Kamis, 06 Agu 2020
  • Home
  • Headlines
  • Raibnya Uang Rp1,6 Miliar Murni Tindak Pidana Pencurian

Raibnya Uang Rp1,6 Miliar Murni Tindak Pidana Pencurian

* Sabrina: Rp1,6 M untuk Honor 117 Orang TAPD
admin Rabu, 18 September 2019 09:55 WIB
Ilustrasi
Medan (SIB) -Raibnya uang Rp 1,6 miliar lebih dari pelataran parkir Pemprov Sumut belum lama ini terjadi merupakan murni tindak pidana pencurian. Sebelumnya sejumlah asumsi atau opini yang berkembang di masyarakat terkait hilangnya uang miliaran rupiah itu diduga melibatkan oknum ASN di jajaran Pemprov Sumut, namun ternyata asumsi itu keliru.

Hal itu disampaikan Wakasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Aron Siahaan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/9) siang.
Ditegaskan Aron, kasus raibnya uang Rp 1,6 miliar lebih tidak ada rekayasa sama sekali. Kasus ini murni tindak pidana pencurian.

"Ini murni tindak pidana pencurian. Tidak ada keterlibatan oknum-oknum di jajaran Pemprov Sumut atau pun pejabat di sana," ujarnya.

Meski kasus pencurian tersebut belum terungkap, Wakasat belum bisa memastikan kapan kasus ini terungkap. "Namun, yang jelas kasus ini sudah ada perkembangan lebih jauh," pungkasnya.

Sebelumnya, uang sebesar Rp 1,6 miliar lebih milik Pemrov Sumut yang diletakkan di dalam mobil terparkir di halaman parkir dekat pos sekuriti Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Kecamatan Medan Polonia raib, Senin (9/9) sekira pukul 17.05 WIB.

Honor TPAD
Sementara itu, secara terpisah, Sekdaprov Sumut R Sabrina angkat bicara soal kasus uang milik Pemprov Sumut Rp 1,6 miliar yang dilaporkan hilang dari dalam mobil yang terparkir di pelataran parkir Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Senin (9/9).

Ada beberapa fakta baru yang disampaikannya. Pertama soal jumlah penerima uang Rp 1,6 miliar, yang semuanya untuk honor Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut itu, sebanyak 117 orang. Adapun 117 orang Tim TAPD itu berasal dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut.

Hal itu disampaikan Sabrina, menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (17/9).

Fakta berikutnya adalah, uang Rp 1,6 miliar itu untuk honor 5 kegiatan, di antaranya pembahasan Perubahan APBD Sumut tahun anggaran 2019 dan pembahasan Rancangan APBD Sumut tahun anggaran 2020.

Kemudian soal honor yang sudah ditransfer kepada 4 orang sebagaimana yang diungkapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Sabrina mengaku belum mengetahui persis. Namun dia memastikan dirinya belum menerima uang honor tersebut.

Begitu pun, dia memastikan uang honor Tim TAPD itu bukan sesuatu yang tumpang tindih mengingat seorang pejabat ASN di Pemrov Sumut sudah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebab suatu honor bukan diterima sepanjang tahun, tetapi sepanjang dari waktu pelaksanaan kegiatan.

Saat ditanya wartawan kembali, seperti apa sebenarnya hal mendasar mengapa uang sebanyak itu harus ditarik tunai di tengah sistem keuangan pemerintah yang sudah serba transfer?. Menurut Sabrina bukan tidak mungkin tarik tunai dilakukan untuk pembayaran honor. "Honor tim biasanya ada yang sudah, ada yang belum, tapi kita coba ke depan ini bertahap sistem transfer. Jadi tunggu dululah, nanti kita lihat dulu pemeriksaan kasus hilangnya uang ini," sebutnya.

Sedangkan Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Lasro Marbun menyampaikan, sudah ada 21 orang diperiksa secara internal terkait dengan hilangnya uang milik Pemprov Sumut senilai Rp 1,6 miliar dari pelantaran parkir kantor Gubernur Sumut. "Kami sudah periksa 18 orang. Dan hari ini 3 lagi kami periksa," kata Lasro Marbun melalui sambungan telepon genggamnya.

Diketahui, uang senilai Rp 1,6 miliar milik Pemprov Sumut ini dicairkan secara tunai oleh dua orang, yaitu Pembantu Pejabat Pembuat Transaksi Keuangan (PPTK) di BPKAD Sumut, Muhammad Aldi Budianto dan lndrawan Ginting, tenaga honorer BPKAD Sumut.

Lasro mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya sudah menyita 17 dokumen penting terkait penggunaan uang tersebut. "Dan dokumen pendukung sudah kami periksa, ada sekitar 17 dokumen sebagai bahan untuk kita membuat kesimpulan," kata dia.

Dia juga belum mau memberikan komentar lebih detail, karena pemeriksaan internal masih terus dilakukan dilakukan. "Tapi untuk lebih lanjut, ini hal serius dan jumlah yang tidak sedikit, kita melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Dan pihak-pihak terkait sudah kita periksa juga," jelasnya.

Dia menjelaskan, bahwa uang tersebut resmi digunakan untuk membayar honor seluruh tenaga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (M10/M11/t)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments