Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Rekor Kasus Corona Tambah 2.657, Jokowi: Lampu Merah Lagi

Rekor Kasus Corona Tambah 2.657, Jokowi: Lampu Merah Lagi

* Kasus Covid-19 di Sumut Meningkat, Gubernur Edy Diminta Contoh Sumbar
Jumat, 10 Juli 2020 10:17 WIB
Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi. 

Palangka Raya (SIB)
Presiden Jokowi menyinggung tambahan 2.657 kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia, Kamis (9/7). Jokowi mewanti-wanti hal tersebut.

"Sebaran Covid di seluruh Tanah Air ini sangat tergantung sekali pada bagaimana daerah mengendalikannya. Dan juga perlu saya ingatkan, ini saya kira sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif ini tinggi sekali hari ini, 2.657," ujar Jokowi saat meninjau posko Penanganan Covid-19 Kalteng di Palangka Raya, Kamis (9/7).

Jokowi meminta Provinsi Kalteng berhati-hati dan tetap mengendalikan kasus virus Corona. Berdasarkan data yang diterima, ada tambahan 23 kasus virus Corona hari ini di Kalteng (kumulatif 1.096). Jumlah total pasien sembuh sebanyak 484 dan pasien meninggal sebanyak 65 di Kalteng.

"Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan baik, manajemen krisis tidak dilakukan, rakyat tidak diajak untuk kerja sama-sama, hati-hati, angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak," kata Jokowi.

Tambahan kasus virus corona hari ini disampaikan jubir pemerintah terkait penanganan Covid-19 dr Achmad Yurianto. Data di-update hingga pukul 12.00 WIB.

"Hari ini kita mendapatkan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 2.657 orang sehingga akumulasinya sekarang menjadi 70.736 orang," ujar Yuri dalam konferensi pers di akun YouTube BNPB.

Jumlah pasien sembuh juga bertambah 1.066. Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh ada 32.651.
Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 58, sehingga total menjadi 3.417.

Tetap Perlu
Dalam kesempatan itu Achmad Yurianto menegaskan rapid test tetap penting dilakukan.
"Perlu. Pakailah rapid test yang akurasinya bagus," katanya.

Yuri mengatakan pihak Kementerian Kesehatan sudah punya izin edar alat rapid test yang berakurasi bagus. Maka seharusnya, hanya alat rapid test yang telah tersertifikasi Kemenkes yang dipakai sebagai alat tes.

"Maka diikuti rapid test yang sudah ada surat izin edarnya, itu yang dipakai, dan harganya maksimal Rp 150 ribu," kata Yurianto.
Hingga saat ini, alat deteksi Covid-19 yang paling andal adalah real time-polymerase chain reaction (RT-PCR). Namun bukan berarti alat tes jenis rapid test tidak berguna.

"Rapid test itu berguna untuk screening (penapisan, red) supaya yang positif tidak usah bepergian," kata Yurianto.
Sebelumnya, anggota Ombudsman Alvin Lie menyerukan penghentian syarat rapid test bagi calon penumpang pesawat domestik, kapal domestik, dan kereta api. Menurutnya, pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak sudah cukup untuk mencegah penularan Corona bagi calon penumpang.

"Dengan adanya ini, justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan tes antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19," kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7).

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga telah menyoroti rapid test. Dia meminta rapid test segera disetop.
"Adanya testing cepat antibodi, rapid test, ini sangat tidak akurat," kata Pandu dalam diskusi 'Jelang Usai PSBB Transisi', pada Sabtu (4/7) lalu.

Contoh Sumbar
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Sumatera Utara (HMI Sumut) menilai penanganan kasus Covid-19 di Sumut tidak jelas arahnya ke mana.

"PSBB tidak, karantina wilayah tidak, lalu tiba-tiba kita mau new normal," kata Ketua Badko HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi kepada wartawan di Medan, Kamis (9/7).

Seperti diketahui, data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, kasus penderita positif sebanyak 2.085 orang, sehari sebelumnya 1.976 orang.

Selain itu, menurut Alwi, penggunaan anggaran tidak PSBB dan tidak karantina wilayah. Namun tiba-tiba refocusing anggaran tahap I untuk penggunaan JPS hingga Rp 300 miliar, sementara anggaran kesehatan sedikit dan serapannya lemah.

HMI Sumut mengambil kesimpulan bawah refocusing tahap I itu menggambarkan bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak punya konsep yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Hasbi pun mencontohkan penanganan Covid-19 di Sumatera Barat, dimana Gubernur Sumbar melakukan tes swab gratis dan rapid tes massal, sehingga mapping penyebaran Covid-19 clear di sana.

"Sumbar jauh berhasil ketimbang Sumut, padahal gubernur kita itu mantan jenderal bintang tiga, yang seharusnya sudah selesai dengan urusan strategi dan taktik dalam menghadapi wabah," katanya.

Mirisnya, Hasbi menduga bahwa refocusing tahap I tidak jelas pertanggungjawabannya sehingga muncul bahwa refocusing tahap I itu jadi bahan bancakan orang dekat gubernur. (detikcom/M17/f)

T#gs Gubernur Edy Diminta Contoh SumbarJokowiRekor Kasus Corona Tambah 2.657
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments