Sabtu, 07 Des 2019
  • Home
  • Headlines
  • Ramai-ramai Musnahkan e-KTP Invalid di Berbagai Penjuru RI

Ramai-ramai Musnahkan e-KTP Invalid di Berbagai Penjuru RI

* Wiranto: Tercecer Bukan Rekayasa Pemerintah
Admin Selasa, 18 Desember 2018 15:01 WIB
Tarakan (SIB) -Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia memusnahkan e-KTP invalid. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Seperti terlihat di Kota Tarakan yang memusnahkan sebanyak 118.821 keping e-KTP.

"Yang kita musnahkan berjumlah 118.821, separuh lainnya sudah kita musnahkan tiga minggu lalu. Kenapa kita laksanakan pemusnahan karena melaksanakan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri," kata Sekretaris Disdukcapil Tarakan, Hamzah, di sela kegiatan pembakaran e-KTP atau KTP-el di halaman parkir Gedung Gabungan Dinas, Senin (17/12).

KTP-el yang sudah rusak atau invalid harus dimusnahkan karena sangat rawan penyalahgunaan. KTP-el yang rusak atau invalid ini hasil dari perbaikan data, misalnya sebelum menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kalimantan Utara merupakan bagian dari Kalimantan Timur. Jadi, saat sudah menjadi pemerintahan tersendiri, nomenklatur yang tertera di KTP-el harus diganti dari Kaltim ke Kaltara.

"Yang rusak ini, selain karena ada perbaikan data, misalnya ada penduduk luar Tarakan dan pindah untuk berdomisili di sini secara otomatis harus ganti data kependudukannya, khususnya alamat rumah, karena untuk data tanggal lahir, golongan darah, nama, dan data biometrik tidak perlu diganti," terangnya.

Di Bone, Sulsel, sebanyak 12 ribu keping lebih e-KTP yang dinyatakan rusak dimusnahkan.

"Total kami musnahkan sudah sebanyak 12 ribu lebih. Ini atas kebijakan pemerintah pusat untuk menertibkan semua KTP yang telah terbit tidak digunakan lagi," kata Kadisdukcapil, Andi Darmawan.

Pihak Disdukcapil menyatakan perlunya ketersediaan fasilitas blangko di tiap daerah yang memadai dari pusat untuk menunjang akses yang cepat dari permintaan masyarakat dalam pelayanan.

"Masih ada 20 ribu lebih yang masih belum menerima e-KTP, itu tinggal menunggu blangko dari pusat. Kalau blangkonya itu siap, tidak ada alasan bagi Dinas Capil untuk menyelesaikan penerbitannya. Tapi sekarang blangkonya yang jadi kendala," ungkap Andi Darmawan.

Bukan Rekayasa
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan tercecernya e-KTP di sejumlah wilayah di Indonesia bukan rekayasa pemerintah. Dia menyebut pemilu 5 tahun sekali harus jadi pemilu berkualitas.

"e-KTP yang tercecer, yang diperjualbelikan, sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pak Presiden Jokowi sudah meminta supaya ASN Netral. TNI-Polisi netral. Dan tidak perlu merekayasa sesuatu dalam rangka pemilu ini," kata Wiranto di Jakarta Pusat, Senin (17/12).

"Pemilu ini kan pesta demokrasi. Pesta membuat rakyat senang. Senang karena apa, rakyat diberikan keleluasaan untuk memilih pemimpinnya. Lima tahun sekali diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang punya kualitas, kualitasnya itu bukan adu bakar-membakar baliho bukan adu kekuatan uang, bukan, tapi adu kemampuan," lanjut dia.

Wiranto mengatakan pentingnya pemimpin berkualitas yang dipilih 5 tahun sekali. Dia mengatakan, kualitas pemimpin harus diinformasikan ke publik.

"Jadi yang kita jual ke masyarakat itu sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan penjelasan ke masyarakat tentang figur-figur pemimpin. Apakah itu capres cawapres tentang tadi, yang kita jual itu kemampuannya, kompetensinya, track recordnya, pengalamannya, kemampuannya memutuskan, menyelesaikan masalah. Itu semua saya kira yang harus kita sampaikan ke publik ya," tutur Wiranto.

Dia juga bersyukur jumlah DPT yang sudah ditetapkan sebanyak 192.828.520 jiwa. Dia berharap, pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa negara lebih maju lagi.

"DPT ini sekarang kita syukur alhamdulillah sudah diputuskan final dalam rapat terakhir, DPT-nya itu ada 192.828.520. Udah sah," kata Wiranto.

Meski sudah disahkan jumlah DPT sebanyak 192 juta, Wiranto mengatakan akan ada penyesuaian dengan anak-anak yang berusia 17 tahun mendekati pencoblosan. Diperkirakan ada 10 ribu anak yang usianya 17 tahun sebelum April.

"Sudah ada kesesuaian, sudah ada kesepakatan, sudah ada wadahnya, dipersiapkan. Dengan teknik tertentu nanti ada 10 ribuan anak-anak kita yang usianya nanti sebelum April dan setelah ditetapkan DPT ini akan mencapai umur 17 tahun. Berarti dia berhak memilih. Jadi tetap dia nanti punya hak pilih," jelasnya. (detikcom/h)
Editor: Admin

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments