Sabtu, 18 Jan 2020

RUU PKS: Bersiul dan Kedipkan Mata Bisa Dipidana

* Tolak RUU PKS, Sejumlah Perempuan Lakban Mulut
admin Senin, 29 April 2019 09:24 WIB
Detikcom
Aliansi Cerahkan Negeri menolak RUU PKS
Jakarta (SIB) -RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kini teronggok di DPR. Di luar parlemen, pro kontra muncul.

RUU PKS melarang setiap orang melakukan kekerasan seksual. Lantas, apa saja bentuk kekerasan seksual? Dalam Pasal 11 ayat 2 disebutkan jenis kekerasan seksual, yaitu:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual; dan/atau
i. penyiksaan seksual.

Pelecehan seksual dibagi dalam dua kategori, yaitu pelecehan fisik dan pelecehan nonfisik. Dalam Pasal 12 disebutkan:

Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.

"Yang dimaksud dengan 'tindakan fisik' antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut," demikian Penjelasan Pasal 12 ayat 1 RUU PKS sebagaimana dikutip dari website DPR, Minggu (28/4).

Adapun yang dimaksud dengan tindakan nonfisik meliputi namun tidak terbatas pada:
a. siulan, kedipan mata;
b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan
e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang.

"Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu," ujarnya.

Lalu bagaimana orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik, seperti siulan atau kedipan mata? Mereka dapat dipidana dengan derajat hukuman tergantung ringan/beratnya perbuatan, yaitu:

1.Setiap orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, direndahkan atau dipermalukan dipidana rehabilitasi khusus paling lama 1 bulan.

2.Apabila orang tersebut adalah orang tua/keluarga, penanggungjawab lembaga pendidikan, atasan, tokoh agama, maka hukumannya berupa rehabilitasi 1 bulan ditambah pidana kerja sosial.

Adapun yang melakukan pelecehan fisik, dipidana:
1.Korban merasa terhina, direndahkan, atau dipermalukan, pelaku dihukum maksimal 3 tahun penjara.

2.Korban adalah anak-anak, pelaku dihukum maksimal 4 tahun penjara.

3.Korban adalah disabilitas, pelaku dihukum maksimal 4 tahun penjara.


4.Korban adalah anak disabilitas, pelaku dihukum maksimal 5 tahun penjara.

5.Korban mengalami goncangan jiwa, pelaku dihukum minimal 4 tahun hingga 8 tahun penjara.

6.Pelaku adalah atasan korban atau tokoh agama atau tokoh masyarakat atau pejabat, dihukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara.

7.Pelaku adalah orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggungjawab di lingkungan pendidikan, dihukum minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara.

Lakban Mulut
Sementara itu, di Bundaran HI, sejumlah perempuan berbaris. Lakban tertempel menyilang di mulut yang terbungkam.

Begitulah aksi teatrikal Aliansi Cerahkan Negeri menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (28/4).

Mereka membawa spanduk bertulisan 'RUU PKS Bukan Solusi, #kamibersamapemerintah', 'Suara Kami Dibungkam', dan 'Kami Juga Perempuan'.

"Kami menolak dan kami ingin suara kami didengar bahwa kami menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual," kata juru bicara Aliansi Cerahkan Negeri, Ainil, menjelaskan aspirasi yang mereka usung. Mereka merasa pandangan mereka tak terwakilkan dalam RUU PKS, maka mereka menolak RUU PKS itu.

Pertama, mereka menilai istilah 'kekerasan seksual' bukanlah frasa yang tepat. Ruang lingkup RUU ini dinilai terlalu luas. Mereka ingin mengganti istilah 'kekerasan seksual' dengan 'kejahatan seksual'.

"Yang tepat adalah undang-undang mengenai kejahatan seksual. Aspirasi mengenai perubahan dari kekerasan seksual menjadi kejahatan seksual ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2016. Sampai saat ini pihak pengusung dan juga pendukung (RUU PKS) sama sekali tidak menggubrisnya," kata Ainil.

Menurut mereka, RUU ini mengandung penekanan pada ada atau tidaknya unsur paksaan dalam aktivitas seksual saja. Padahal, di luar ada atau tidaknya unsur paksaan, terdapat norma dan nilai yang perlu diperhatikan. Aktivitas seksual tanpa unsur paksaan bukan berarti sesuai norma dan nilai yang hidup di masyarakat.

"Kita ketahui bahwa dalam perilaku seksual tidak hanya menyangkut paksaan, tapi juga menyangkut nilai dan norma masyarakat. Bagaimana ketika misalnya suatu paksaan itu menyangkut hal yang sukarela tapi menyimpang?" gugatnya. (detikcom/d/h)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments