Rabu, 08 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Rawan Rongrong NKRI, Mayjen Christian Zebua Minta Pemerintah Perhatikan 103 Pulau di Nias Tidak Berpenghuni

Rawan Rongrong NKRI, Mayjen Christian Zebua Minta Pemerintah Perhatikan 103 Pulau di Nias Tidak Berpenghuni

redaksi Kamis, 12 Desember 2019 10:41 WIB
indomews.id
Mayjen TNI Purn Christian Zebua meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (SU) dan pemerintah pusat memerhatikan pulau-pulau terluar di wilayah Kepulauan Nias yang tidak berpenghuni.
Medan (SIB)
Mayjen TNI Purn Christian Zebua meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (SU) dan pemerintah pusat memerhatikan pulau-pulau terluar di wilayah Kepulauan Nias yang tidak berpenghuni. Kondisi itu memungkinkan terjadi hal yang tak diinginkan yang muaranya merongrong keutuhan NKRI.

"Di antaranya, pulau tersebut jadi basis pihak luar, atau tempat pelatihan bahkan yang mengerikan jadi pusat pengendalian mata-mata asing menggunakan teknologi. Ada 103 pulau di wilayah Nias Selatan yang tak didiami," ujarnya di Medan.
Mantan Pangdam Cenderawasih Papua itu mengatakan, sebagai putra Nias, dirinya sudah menyampaikan ke pusat bahkan ketika Mendagri Tito Karnavian mengunjungi Nias, hal tersebut disampaikan.

"Mendagri sudah setuju untuk meningkatkan status Kepulauan Nias. Langkah itu sejalan dengan kebijakan Menhan yang ingin meningkatkan status dari sisi militer, tapi sampai sekarang belum ada," ujar mantan Dandim 0203/Lkt tersebut.

Mengenai perpolitikan, purnawirawan bintang dua itu mengatakan, semua pihak perlu berperan aktif untuk meminimalisir politik uang (money politics) pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Tindakan ini diperlukan agar nantinya Pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin berkualitas. "Money politics itu terkait dengan ketahanan moral yang muaranya kekuatan negara," tambah pria yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Partai Perindo Sumut untuk maju sebagai bakal calon Bupati Nias.

Ia mengungkapkan, praktek politik uang telah merusak pola pikir masyarakat dalam memilih calon kepala daerah (KDh). Semua pihak mulai dari partai politik, bakal calon hingga media massa harus ambil peran untuk mewujudkan ini. Kecerdasan dalam memilih ini yang harus dimulai. Kita jangan biarkan ini terus berlarut. Meski tak gampang, tapi ini harus ada perubahan," sebut jenderal yang dikenal memegang teguh prinsip idealis tersebut.

Menurutnya, bila hal tersebut dilakukan, maka nantinya pemimpin yang terpilih tidak akan memikirkan politik balas budi. Politik uang juga membuat tokoh-tokoh yang punya integritas tak memiliki kesempatan.
"Politik uang mulai harus ditinggalkan. Agar yang punya uang dan tidak memiliki uang punya kesempatan yang sama. Dengan begitu akan terpilih pemimpin yang memang berkualitas," tegasnya.

Kendati begitu, arbituren Akmil 1980 tersebut tak mempermasalahkan soal adanya biaya politik. "Cost (biaya) politik itu perlu, tapi yang kita inginkan jangan buat masyarakat terbiasa memilih karena adanya politik uang. Jangan mau kita terperangkap lagi dengan pemikiran itu," tutupnya. (R9/q)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments