Selasa, 07 Jul 2020
PalasBappeda
  • Home
  • Headlines
  • Ratusan Kapal Ikan Milik Pelaku Industri Perikanan Terancam Tidak Melaut

Terkait Rencana Pemerintah Mencabut Jatah BBM Bersubsidi

Ratusan Kapal Ikan Milik Pelaku Industri Perikanan Terancam Tidak Melaut

Senin, 03 November 2014 09:23 WIB
Belawan (SIB)- Seluruh kapal penangkap ikan yang bertangkahan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) milik para pengusaha perikanan terancam tidak akan melaut/beroperasi jika Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti benar-benar mencabut jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada para pelaku industri perikanan selama 5 tahun ke depan.

"Kita tidak setuju, rencana itu sangat kejam dan pengusaha mungkin akan berhenti mengoperasikan kapal untuk menangkap ikan di laut," ujar salah seorang unsur pengurus Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB),  Ir Y Sembiring yang dihubungi SIB melalui telepon genggamnya, Minggu (2/11), terkait adanya rencana pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan mencabut jatah BBM bersubsidi terhadap pelaku industri perikanan. Namun menurutnya hingga saat ini pihaknya belum ada menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah terkait rencana tersebut.

"Pernyataan menteri tersebut masih sebatas kita baca di koran dan tonton di televisi namun sejauh ini belum ada disampaikan kepada kita," lanjut Y Sembiring.
Seperti diberitakan sejumlah media massa baru-baru ini, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengatakan akan mencabut jatah BBM bersubsidi terhadap para pelaku industri perikanan saat berdialog dengan media di Gedung Mina Bahari Jakarta, Jumat (31/10) lalu.

Dikatakannya, hal tersebut dilakukan, karena selama ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan sangat kecil yakni dari 5.329 kapal hanya sebesar Rp 300 miliar per tahun sedangkan subsidi BBM yang diberikan mencapai Rp 11,5 triliun.

Disebutkan, berdasarkan catatan KKP, subsidi BBM sebesar Rp 11,5 triliun atau 2,1 juta kiloliter/tahun dinikmati oleh lebih dari 635.000 kapal tangkap ikan. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM dinikmati 630.000 kapal berukuran kurang dari 30 GT (Gross Ton) atau kapal nelayan skala kecil sedangkan kapal di atas 30 GT (kapal besar/industri perikanan) yang menikmati BBM subsidi  5.329 kapal.

Pada sisi lain, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syarief Widjaja menjelaskan, selama ini aturan yang berlaku adalah nilai PNBP yang diberikan pelaku usaha kepada pemerintah berdasarkan ukuran kapal, bukan berdasarkan hasil tangkapan. PNBP yang wajib disetor per kapal per tahun hanya Rp 60 juta ditambah lisensi izin tangkap Rp 30 juta atau berbasis pada ukuran kapal saja. Terkait dengan kondisi tersebut sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, saat ini  KKP sedang mengkaji kemungkinan penetapan besaran PNBP berdasarkan hasil tangkap, dengan cara tersebut, PNBP yang didapat bisa jauh lebih besar.

Sebelumnya, pihak AP2GB juga mengatakan, kondisi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan saat ini, dari sedikitnya 500 kapal ikan yang bertangkahan di pelabuhan perikanan Gabion Belawan hanya 20 persen atau sekitar 100 unit yang beroperasi setiap harinya karena sangat sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak. (A11/i)

T#gs Ratusan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments