sekdaprov Sumut Sabrina. "Kami sudah laporkan hal ini kepada Pak Gubernur dan Bu Sekda. Menurut petunjuk beliau kita tunggu proses hukum di kepolisian," ujarnya.

Menurut Raja, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak inspektorat. Jika nantinya ada ditemukan pelanggaran prosedur pelaksanaan tugas terhadap pembantu PPTK yang bersangkutan akan diberikan sanksi dan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Sementara kehilangan uang itu merupakan tanggungjawab dari Aldi sendiri sesuai UU I/2009 tentang Perbendaharaan Negara. Jika nantinya Aldi melakukan hal-hal di luar prosedur tentunya itu menjadi tanggungjawab Aldi," katanya.

Dia juga membantah, kalau uang tunai itu digunakan untuk uang ketok bagi dewan. "Uang ini untuk honor kegiatan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kenapa tunai, karena kita ada ketentuan Peraturan Gubernur tentang transaksi non tunai. Bendahara dapat menyerahkan, mentransfer kepada salah satu yang dikuasakan, seperti Aldi untuk selanjutnya dia mendistribusikannya kepada yang menerimanya," kata Fuad staf Indra.

Fuad juga menjelaskan, uang itu sebenarnya akan diserahkan kepada lintas OPD Pemprov Sumut. "Ada dari BP2RD, Bappeda, Biro Pembangunan, Biro Umum dan BKD serta yang terkait dengan TAPD dalam rangka membahas APBD Sumut. Jadi secara ketentuan ini dibenarkan dengan tunai. Lalu yang mendapat honor ini berdasarkan SK Gubernur," paparnya. (M16/M11/rmol/q)
T#gs Parkiran Kantor Gubsu Pemprov Sumut6 MiliarRaib Uang Rp1
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments