Kamis, 14 Nov 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ricuh Fakfak dan Timika, Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar

Ricuh Fakfak dan Timika, Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar

* Jokowi Telepon Gubernur, Akan ke Papua Awal September, Kominfo Blokir Sementara Layanan Data di Papua dan Papua BaratFormanas
admin Kamis, 22 Agustus 2019 09:40 WIB
SIB/evianto Pakiding
AKSI UNJUK RASA DI TIMIKA: Petugas kepolisian mengevakuasi seorang warga saat melakukan penjagaan aksi di Mimika, Papua, Rabu (21/8). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Jakarta (SIB) -Kericuhan terjadi di Fakfak, Papua Barat; dan Timika, Papua. Kericuhan menimbulkan kerusakan di kedua wilayah.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan kericuhan di Fakfak mengakibatkan 1 pasar dan 1 gedung kantor Dewan Adat dibakar. Selain itu, 2 mobil dan beberapa rumah mengalami pecah kaca.

"Satu korban luka berat karena bentrok antar massa," kata Dedi dalam keterangannya, Rabu (21/8).

Sedangkan di Timika, Polri mendata 1 ruko dibakar, pos kantor DPRD dirusak. Massa juga merusak 2 mobil patroli, 1 bus, dan 1 truk.

"Serta beberapa motor rusak," katanya.
Dari data Polri, unjuk rasa di Papua Barat juga dilakukan di kantor Wali Kota Sorong dan di Maybrat. Situasi kedua wilayah aman.
Sedangkan di Papua, unjuk rasa dilakukan di depan kantor Bupati Biak. Polri memastikan situasi juga aman.

Bendera Bintang
Kericuhan di Fakfak, Papua Barat, Kantor Dewan Adat dibakar massa setelah bendera Bintang Kejora sempat berkibar.
"Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey saat dihubungi, Rabu (21/8).

Polisi belum menyebut kelompok yang menaikkan bendera Bintang Kejora di kantor Dewan Adat, Jl Dr Salasa Namudat, Fakfak. Namun di lokasi juga terdapat kelompok pro-NKRI.

"Ada dua kelompok yang berseberangan," katanya.

Polisi masih menelusuri pihak yang menaikkan bendera Bintang Kejora juga kelompok yang membakar kantor Dewan Adat. Kondisi di Fakfak, disebut Krey, sudah kondusif.

45 Orang Diamankan Polisi
Polisi dibantu TNI mengamankan 45 orang diduga pelaku kericuhan saat unjuk rasa massa di kantor DPRD Mimika, Kota Timika, Papua

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, mengatakan 20 orang diamankan usai melempar Hotel Grand Mozza di Jalan Cenderawasih, dengan batu. Beberapa lainnya diamankan usai melakukan aksi pelemparan batu ke fasilitas Kantor DPRD Mimika dan aparat keamanan.

"Totalnya ada 45 orang yang kami amankan untuk dilakukan proses penegakan hukum, sebab tidak dibenarkan melakukan kegiatan unjuk rasa anarkis dengan cara melakukan perusakan seperti tadi," kata AKBP Agung dikutip Antara, Rabu (21/8).

AKBP Agung menyesalkan unjuk rasa damai warga di Timika berujung kericuhan. Massa pada pagi tadi awalnya bergerak menuju Tugu Perdamaian Timika Indah.

Massa kemudian diarahkan menyampaikan aspirasi terkait insiden mahasiwa Papua di Jawa Timur di kantor DPRD Mimika. Massa kemudian berjalan kaki ke kantor DPRD Mimika dengan pengawalan ketat aparat.

"Esensi aspirasi yang hendak mereka sampaikan yaitu berkutat pada isu rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang. Kita semua tidak membenarkan itu. Namun kemudian orasi mereka berubah ke arah yang sejak awal kita khawatirkan ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yaitu permintaan soal merdeka, referendum. Ini jelas-jelas tidak dibenarkan," jelas Agung.

Sekitar pukul 13.00 WIT, terjadi pelemparan batu oleh massa. Massa juga memecahkan kaca-kaca kantor DPRD Mimika, pos satpam di pintu keluar halaman Kantor DPRD. Massa juga merusak sejumlah mobil TNI, Polri, mobil pemadam kebakaran dan fasilitas umum di sepanjang Jalan Cenderawasih tepat di depan Kantor DPRD Mimika.

"Lantaran massa sudah anarkis, tidak mematuhi aturan dan tata tertib, merusak aset pemerintah dan fasilitas umum serta fasilitas pribadi maka dengan sangat terpaksa kami harus bubarkan," jelas AKBP Agung.

Massa yang berhamburan melarikan diri ke arah Kota Timika terus melakukan perusakan fasilitas umum seperti melempari kaca-kaca Hotel Grand Mozza, merusak sejumlah kendaraan pribadi, membakar tumpukan kayu dan ban di jalan raya serta melempari aparat dengan batu.

Hingga pukul 15.30 WIT, situasi Kota Timika sudah bisa dikendalikan penuh oleh aparat gabungan TNI dan Polri.

"Situasi Kota Timika kini sudah bisa kami pulihkan kembali. Namun kami mengimbau agar tidak boleh ada kumpulan atau kerumunan massa karena pertimbangan situasi. Kami masih terus mendata jumlah kendaraan dan aset yang mengalami kerusakan," kata AKBP Agung.

Saat ini aparat TNI dan Polri masih terus disiagakan di sejumlah obyek vital di Kota Timika seperti Kantor DPRD, Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika di Kelurahan Karang Senang SP3, termasuk di Kantor Polsek Mimika Baru.

Jokowi Telepon Gubernur
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan terus mengikuti perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Salah satu caranya dengan menelepon Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

"Saya ikutin terus kok ya. Tadi pagi saya telepon juga Pak Gubernur Mandacan di Papua Barat untuk menanyakan mengenai di Manokwari, apa sudah baik? Sorong seperti apa?" kata Jokowi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (21/8) siang, seperti dikutip dari situs Setkab.

Bukan hanya Manokwari dan Sorong, Presiden Jokowi mengaku juga mengikuti perkembangan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
"Sudah, apa, mulai terkondisikan baik, ya," ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan kemungkinan dirinya ke Papua untuk meresmikan Jembatan Holtekamp. Kunjungan iitu kemungkinan pada awal September 2019.

"Ya baru kita atur dalam rangka untuk meresmikan Jembatan Holtekamp, mungkin awal-awal bulan depan," ucap Jokowi.

Menahan Diri
Presiden Jokowi mengimbau semua pihak menahan diri agar tidak memperburuk situasi.

"Presiden mengimbau agar semua pihak menahan diri, tidak memprovokasi, dan bersama-sama menciptakan rasa damai bukan hanya di Papua tapi juga di Indonesia," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Rabu (21/8).

Peristiwa-peristiwa terkait Papua terjadi setelah insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Ditengarai, ada perkataan berbau rasialis yang memicu kemarahan. Permintaan maaf telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Malang Sutiaji.

"Permintaan maaf adalah simbol bahwa kita adalah sesama saudara, yaitu Indonesia, jangan sampai insiden ini membuat kita sebagai bangsa pecah," kata Dani, sapaan Pramodhawardani.

Dalam penindakan hukum, Jokowi telah melakukan beberapa langkah. Pertama, memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas pemicu kerusuhan, pelaku kekerasan, penyebar hoax, dan pihak yang memobilisasi kerusuhan.

Kedua, kementerian dan lembaga dinyatakan telah bergerak cepat sesuai arahan Jokowi. Kementerian Sosial telah mengidentifikasi fasilitas umum yang rusak dan terbakar. Menteri Dalam Negeri sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim, Papua, dan Papua Barat untuk menyelesaikan persoalan di masing-masing wilayah.

"Intinya, Semua bergerak berdasarkan arahan Presiden. Arahan presiden jelas dan tegas, bukan hanya permintaan maaf saja, namun juga diikuti oleh tindakan tegas dan terukur baik soal keamanan maupun pelayanan kesejahteraan," tutur Dani.
Kominfo Blokir

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI saat ini memblokir layanan data di Papua dan sekitarnya. Hal ini menyusul peristiwa kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua barat.

Pemblokiran layanan data dilakukan per, Rabu (21/8). Kominfo mengatakan pemblokiran akan dicabut setelah situasi di Papua dan sekitarnya kembali normal.

"Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis.


Tanggapan Ketua DPR
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga meminta semua pihak bisa menahan diri dalam menyikapi insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Bamsoet enggan persoalan di Papua dimanfaatkan oleh provokator untuk memecah belah bangsa.

"Saudara-saudara sebangsa di Papua agar bisa menahan diri, begitupun dengan berbagai pihak lainnya dari mulai aparat TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga berbagai elemen masyarakat. Jangan sampai para provokator memanfaatkan situasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Bamsoet kepada wartawan, Rabu (21/8).

Bamsoet berharap kericuhan di Papua tak melebar lebih jauh. Karena itu, dia pun berharap warga Papua dapat memberikan maafnya atas insiden yang terjadi di Malang dan Surabaya.

"Kita tentu menyayangkan berbagai tindakan rasis dan diskriminatif yang sebelumnya sempat terjadi terhadap saudara-saudara kita warga Papua. Saya yakin, kebesaran hati masyarakat Papua akan bisa memberikan maaf," ujar Bamsoet.

Politikus Golkar itu pun berharap Bangsa Indonesia bisa memetik pelajaran atas peristiwa ini. Bamsoet mengingatkan agar semua pihak untuk tidak merasa lebih unggul dari saudara sebangsa lainnya. Sebab, kata dia, Indonesia adalah rumah besar yang nyaman bagi semua suku, agama, ras, dan golongan, bukan milik salah satu kaum saja.

"Dari sejak awal perjuangan kemerdekaan hingga kini, Papua adalah bagian dari NKRI. Masyarakat Papua adalah masyarakat Indonesia, Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Bahkan pada tahun 1956 saat berpidato di Kongres Amerika Serikat, Bung Karno dengan tegas menyatakan Indonesia belum sempurna manakala Papua belum kembali ke pangkuan," katanya.

Bamsoet mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mendamaikan Tanah Papua. Dia pun berharap agar situasi Papua dan Papua Barat dapat kembali kondusif, aman dan damai seperti sebelumnya.

Imbau Bupati Fakfak
Sementara itu, Bupati Fakfak Mohammad Uswanas meminta semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan isu rasial terhadap warga Papua. "Mari selesaikan baik-baik, kita utamakan dialog. Kita semua bersaudara, mari selesaikan persoalan ini dengan damai. Jangan sampai ada kerusuhan lagi," ujarnya, Rabu (21/8).

Pernyataan Bupati itu terkait kerusuhan yang terjadi di sana pada pagi dan siang ini. Sekelompok massa melakukan aksi protes terhadap perlakuan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pekan lalu. Aksi yang sama juga terjadi di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua seperti Manokwari, Sorong, dan Jayapura sejak beberapa hari terakhir.

Namun, isu yang dibawa oleh massa aksi hari ini tampaknya melebar. Mereka tidak hanya menyuarakan mengenai kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, mereka justru mengibarkan bendera Bintang Kejora di halaman gedung kantor Dewan Adat.

Kepala Kepolisian Sektor Fakfak Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan aksi massa itu ditunggangi oleh Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Massa juga membakar Pasar Tumburuni, kompleks pertokoan di Jalan Reklamasi, serta merusak monumen Satu Tungku Tiga Batu.

Aksi massa itu memancing emosi masyarakat yang selanjutnya melakukan perlawanan. Warga yang tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih meminta massa menurunkan bendera Bintang Kejora dan bersama aparat membubarkan mereka.

"Sekarang kondisi sudah terkendali. Aparat keamanan dari kepolisian dan TNI sudah berhasil mengendalikan situasi," ujar Uswanas.
Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berdialog dengan para pimpinan adat dan meminta masyarakat menahan diri dan tidak terpancing dengan ajakan untuk melakukan kerusuhan lagi. "Massa sudah bubar. Masyarakat sudah mulai tenang. Selanjutnya kami bersama akan selesaikan persoalan ini baik-baik," ujarnya. (detikcom/T/d)
T#gs Bendera Bintang Kejora Papua TimikaRicuh Fakfak
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments