Minggu, 09 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Rajudin Sagala: DPRD Medan Jarang Mendapatkan Hasil Audit Inspektorat

Terkait Anggaran Covid Masih Diaudit Inspektorat

Rajudin Sagala: DPRD Medan Jarang Mendapatkan Hasil Audit Inspektorat

* Antonius: Agar Tidak Diintervensi, Inspektorat Harus Dibentuk Kemendagri
redaksisib Senin, 15 Juni 2020 10:33 WIB
Medan (SIB)
Wakil Ketua DPRD Medan H Rajudin Sagala meminta kepada Inspektorat Pemko agar audit yang dilakukan terhadap penggunaan anggaran Covid-19 tidak sekadar wacana. Karena DPRD Medan jarang mendapatkan hasil audit yang dilaporkan Inspektorat.

Hal itu dikatakan politisi PKS ini kepada wartawan, Minggu (14/6) terkait adanya pernyataan Kepala Inspektorat Pemko Ikhwan Habibi Daulay yang mengatakan pihaknya sedang mengaudit penggunaan anggaran Covid-19, sehingga hasilnya belum bisa disampiakan. Padahal sekarang ini Pemko sudah membagi bansos Covid berupa 20 Kg beras dan 2 kg gula pasir kepada warga terdampak Covid tahap kedua.

“Ini sudah pembagian bansos Covid tahap kedua, tapi pihak Inspektorat mengaku sedang mengauditnya dan belum selesai. Jika sampai tahap kedua bansos audit tidak juga selesai, saya khawatir Inspektorat akan memberitahukan masih sedang mengaudit pengeluaran bansos tahap ketiga,” kata Rajudin.

Menurut dia, ungkapan Ikhwan Habibi tersebut menunjukkan Inspektorat Kota Medan belum serius melakukan audit dana Covid. Seharusnya dalam melakukan audit jelas-jelas jadwalnya, kapan dimulai dan kapan berakhirnya sehingga publik tahu hasil akhirnya.
Ia berharap, Inspektorat benar-benar serius mengaudit penggunaan uang rakyat pada penanganan Covid, jelas, tegas dan kredibel. Agar masyarakat tahu bahwa dana yang ratusan miliar tersebut tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Pansus Covid DPRD Medan Roby Barus. Dia menyayangkan pernyataan Ikhwan Habibi yang mengatakan pihaknya masih mengaudit penggunaan dana Covid, padahal pembagian bansos sudah tahap kedua. Seharusnya Inspektorat sudah menyelesaikan auditnya tahap pertama penggunaan anggaran.

“Seharusnya ke luar dulu hasil audit dari Inspektorat, apakah ada penyimpangan penggunaan dana Covid, baik di Dinsos, Dinkes maupun RSU Pirngadi. Setelah ada laporan hasil audit, barulah bansos tahap kedua dilakukan, sehingga penggunaan anggaran terukur,” kata Roby yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan.

Ketua Komisi I DPRD Medan Rudianto Simangunsong mendukung penuh pihak Inspektorat Kota Medan melakukan audit penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Karena ini merupakan fungsi dari inspektorat yaitu fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, penggusutan dan penilaian tugas yang diberikan kepala daerah.

“Kami menilai bahwa penggunaan anggaran pencegahan Covid-19 sedang berjalan hingga belum dapat diketahui adanya indikasi dugaan penyelewengan anggaran terjadi. Walau kami meyakini bisa jadi gugus tugas dalam penangganan covid 19 tidak punya niat jahat dalam penggunaan anggaran tetapi inspektorat tetap harus melakukan fungsi dan tugas pengawasannya. Melalui pansus Covid-19 di DPRD Kota Medan kami harap dapat lebih membantu gugus tugas dalam melaksanakan penangganan covid 19 di Kota Medan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Antonius Devolis Tumanggor meminta agar Inspektorat bekerja profesional dan tegas. Karena selama ini belum ada kerja yang membanggakan yang diperlihatkan sebagai penegak hukumnya di pemerintahan daerah. Memang keberadaan Inspektorat ini sangat vital, jika benar-benar bekerja, kerja BPK sangat tertolong.

Tapi keberadaan Inspektorat masih di bawah naungan kepala daerah, yang jika bekerja secara profesional dan kredibel maka sama saja akan membuat reputasi kepala daerah jelek di mata masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada intervensi yang dilakukan kepala daerah agar Inspektorat tidak mengungkap keseluruhan kejelekan OPD.

“Itulah sebabnya menurut saya kenapa Ikhwan Habibi mengatakan masih mengaudit penggunaan dana Covid. Saya tidak yakin Inspektorat berani mengauditnya karena kalau ada penyimpangan bisa menjatuhkan reputasi pimpinan tertingginya yakni Plt Wali Kota. Menurut saya, seharusnya Inspektorat itu bentukan Mendagri, sehingga tidak menjadi bawahannya kepala daerah dan hamya bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Kalau itu bisa dilakukan, Inspektorat pasti bisa bekerja tanpa tekanan,” tuturnya. (M10/p)
T#gs AnggaranAudit InspektoratDPRD MedanRajudin SagalaMedan
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments